Kepala Pusat Diklat Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat SDM KLHK) membuka lokakarya Metoda  Evaluasi Pascapelatihan pada tanggal 21-22 November di Bogor. Kegiatan yang didukung oleh FORCLIME ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para widyaiswara melakukan evaluasi pascapelatihan untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan suatu pelatihan, agar dapat dilakukan perbaikan kualitas pelaksanaan Diklat secara berkesinambungan (continuous improvement). Lokakarya, dengan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), diikuti oleh 40 widyaiswara dari Pusat Diklat SDM KLHK dan Badan Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Diklat SDM LHK menyampaikan bahwa seorang widyaiswara harus memiliki kompetensi untuk mengajar dan melatih Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, juga dituntut untuk dapat melakukan penelitian terkait Diklat, mengembangkan konsep inovasi baru dan memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan (advokasi kebijakan).

Sebagai tindak lanjut lokakarya ini, Pusat Diklat SDM LHK akan menyempurnakan Pedoman Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Diklat berdasarkan masukan-masukan yang telah dibahas selama lokakarya.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Endang PD, Kepala Sub Bidang Evaluasi, Akreditasi dan Kerja Sama, Pusat Diklat SDM LHK
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan Kapasitas SDM

Dibuat: 06 Desember 2017

As early as in the year 2010 FORCLIME started to support the inhabitants of Menua Sadap village to apply for recognition of a village forest of 1.395 ha to start community-based forest management (CBFM) in own responsibility. With a long process, determination of Working Area (PAK) of Menua Sadap Village Forest has been published in 2014 by the Ministry of Environment and Forestry and the permission finally granted on May 29th, 2017. Only recently, on November 9th 2017 the decree containing the “right on management of village forest” (Hak Pengelolaan Hutan Desa) was handed over to Menua Sadap village forest management board (LPHD) by the governor of West Kalimantan Mr. Cornelis in Pontianak on the occasion of a big workshop on social forestry topics. This means that legal rights on forest management are transferred to the community now and further activities can be started. This will be facilitated by FORCLIME in terms of capacity building on management competencies, non-timber forest products and other vital issues.

For more information, please contact:
Petrus Derani, Technical Advisor in Kapuas Hulu, West Kalimantan
Lutz Hofheinz, Strategic area manager for Forest Management Unit

Dibuat: 24 November 2017

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPPWPH) menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis penggunaan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH) pada tanggal 15-16 November di Pontianak, Kalimantan Barat. Pelatihan bertujuan untuk menyosialisasikan Aplikasi Sinpasdok KPH+ yang merupakan inovasi baru dalam pengelolaan dan pengkinian data yang melibatkan para pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta terkendali ditingkat pusat. Acara yang didukung GIZ ini diikuti oleh 50 peserta yang mewakili instansi kehutanan di Kalimantan Barat, termasuk KPH, dinas kehutanan provinsi, unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan arahannya kepada peserta untuk membangun komitmen bersama guna mengawal keberhasilan pembangunan KPH yang maju dan mandiri. Lebih lanjut disampaikannya untuk menggunakan Sinpasdok sebagai media informasi guna mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 24 November 2017