Sebelum melakukan kegiatan pembangunan di tingkat tapak, diperlukan adanya persetujuan dari masyarakat lokal sebagai pihak yang paling berpotensi terkena dampak pembangunan. Hal ini menjadikan pentingnya pemahaman akan cara mendapatkan persetujuan masyarakat lokal sesuai dengan prosedur, etika, dan proses yang memadai, sehingga konflik yang terjadi dapat diminimalkan. Atas dasar hal tersebut, FORCLIME memfasilitasi perwakilan pemerintah, LSM, serta akademisi di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengikuti pelatihan terkait Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang diselenggarakan oleh Earthworm Foundation dan salah satu unit bisnisnya, Lemungsure.

Pelatihan PADIATAPA dilaksanakan pada tanggal 20 September, 28 September, dan 5 Oktober 2021 secara daring. FORCLIME memfasilitasi 20 peserta untuk mengikuti pelatihan, yang merupakan representasi dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua, Balai BKSDA Papua Barat, Balai Taman Nasional Wasur, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tambrauw, KPHP Sorong Selatan, Universitas Papua, Universitas Cenderawasih, Universitas Ottow Geissler Papua, PERDU Manokwari, dan FORCLIME. Dalam pelatihan tersebut, peserta diajarkan hal-hal fundamental yang perlu diperhatikan sebelum memulai kegiatan pembangunan yang secara langsung berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat adat, seperti:
1. Definisi, prinsip, dan tahapan FPIC;
2. Menjalankan tahapan FPIC;
3. Mitigasi konflik kepentingan para pihak; dan
4. Strategi dan taktik mendapatkan persetujuan masyarakat.

Selama pelatihan, setiap peserta memberikan studi kasus dengan mengangkat topik nyata berdasarkan bidang kerja di lapangan. Pada akhir pelatihan, dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta akan proses FPIC. Berdasarkan evaluasi tersebut, 62,5% peserta sangat setuju bahwa mereka memiliki peningkatan pengetahuan; 37,5% peserta setuju; dan tidak ada peserta yang tidak memiliki peningkatan pengetahuan.

Reynold Kesaulija, S.Hut, M.Si., salah satu peserta yang merupakan Kepala KPHP Sorong Selatan, mengatakan, “Hal paling penting yang saya pelajari dalam FPIC ini adalah terkait proses persetujuan oleh masyarakat adat sebelum dilaksanakan pembangunan dalam pengelolaan sumber daya alam”.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan
Ruben Yogi, Advisor Junior bidang GIS dan pemetaan hutan
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat