Sebagai upaya percepatan perbaikan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Samarinda, didukung FORCLIME dan Global Green Growth Institute (GGGI), mengadakan lokakarya pada tanggal 27-30 Agustus 2019 di Jakarta. Pertemuan ini membahas dokumen RPHJP yang belum direvisi setelah proses validasi dan verifikasi data, sehingga RPHJP belum disyahkan. Dalam lokakarya ini, BPKH Samarinda mengundang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan), yang berperan sebagai narasumber dan juga sebagai pendamping dalam proses penyempurnaan dokumen RPHJP.

Mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.98/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, dokumen-dokumen RPHJP hasil revisi tersebut dalam dua minggu sudah siap untuk proses pengesahan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Suprianto, Advisor Teknis Pengelolaan Hutan Lestari, Koordinator Kabupaten Berau
Lutz Hofheinz, Manager bidang strategis, Pembangunan KPH