Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BD LHK) Samarinda bekerja sama dengan FORCLIME menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan  Rencana Program Diklat Kehutanan Kalimantan Timur tahun 2019 pada tanggal 6 Juli di Samarinda. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil identifikasi kebutuhan Diklat pada bulan Juni lalu. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membangun sinergi dan sinkronisasi program pengembangan kapasitas SDM kehutanan di Kalimantan Timur. Rapat Koordinasi diikuti 30 perwakilan dari dinas kehutanan (termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan-KPH), dinas lingkungan hidup, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kalimantan Timur, serta lembaga terkait lainnya (GGGI, FORCLIME, WWF-Indonesia, dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia/APHI).

Dalam pertemuan ini narasumber dari FORCLIME mengingatkan kembali bidang-bidang diklat prioritas kebutuhan diklat bagi sumber daya manusia KPH di Kalimantan Timur, yang telah teridentifikasi pada pertemuan tahun 2017, yaitu bidang-bidang perencanaan hutan, perhutanan sosial, pengembangan bisnis KPH, mitigasi perubahan iklim, manajerial dan tata usaha. Pada pertemuan tersebut, dilakukan pemetaan kegiatan diklat tahun 2018 dan 2019, dan diperoleh informasi menarik sebagai berikut:

1. Tahun 2019, BD LHK Samarinda hanya mengalokasi dua kegiatan diklat karena keterbatasan anggaran.
2. Terdapat sumber pendanaan yang cukup besar dari FCPF untuk kegiatan diklat mitigasi perubahan iklim dan KPH di Kalimantan Timur (lebih dari 70 angkatan diklat).
3. Dinas Kehutanan  Propinsi Kalimantan Timur  memperoleh Dana Bagi Hasil yang cukup besar yang dialokasikan untuk pembelian peralatan pengendalian kebakaran hutan (sekitar Rp.97milyar). Namun tidak tersedia dana untuk pelatihan pengelolaan peralatan pengendalian kebakaran hutan tersebut.
4. Terdapat tumpang tindih bantuan untuk beberapa pelatihan, seperti FCPF, GGGI, FORCLIME memiliki rencana untuk diklat penyusunan rencana usaha (bussiness plan); Diklat Reduce Impact Logging/RIL C dianggarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan TNC;  Diklat Monitoring, Reporting and Verification/MRV masuk dalam anggaran WWF-Indonesia dan GGGI.
5. APHI dan Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu aktor penting dalam pelestarian hutan, namun selama ini tidak mendapatkan layanan pengembangan kapasitas secara proporsional.

Melihat banyaknya lembaga yang mendukung kegiatan pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Timur, maka disepakati perlunya pertemuan lanjutan untuk sinkronisasi program diklat secara tematik, agar Diklat yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu, untuk menjamin keberlanjutan program pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh berbagai lembaga, disepakati adanya pelibatan BD LHK Samarinda dalam kegiatan pelatihan para mitra.Melihat banyaknya lembaga yang mendukung kegiatan pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Timur, maka disepakati perlunya pertemuan lanjutan untuk sinkronisasi program diklat secara tematik, agar Diklat yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu, untuk menjamin keberlanjutan program pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh berbagai lembaga, disepakati adanya pelibatan BD LHK Samarinda dalam kegiatan pelatihan para mitra.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Tunggul Butarbutar, Koordinator Provinsi Kalimantan Timur
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan Kapasitas SDM