Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Malinau bekerja sama dengan FORCLIME mengadakan pertemuan tentang proses penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang (RPHJP) pada 23 Mei 2019 di Malinau, Kalimantan Utara. FORCLIME mendukung KPH Model Malinau untuk menyempurnakan penyusunan RPHJP. KPH menguraikan tindakan yang akan diambil di masa depan, dengan mempertimbangkan strategi yang sesuai untuk menerapkan konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan dan kegiatan perubahan iklim (REDD+), pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan integrasi SDGs.

Untuk mendukung operasi kehutanan di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan, RPHJP adalah kunci penting. RPHJP adalah dokumen tertulis yang menggambarkan semua elemen eksternal dan internal yang relevan (analisis SWOT) yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lestari.

Kepala tim penyusunan RPHJP, Kepala Bagian Perencanaan, Bapak Apriansyah menjelaskan, “Ada lima RPHJP yang wajib disususn oleh KPH Model Malinau dalam merencanakan kegiatannya di dalam kawasan hutan Malinau. RPHJP pertama ditandatangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017 untuk Unit X Malinau. Mulai Mei hingga Oktober 2019, KPH membuat persiapan untuk menyusun rencana pengelolaan jangka panjang Unit II, Malinau Utara".

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohammad Sidiq, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara
Daniel Maertz, Advisor, Agroforestry, Kalimantan Utara

Dibuat: 12 Jun 2019

FORCLIME bersama mitra, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Malinau, penyuluh kehutanan, dan FORCLIME-FC mengadakan pertemuan untuk membahas pengembangan pasar terkait dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kalimantan Utara pada 22 Mei 2019 di Malinau. Tujuan pertemuan ini adalah untuk memperkenalkan konsep tentang bagaimana mendapatkan akses ke pasar dan mengimplementasikan pengembangan pasar yang berkelanjutan. Daniel Maertz, Advisor Teknis FORCLIME, memfasilitasi pertemuan ini dengan presentasi dan diskusi.

Perhutanan Sosial (HUTSOS) memberikan akses bagi komunitas lokal untuk mengelola lahan hutan, termasuk akses ke Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. HUTSOS juga telah membentuk komunitas bisnis (KUPS). Di Kalimantan Utara, masyarakat lokal (KUPS) telah bekerja bersama dengan penyuluh kehutanan dan LSM sejak mengusulkan HUTSOS kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyuluh kehutanan dan petani adalah pemain utama dalam bisnis lokal dan pengembangan pasar. Namun, keterbatasan kapasitas mempengaruhi setiap aspek pengembangan pasar. Oleh karena itu, FORCLIME akan mengembangkan model pengembangan pasar terkait dengan Perhutanan Sosial di Kalimantan Utara bekerja sama dengan masyarakat lokal.

Daniel Maertz menyatakan bahwa “Model ini mempertegas pengembangan kapasitas potensi KUPS dan penyuluh, termasuk staf KPH. Melalui kesepakatan bersama, setiap KPH bekerja sama dengan kelompok tani menentukan satu hingga dua skema KUPS. Konsep-kosep kemitraan kehutanan, hutan kemasyarakatan (HKM), atau hutan desa merupakan bagian dari analisis pasar; Pengetahuan lokal, nilai-nilai budaya dan kebutuhan akan memainkan peran penting dalam pengembangan analisis”.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohammad Sidiq, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara
Daniel Maertz, Advisor, Agroforestry, Kalimantan Utara

Dibuat: 11 Jun 2019

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Nunukan mendiseminasikan rencana pengelolaan 2019 pada 15 Mei 2019 di kota Nunukan, Kalimantan Utara. Acara tersebut dihadiri oleh camat, kepala desa, konsesi hutan, dan perwakilan masyarakat setempat.

Rencana pengelolaan tahunan mengacu pada rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) yang disetujui dan ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KPH Nunukan mensosialisasikan rencana operasinya kepada para pemangku kepentingan yang relevan dengan tujuan untuk menjelaskan peran KPH dan kegiatan KPH Nunukan untuk meningkatkan koordinasi.

Pada sambutan pembukaan, Kepala KPH Nunukan, Bastiang, mengatakan bahwa rencana pengelolaan tahunan adalah kesempatan untuk mencapai KPH mandiri. Selain itu, juga merupakan peluang untuk menciptakan kemitraan dengan mitra yang relevan.

Proses persiapan dan penyelesaian rencana pengelolaan hutan KPH Nunukan didukung oleh FORCLIME, yang telah membantu pembangunan KPH sejak 2017.

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:
Mohammad Sidiq, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara

Dibuat: 20 Mei 2019