Dalam rangka membangun sinergi pengembangan program Perhutanan Sosial, FORCLIME melakukan kunjungan dan dialog dengan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Maluku dan Papua di Ambon, Maluku pada tanggal 25–26 Juli 2022. Kepala BPSKL Maluku Papua, Yusup, SP, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPSKL menyambut baik kunjungan dan dialog ini. Beliau menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam pengembangan program Perhutanan Sosial di Tanah Papua adalah terbatasnya jumlah dan kualitas pendamping serta distribusi wilayah dampingan yang tersebar. Saat ini di Papua Barat terdapat sekitar 22 pendamping Perhutanan Sosial swadaya, sedangkan di Provinsi Papua baru tersedia tiga orang pendamping dari 17 orang yang direncanakan.

Dalam dialog tersebut FORCLIME menyampaikan bahwa sejak tiga bulan lalu telah mengembangkan pendampingan di sembilan kampung yang direkomendasikan oleh mitra kerja FORCLIME di daerah. Data terbaru dari BPSKL menunjukkan bahwa dari empat desa dampingan FORCLIME di Papua Barat, terdapat dua kampung yang sudah mendapatkan izin Perhutanan Sosial, yakni di Kampung Wendi dan Haha di Sorong Selatan. Sehingga disepakati untuk menjadikan kampung tersebut sebagai kampung percontohan Program Perhutanan Sosial.

Kepala BPSKL Maluku dan Papua menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Kinerja Utama (IKU) berfokus pada penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) untuk para pemegang izin pengelolaan perhutanan sosial, penguatan kapasitas usaha, dan penguatan kapasitas tenaga pendamping. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa inisiatif kerja sama antara FORCLIME dengan BPSKL Maluku dan Papua untuk semester kedua tahun 2022, antara lain:

• Rapat koordinasi Kelompok Kerja Perhutanan Sosial di Papua Barat.
• Integrasi data pendamping FORCLIME dalam data base pendamping swadaya BPSKL Maluku dan Papua.
• Berbagi informasi dan integrasi pelaporan oleh pendamping FORCLIME ke dalam sistem pelaporan BPSKL Maluku dan Papua.
• Pelibatan staf BPSKL atau pendamping dalam pelatihan swausaha, digital marketing dan pelatihan lain yang relevan.
• Pengembangan modul pelatihan inventarisasi potensi sumber daya hutan untuk pemegang izin perhutanan sosial atau Kelompok Tani Hutan (KTH).
• Pelibatan BPSKL sebagai narasumber untuk pelatihan pembekalan bagi tenaga magang FORCLIME.
• BPSKL dapat memfasilitasi pendaftaran bagi tenaga-tenaga pendamping FORCLIME untuk mendapatkan sertifikat sebagai tenaga penyuluh kehutanan atau pendamping swadaya masyarakat (PKSM) sebagai pendamping PS.

Sedang potensi kerja sama untuk tahun 2023 antara lain:

o Penyelenggaraan rapat koordinasi di Provinsi Papua.
o Penyusunan modul dan pelatihan penyusunan Rencana Kelola Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) untuk pendamping perhutanan sosial.
o Pelibatan staf BPSKL atau pendamping dalam pelatihan-pelatihan dan kegiatan lapangan yang diselenggarakan FORCLIME.
o Berbagi informasi antara FORCLIME dengan BPSKL Maluku dan Papua.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan kapasitas SDM