Selama lima hari dari tanggal 5 sampai9 Mei 2014, perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat adat di Kapuas Hulu mengikuti pelatihan menggunakan perangkat analisis land tenure. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Working Group-Tenure dan didukung oleh GIZ melalui Forest Governance Program dan Forests and Climate Change Programme (FORCLIME). tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai identifikasi awal dan pemetaan konflik sehingga pihak-pihak terkait dapat merumuskan solusi yang dapat mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak.

Dalam pelatihan ini, lima desa yang berada di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Kapuas Hulu, yaitu Pulau Manak, Padua, Setulang, Tanjung Lasa dan Sadap, berbagi pengalaman permasalahan yang terkait dengan kawasan hutan maupun batas administratif. Studi kasus dari desa-desa tersebut membantu peserta untuk dapat memahami perangkat yang digunakan dalam menganalisis land tenure, yaitu RATA (Rapid and Tenure Assesment), AGATA (Analisis Gaya Bersengketa), pentingnya pendokumentasian (HuMA-Win) dan pengambilan data gender sebagai bagian dari analisis sosial. Selain dari studi kasus, pemahaman peserta juga diasah melalui praktek lapangan di desa Tanjung Lasa.  

Tindak lanjut dari pelatihan ini adalah akan dilakukannya penilaian (assesment) dan penggalian informasi di lima desa tersebut pada bulan Juli oleh tim Working Group Tenure dan dibantu oleh peserta yang memenuhi kualifikasi sebagai penilai (assesor). Hasil dari penilaian akan dipaparkan di tingkat kabupaten dan nasional agar pengambil kebijakan dapat melihat potret permasalahan tenurial di lokasi studi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mathias Bertram, Strategic Area Manager for Forest Policy