Setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 113/MENLHK/SETJENT/PLA.2/2/2022 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Papua Barat, wilayah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) tidak lagi berdasarkan wilayah aliran sungai (DAS), namun berdasarkan admistrasi. Sehingga mengubah luasan dan jumlah KPH yang ada di Provinsi Papua Barat, yang saat ini berjumlah 14 unit. Oleh karena itu, Dinas Kehutanan Papua Barat mengadakan bimbingan teknis (coaching clinic) bagi seluruh KPH di provinsi tersebut pada tanggal 19 – 21 Januari 2023 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk membantu para manajer KPH menyusun Rencana Pengelolaan Hu-tan Jangka Panjang (RPHJP) serta penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai dengan aturan yang baru. Pelaksanaan coaching clinic ini merupakan kolaborasi dari Dinas Kehutanan Papua Barat, Fakultas Kehu-tanan Universitas Papua dan GIZ FORCLIME. Sehingga masing-masing pihak berkontribusi terhadap penyelenggaraan pembinaan teknis ini.

Pertemuan yang dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Ir. Runaweri F.H., MM., juga dihadiri oleh pejabat dari provinsi baru, Provinsi Papua Barat Daya, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan, Julian Kelly Kambu, ST., M.SI.

Dalam kegiatan ini, narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan materi sebagai berikut:

1. Penjelasan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.8 Tahun 2021 oleh Ir. Roni Saefullah Burhani, M.Si., dari Direktorat Bina Rencana Pemafaatan Hutan, KLHK.
2. Perencanaan dan Pengelolaan Hutan Lingkup KPH oleh Ir. Eleonora Purwanty, M.M dari Direktorat Bina Rencana Pemafaatan Hutan, KLHK.
3. Outline Penyusunan Laporan RPHJP oleh Ir. Eleonora Purwanty, M.M., dan Indah Diana Puspita, S.Hut., ME., dari Direktorat Bina Rencana Pemafaatan Hutan, KLHK.
4. Informasi Geospasial Tematik di Provinsi Papua Barat dan Perencanaan Tata Hutan yang dibawakan oleh Bapak Syarifuddin S.Hut., dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XVII Manokwari, KLHK.

Narasumber lainnya adalah Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Ir. Runaweri F.H., MM., yang menyampaikan materi mengenai Perkembangan KPH di Provinsi Papua Barat. Selain itu, Tim Fakultas Kehutanan Universitas Papua dengan materi Metode Inventarisasi Biogeofisik dan Metode Inventarisasi Sosial, Ekonomi dan Budaya.

Dari pertemuan tiga hari tersebut, dihasilkan beberapa catatan terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan hutan, antara lain:

• Akan membentuk Tim Percepatan Penyusunan RPHJP Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
• Akan membangun Pusat Data yang dibutuhkan dalam penyusunan RPHJP KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya.
• Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya akan mengalokasikan anggaran untuk penyusunan dokumen RPHJP, termasuk untuk melaksanakan survei biogeofisik-sosekbud, penyusunan tata hutan, dan konsultasi publik.
• Kedua dinas tersebut juga akan mengalokasikan anggaran dan berkolaborasi dengan Mitra Pembangunan dalam peningkatan kapasitas SDM KPH melalui pembinaan teknis (coaching clinic), pelatihan, dan lain-lain.
• Pemantauan percepatan penyusunan RPHJP KPH di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya akan dilakukan oleh Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, KLHK.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat