FORCLIME memberikan saran kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam dan Konservasi Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam pembangunan Kesatuan Pengelolaan Konservasi Hutan (KPHK) non-taman nasional.
Salah satu bentuk kolaborasi yang telah dilakukan adalah penyusunan buku panduan "Rancang Bangun dan Operasional Pengelolaan KPHK”. Buku yang telah selesai dibuat pada tahun 2015, menguraikan tentang perencanaan dan langkah-langkah persiapan untuk membangun KPHK, sebagai berikut:

1. Mengelompokkan area konservasi yang ditunjuk untuk kepastian pengelolaan kawasan.
2. Mengkaji aspek ekologi untuk kesesuaian ekologi dengan peruntukannya.
3. Mengevaluasi jarak dan ukuran demi pengelolaan yang efektifitas dan efisiensi oleh unit manajemen.
4. Mengkaji ketersediaan sumber daya, distribusi, dan aksesibilitas pemanfaatan.

Pertama, teknik penyangga (buffering) berdasarkan proximity dan adjacent, serta aspek geografis dan ekologis digunakan untuk penetapan suatu KPHK baru. Kemudian, kawasan konservasi kunci yang diidentifikasi melalui metode penilaian ahli (expert judgment), yang merupakan intisari dalam mendelineasikan unit kelola yang diusulkan.
Hasil kolaborasi lainnya adalah "Petunjuk Teknis Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, dan "Standar, Kriteria dan Prosedur Pembangunan KPHK" (saat ini masih dalam proses penyelesaian). Selain itu, FORCLIME akan mendorong hasil kajian untuk disusun menjadi Peraturan Menteri mengenai Pembangunan KPHK di luar taman nasional, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Transformasi: Dari Area Konservasi untuk Unit Pengelolaan Konservasi Hutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa dan hutan konservasi alam (taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, termasuk taman buru). Saat ini, taman nasional yang ada dikelola oleh unit pengelola khusus, yang dikenal sebagai Balai Taman Nasional dan Balai Besar Taman Nasional, sedangkan Taman Hutan Raya berada di bawah pemerintah nasional atau provinsi. Kawasan lindung lainnya dikelola oleh Balai Besar Kawasan Konservasi dan Balai Kawasan Konservasi di tingkat provinsi. Perbedaan tingkat administrasi dan institusi pengelola telah menyebabkan kurangnya manajemen yang efektif, terutama di kawasan konservasi non-taman nasional di tingkat tapak. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan hutan lestari, pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan kebijakan penting untuk memperkuat pelaksanaan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Oleh karena itu, semua hutan, termasuk hutan konservasi harus dikelola oleh unit manajemen khusus berdasarkan fungsinya. Oleh karena itu, kawasan konservasi dan manajemennya yang sekarang akan berubah menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi sebagai sebagai satu area/kelompok dan satu unit manajemen (organisasi).

