Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan sosialisasi peraturan Gubernur No. 15 tahun 2015 mengenai pedoman penerbitan hak kelola hutan desa di Provinsi Kalimantan Timur. Pedoman ini mengatur penerbitan izin dan pengelolaan hutan desa secara tertib, cermat, dan tepat sesuai dengan tujuan, sasaran dan kaidah teknis kegiatan pembangunan hutan desa. Kegiatan ini dilakukan atas kerja sama dengan FORCLIME, The Nature Conservancy dan WWF Indonesia dan dihadiri 60 undangan yang mewakili instansi pemerintah provinsi, kabupaten, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  serta LSM lokal maupun internasional yang ada di Samarinda.

Dalam sambutannya, bapak Wiratno, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menegaskan bahwa pentingnya hutan desa yang dikelola dengan baik untuk perekonomian masyarakat, “Salah satu penyebab bangkitnya perekonomian masyarakat adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar hutan, dan hutan desa yang dikelola dengan baik merupakan potensi yang luar biasa untuk dapat mengembangkan produk-produk lokal yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Di dalam pertemuan tersebut juga disampaikan pengalaman pengembangan hutan desa yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, di dalam pertemuan juga didiskusikan implikasi dari penerapan Undang-Undang No.23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah terhadap pengelolaan hutan di daerah.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Ali Mustofa, Adviser FORCLIME bidang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat