Melanjutkan pendampingan terhadap kegiatan perhutanan sosial di Kampung Haha, Distrik Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, FORCLIME berkoordinasi dengan KPHP Sorong Selatan dan Badan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Maluku Papua Wilayah Seksi II untuk membahas penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) untuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Kampung Haha. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023 secara daring, dipimpin oleh Kepala KPHP Sorong Selatan, Bapak Reynold Kesaulija S.Hut., M.Si.

Kampung Haha telah memiliki SK Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa sejak 30 Maret 2021, namun hingga saat ini LPHD Kampung Hahabelum memiliki RKPS. Padahal, RKPS ini merupakan dokumen penting yang menjadi panduan dalam pengelolaan kegiatan perhutanan sosial. Oleh karena itu, penyusunan RKPS LPHD Kampung Haha akan segera dilaksanakan, rencananya pada bulan Juli 2023. Adapun produk-produk unggulan yang dipilih adalah teh gaharu, madu, dan sagu. Tim penyusun RKPS ini akan terdiri dari pemegang SK LPHD Kampung Haha, KPHP Sorong Selatan, BPSKL Maluku Papua Seksi II, serta FORCLIME.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat 

Dibuat: 26 Jun 2023

Sejak tahun 2022, FORCLIME mendukung Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sorong Selatan dalam menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP). Kegiatan ini dimulai dengan pembinaan teknis penyusunan RPHJP untuk KPH di Provinsi Papua Barat, yang juga diikuti oleh perwakilan KPHP Sorong Selatan. Seusai pelaksanaan pembinaan teknis, KPHP Sorong Selatan membentuk Tim Penyusun Tata Hutan, dan FORCLIME termasuk ke dalam tim tersebut bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XVII Manokwari.

Pertemuan koordinasi pertama tim dilaksanakan pada tanggal 6-10 Maret 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Manokwari. Dalam pertemuan tersebut, tim bertemu dengan perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan data-data yang akan diperlukan dalam analisis, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat, Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Papua Barat, data terkait DAS, kebakaran hutan, perhutanan sosial, dan data pendukung lainnya. Dalam koordinasi ini, FORCLIME juga memberikan bimbingan teknis terkait tahapan pembagian batas blok dan petak.

Pertemuan berikutnya dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023 secara daring. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan peninjauan terhadap analisis spasial tata hutan di KPHP Sorong Selatan dan konfirmasi data-data yang terkait. Selanjutnya, tim kembali bertemu di Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat pada tanggal 24-28 Maret 2023 di Manokwari untuk melakukan validasi hasil analisis blok dan persiapan pembuatan peta-peta tematik dalam RPHJP.

Setelah seluruh proses selesai dilakukan, dilaksanakan FGD untuk menyampaikan hasil akhir analisis spasial tata hutan. FGD ini dilaksanakan secara daring pada tanggal 14 Juni 2023, dipimpin oleh Bapak Reynold Kesaulija S.Hut., M.Si., selaku Kepala KPHP Sorong Selatan. FGD ini dihadiri juga oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait di region Papua Barat. Berdasarkan hasil FGD, tim penyusun akan menyampaikan hasil analisis secara tertulis kepada BPKHTL Wilayah XVII Manokwari untuk melakukan verifikasi akhir sebelum dilakukan penginputan kedalam Sistem Informasi (SI) RPHJP milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat 

Dibuat: 26 Jun 2023

Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw mengumumkan dokumen Master Plan Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tambrauw dalam lokakarya yang diadakan pada tanggal 6 Juni 2023 di Aula Kantor Bappeda Tambrauw, Papua Barat Daya. Acara yang dibuka oleh Assisten II Sekretaris Daerah (Setda) Bidang Pembangunan Ekonomi Kabupaten Tambrauw, Bapak Abdul Malik Kastella, SH., dihadiri oleh dinas-dinas dan kepala distrik lingkup Kabupaten Tambrauw. Selain itu, juga dihadiri oleh mitra pembangunan Kabupaten Tambrauw, antara lain Universitas Papua, FORCLIME, Samdhana Institute, Yayasan Konservasi Indonesia, Flora Fauna International, Econusa, Akawoun, Pioner, Urdi.

Dalam lokakarya tersebut diumumkan Surat Keputusan Bupati Tambrauw tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tambrauw. Selain itu, pada acara yang sama, diluncurkan (launching) Sekretariat Mitra Pembangunan Tambrauw yang berlokasi di perkantoran Bappeda Kabupaten Tambrauw. Adanya sekretariat ini diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan komunikasi antara mitra pembangunan dan dinas terkait.

Pada kesempatan tersebut para mitra pembangunan mempresentasikan kegiatan dan rencana aksi tahun 2023. FORCLIME menampilkan kegiatan-kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan, antara lain:

1. Mendukung Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tambrauw. Yang kegiatannya terbagi menjadi tiga bagian utama yakni:

• Inventarisasi potensi biogeofisik dan sosial ekonomi di wilayah KPH Tambrauw. Kegiatan survei telah dilaksanakan pada bulan Januari – Februari 2023, dan saat ini sedang proses penyusunan laporan final.
• Analisis spasial tata hutan termasuk didalamnya penataan blok dan petak, yang akan dilaksanakan tahun 2023.
• Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), yang akan dilaksanakan tahun 2023.

2. Mendukung penyusunan RPHJP di Cagar Alam Pantai Sausapor (sedang berjalan).
3. Mendukung kelompok tani hutan di Kampung Bikar, Distrik Bikar dan di Kampung Emaus, Distrik Sausapor untuk peningkatan kapasitas dalam kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha terkait dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan di masing-masing kampung dukungan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: 12 Jun 2023