Sejarah berdirinya Kawasan Konservasi di Indonesia

Pembentukan kawasan konservasi (KK) di Indonesia mengacu pada saat Pemerintah Kolonial Belanda menunjuk sebagian hutan Indonesia sebagai "natuurmonumenten" (monumen alam) atau "wildreservaat" (suaka margasatwa) di bawah Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tujuan melestarikan hutan termasuk penelitian dan perlindungan alam dan habitat marga satwa, terutama mamalia besar, burung dan hewan menarik lainnya. Beberapa kawasan yang dikelola oleh Kantor Kehutanan (Onder het beheer van den Dienst van het Boschwezen) seperti cagar botani atau Kebun Raya Bogor (Onder het beheer van den Directeur’s Land Paltentuin te Buitenzorg), sedangkan yang dan lainnya dikelola oleh pihak swasta (Onder het beheer door Particulieren) seperti cagar alam. Daerah-daerah tersebut ditetapkan sebagai cagar alam (natuurmonumenten) berdasarkan UU Cagar Alam No. 278 tanggal 18 Maret 1916 (Natuurmonumenten Ordonantie, Staatsblad van Nederlandch - Indie No. 278, 1916).¹ Selain itu, banyak daerah yang ditetapkan sebagai suaka margasatwa (wildreservaat) untuk melindungi spesies hewan yang terancam karena perburuan yang berlebihan untuk hobi dan keindahan. Situasi tersebut menyebabkan pembatasan kegiatan berburu melalui berlakunya Peraturan Berburu no. 133/1916 (Jacht ordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 133) yang diikuti oleh berlakunya Peraturan Satwa Liar (Dierenbeschermings Ordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 134).
Pada tahun 1941, sebuah Hukum Perlindungan Alam (Natuurbeschermings Ordonnantie 1941 Staatsblad 1941 Nummer 167) diterbitkan sebagai perbaikan dari Hukum Monumen Alam tahun 1916. Namun, karena Perang Dunia II (dan invasi Jepang tahun 1942), tidak ada kegiatan terkait yang dilakukan sampai diundangkannya UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan. Menurut undang-undang ini, kawasan konservasi dibagi menjadi Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata. Berdasarkan undang-undang ini, yang sebelumnya natuurmonumenten dan wildreservaat ditetapkan kembali sebagai suaka alam dan suaka margasatwa. Selain itu, lebih banyak wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan lindung baru seperti cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, dan hutan buru di bawah Departemen Pertanian. Namun, dasar konservasi keanekaragaman hayati berlaku setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang pada saat yang sama mencabut undang-undang yang sebelumnya dikeluarkan Pemerintah Kolonial Belanda.
Pada tahun 1978/1979, beberapa kawasan konservasi, terutama Cagar Alam dan Suaka Margasatwa dinilai untuk diusulkan menjadi taman nasional dengan menggambungkan areal hutan yang berdampingan sekitarnya menjadi areal yang layak terkelompok. Lima taman nasional pertama ditetapkan pada tahun 1980, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Baluran dan Taman Nasional Komodo. Pada tahun 1982, selama Kongres Taman Nasional Dunia (World National Park Congress) di Bali, 11 kawasan lainnya dinyatakan sebagai taman nasional. Saat ini, ada 521 kawasan konservasi di Indonesia, meliputi lebih dari 27 juta hektare, yaitu: CagarAlam (220Ha), Suaka Margasatwa (75Ha), Taman Nasional (51Ha), Taman Hutan Raya (23Ha), Taman Wisata Alam (115Ha), dan Hutan Buru (13Ha).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Wandojo Siswanto, Manajer bidang Kebijakan Hutan dan Perubahan Iklim

^1 Yudistira, Pandji. 2014. Sang Pelopor.  Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Dibuat: 17 Mei 2016

Tantangan untuk melatih 41.800 staf kehutanan – E-learning sebagai jawaban?

Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan (Pusdiklat Kehutanan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencanangkan target untuk melatih 41.800 personel kementerian dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Jumlah ini tiga kali lipat jumlah peserta yang telah dilatih dalam lima tahun terakhir. Salah satu strategi yang ditempuh agar target ini terpenuhi adalah dengan menggunakan E-Learning atau metoda campuran (blended-learning).

E-Learning adalah proses belajar mandiri dengan menggunakan media elektronik sebagai media penyajian materi pembelajaran . Materi E-Learning dirancang menggunakan perangkat lunak yang memungkinkan dimasukkannya foto, video and sisipan audio agar tercipta pengalaman belajar yang menarik. Salah satu cara dalam penyelenggaraan e-learning adalah off-line system dimana materi pembelajaran pelatihan disimpan dalam CD-ROM atau flash disc sehingga program E-Learning dapat langsung dijalankan tanpa harus terhubung dengan jaringan internet terlebih dahulu. Cara lain adalah on-line system dimana proses belajar dilakukan dengan menggunakan jaringan internet. Dengan cara on-line system ini pelatih dapat membantu proses belajar dengan berkomunikasi dengan peserta secara langsung melalui internet (online chats atau forum chats) atau memberikan umpan balik kepada peserta dengan surat elektronik (e-mail) yang ditulisnya dan dikirimkannya kepada peserta melalui internet . Fasilitas teknologi komunikasi lain yang bisa digunakan untuk komunikasi antara pelatih dan peserta adalah telepon dan SMS mengingat penyebaran handphone saat ini sudah cukup luas.

