Dalam rangka percepatan program perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Papua, didukung FORCLIME, menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 8 – 9 Agustus 2022 di Kota Sorong. Pertemuan yang dibuka oleh Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi Pembangunan, Dr. Niko U. Tike, SE.MM, dihadiri oleh lebih dari 100 orang yang merupakan perwakilan dari pemerintah, akademisi, LSM dan mitra pembangunan Provinsi Papua Barat. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Ir. Runaweri F.H, MM., menyampaikan bahwa tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk mengkoordinasikan dan sinergitas perkembangan terbaru Perhutanan Sosial di Provinsi Papua Barat, serta dukungan Mitra Pembangunan Papua Barat untuk implementasi Program Kerja Perhutanan Sosial di Provinsi Papua Barat.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai isu, termasuk tentang skema izin yang telah dikeluarkan. Di Provinsi Papua Barat baru ada dua skema izin perhutanan sosial yang telah diterbitkan, yaitu skema hutan desa (73) dan skema hutan kemasyarakatan (9). Hal lain yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai ketersediaan fasilitator. Dari 22 fasilitator yang telah disetujui, namun yang tersedia di lapangan hanya 17 orang. Fasilitator tersebut berasal dari masyarakat yang ternyata tidak dapat bekerja secara penuh karena memiliki tanggung jawab lain, dan kapasitas mereka berbeda antara satu dengan yang lain. Selain itu, juga dibahas mengenai keterlibatan instansi terkait dalam pengembangan perhutanan sosial, misalnya dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Dari diskusi yang terjadi selama pertemuan tersebut, muncul berbagai saran termasuk mengupayakan sinergitas antara instansi dengan fasilitator dan juga fasilitator lain dari kementerian lain (misalnya Kementerian Percepatan Pembangunan Desa).

Saran lain adalah meningkatkan kapasitas fasilitator agar memiliki kompetensi yang kurang lebih sama. Oleh karenanya FORCLIME berencana melakukan Training Needs Assessment (TNA) bagi para fasilitator untuk membuat konsep pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua