Setelah hampir dua tahun tidak aktif, Pokja Perhutanan Sosial Sulteng melakukan koordinasi melalui lokakarya Evaluasi dan Optimalisasi Peran Pokja Perhutanan Sosial pada 13 – 14 Januari 2022 di Palu, Sulawesi Tengah. Pertemuan yang diinisiasi oleh Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah dan didukung oleh FORCLIME ini dalam rangka mengevaluasi dan mengoptimalisasikan peran Pokja untuk mempercepat pencapaian program perhutanan sosial di Sulawesi Tengah. Pertemuan yang dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan, Dr. Ir. H. Nahardi, MM, IPU., juga membahas program kerja Pokja Perhutanan Sosial (PS) dan kelembagaannya.
Pertemuan berlangsung sangat dinamis, setelah hampir dua tahun tidak berkoordinasi, berbagai hal dibahas termasuk:
1. Pentingnya peran perhutanan soisal (PS) karena melalui PS dapat menyelesaikan permasalahan konflik tenurial.
2. Di dalam struktur Pokja PS terdapat Divisi Pengembangan Usaha dan Divisi Pendampingan yang merupakan divisi penting dan harus memiliki pengetahuan terkait kondisi fisik lokasi serta memiliki kemampuan memfasilitasi masyarakat.
3. PS tidak semata-mata sebagai akses namun juga digunakan sebagai alat komunikasi.
4. Perlu diciptakannya sistem informasi dan pelaporan atau evaluasi PS melalui aplikasi.
5. Perlu kesepahaman dalam percepatan pengembangan usaha kelompok perhutanan sosial (KPS).
6. Pokja kedepannya dalam melaksanakan pemberdayaan diharapkan dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan masyarakat dan hal tersebut juga merupakan arahan dari Gubernur Sulawesi Tengah.
7. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraal Lingkungan (BPSKL) diharapkan dapat berkomunikasi dengan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) terkait program pendampingan maupun bantuan alat/bahan agar sesuai dan tepat sasaran.
Tindak lanjut dari lokakarya ini adalah pembentukan keanggotaan Pokja PS Sulawesi Tengah untuk periode 2022-2023 dan Tim Ahli untuk memfinalisasi dokumen rencana aksi yang kemudian akan diaudiensikan kepada Gubernur, serta pemetaan para pihak untuk membantu Pokja Perhutanan Sosial mencapai program kerjanya.
“Sinergitas, komunikasi, koordinasi serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan lembaga masyarakat dalam pengelolaan Perhutanan Sosial sangat diperlukan terutama untuk memandirikan masyarakat melalui wadah PokjaPS, kata Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat & Hutan Adat, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, Ir. Mohammad Rizal Budjang, MM.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Fikty Aprilinayati, Advisor bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengelolaan Cagar Biosfer
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah
