Pada bulan September - Desember 2022, FORCLIME telah melakukan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan (Training Need Assessment-TNA) Pendamping Perhutanan Sosial dan Penyuluh Kehutanan serta anggota Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) di tiga provinsi wilayah kerjanya, yaitu: Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat. Hasil TNA ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah (Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Dinas Kehutanan Provinsi, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan program peningkatan kapasitas bagi pendamping Perhutanan Sosial dan pengurus Pokja PPS di tiga provinsi tersebut.

Kompetensi keahlian yang dikaji dari para pendamping Perhutanan Sosial dan penyuluh kehutanan meliputi:
1. Kompetensi melakukan fasilitasi dan penyuluhan.
2. Kompetensi manajerial.
3. Kompetensi teknis pendampingan masyarakat sebelum mendapatkan izin perhutanan sosial.
4. Kompetensi teknis pendampingan masyarakat pasca memperoleh izin perhutanan sosial, yang meliputi kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha.

Pada tanggal 1 Februari 2023, Tim GIZ mempresentasikan hasil TNA tersebut secara daring kepada Balai LHK Makassar. Presentasi ini penting karena karena cakupan wilayah TNA (Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat) merupakan bagian dari wilayah pelayanan Balai tersebut. Dari hasil kajian tingkat kompetensi, pendamping PS dan penyuluh kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tingkat kompetensi jauh lebih tinggi dibanding rekan-rekannya di wilayah Papua Barat dan Papua. Hal ini secara umum dapat diartikan peningkatan kapasitas pendamping Perhutanan Sosial di Papua dan Papua Barat lebih mendesak dibandingkan peningkatan kapasitas bagi pendamping Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah. Isu non pelatihan yang mengemuka dalam kegiatan pendampingan Perhutanan Sosial adalah sebaran wilayah dampingan yang berjauhan, aksesibilitas yang sulit serta keterbatasan anggaran operasional yang mengakibatkan pendampingan sulit dilakukan secara intensif.

Sebagai tindak lanjut dari webinar ini, hasil TNA tersebut akan dipresentasikan di tingkat nasional dan mengundang Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta direktorat teknis lainnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yag membidangi Perhutanan Sosial.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM