Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kehutanan bekerja sama dengan Working Group Tenure (WG Tenure) dan didukung oleh GIZ FORCLIME menyelenggarakan Diklat Pemetaan Konflik di Bogor. Peserta Diklat adalah Widyaiswara dari Pusdiklat Kehutanan dan Balai Diklat Kehutanan (BDK Pematang Siantar, Pekanbaru, Bogor, Kadipaten, Samarinda, Makasar, dan Kupang) serta 1 orang peserta independen dari Samarinda.
Tujuan Diklat adalah untuk memberi pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada para pemangku kepentingan tentang pemetaan konflik, analisis penyelesaian konflik, dan pendokumentasian data. Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan dapat menggunakannya sebagai bahan ajar maupun praktek dalam menyelesaikan konflik tenurial di sektor kehutanan.
Diklat dibuka oleh Dr. Ir. Agus Justianto, MSc. Kepala Pusdiklat Kehutanan yang didampingi oleh Dr. Ir. Iman Santoso, MSc., Koordinator Badan Pengurus Working Group on Forest Land Tenure. Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Pusdiklat menyampaikan tiga pilar “Forestry Development” yaitu Low Carbon Emission Development; Resources Efficiency; dan Social Inclusiveness.
Praktik lapang juga dilakukan dalam diklat ini sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk secara langsung mempraktekkan teori yang diajarkan. Praktik lapang dilakukan di Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor. Desa ini merupakan salah satu desa di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Peserta menggunakan perangkat analisis land tenure untuk memetakan permasalahan land tenure di wilayah ini dengan menggali data dan informasi dari masyarakat di Kampung Cibuluh dan Kampung Gunung Leutik serta pihak Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Bekerja sama dengan Pusat Diklat Kehutanan dan didukung oleh GIZ, WG-Tenure telah menyusun Kurikulum Silabus (Kursil) Pemetaan Konflik, yang sudah disahkan melalui SK Kapusdiklat Kehutanan No. 35/Dik.2/2014. Empat perangkat analisis land tenure telah diadopsi dalam Kursil tersebut, yaitu Rapid Land Tenure Assessment (RaTA), Analisis Gaya Bersengketa (AGATA), Analisis gender dalam pengelolaan sumberdaya hutan, dan Pendokumentasian data konflik (HuMA-win).
Untuk informasi selanjutnya hubungi:
Edy Marbyanto, Strategic Area Manager for Human Capacity Development