Alternatif lainnya adalah Blended Learning. Cara ini menggabungkan program E-learning yang telah disusun dengan metode pelatihan secara klasik, yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung dengan pelatih. Proses belajar campuran seperti ini sering kali digunakan untuk lebih mendalami pemikiran-pemikiran yang timbul dari proses belajar tersebut dengan membahas kompetensi yang diperoleh baik melalui internet atau tidak.

E-Learning menawarkan peluang untuk memberikan pelatihan kepada pegawai kehutanan di tempat-tempat yang jauh dan terpencil dalam jumlah besar. Oleh karena itu, E-Learning dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kapasitas sumber daya manusia guna memastikan ketersediaan staf kehutanan yang berdedikasi dan terlatih dengan baik bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan, agar pengelolaan hutan secara lestari, konservasi keanekaragaman hayati dan perbaikan mata pencaharian dapat diwujudkan.

Dukungan FORCLIME dalam pengembangan E-Learning di Pusat Diklat Kehutanan

Apakah E-Learning merupakan solusi yang tepat bagi Pusat Diklat Kehutanan (P3K) dan Balai Diklat Kehutanan? Untuk menjawab pertanyaan penting ini, pada bulan September 2014 dilakukan kajian awal terhadap kesiapan E-Learning. Dalam diskusi kelompok para pejabat struktural dan pelatih Pusat Diklat Kehutanan dan Balai Diklat Kehutanan disimpulkan bahwa E-Learning potensial untuk dikembangkan di masa depan . Di samping itu, E-Learning juga dianggap tepat untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan jumlah pegawai kehutanan yang terlatih.

Kegiatan kajian awal ini ditindaklanjuti dengan lokakarya sosialisasi E-Learning guna merapatkan barisan dan mempertajam visi E-Learning di lingkungan Pusat Diklat Kehutanan dan Balai Diklat Kehutanan. Lembaga Pelatihan Kementerian Keuangan dan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur yang selama ini telah mengembangkan e-learning diundang sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman mereka dalam penerapan e-learning di instansi mereka masing-masing. Di samping itu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga diundang untuk memberikan orientasi mengenai kebijakan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan E-Learning. Narasumber dari LAN menyebutkan bahwa upaya-upaya pelatih mengembangkan dan memfasilitasi pelatihan melalui e-learning dijamin akan sama dihargainya dengan pengembangan dan fasilitasi pelatihan model klasik dengan cara tatap muka secara langsung dengan pelatih. Topik lain yang dibahas dalam lokakarya ini adalah mengidentifikasi pelatihan yang akan dibuatkan versi e-learning-nya. Dalam kesempatan itu disepakati bersama untuk mengembangkan e-learning bagi Program Bakti Rimbawan yang akan diikuti 822 calon pegawai baru yang akan ditempatkan di kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pelatihan Bakti Rimbawan ini akan dilaksanakan pada bulan Maret 2015.

• Pengenalan Kesatuan Pengelolaan Hutan
• Manajemen Kolaborasi di KPH
• Teknik memfasilitasi komunikasi dan kerja sama di lingkungan KPH
• Kewirausahaan di dalam KPH
• Analisis hasil hutan bukan kayu untuk pemberdayaan ekonomi di dalam KPH
• Pengenalan dan cara penggunaan alat penentu posisi tempat (GPS) di KPH

Untuk melihat modul, kunjungi situs internet: www.pusdiklathut.org/baktirimbawan

Temuan-temuan yang didapat dari hasil Evaluasi

Para peserta diminta memberikan umpan balik supaya apa yang mereka tangkap tentang manfaat dan tantangan dari 6 modul E-Learning yang disediakan dapat diketahui. Modul-modul tersebut mendapat nilai tertinggi dari peserta pelatihan. Rata-rata 1/3 dari peserta mengatakan bahwa modul-modul tersebut sangat menarik; daya tariknya bervariasi dari modul ke modul, berkisar antara 55 hingga 70 persen. Dua pertiga sisanya melaporkan bahwa modul-modul tersebut menarik; daya tariknya bervariasi dari modul ke modul, berkisar antara 25-37 persen.

Menariknya, 39 persen dari peserta melaporkan banyaknya materi pembelajaran baru yang diberikan dalam modul-modul E-Learning. "Menjalin dan membina kerja sama di lingkungan KPH" misalnya adalah salah satu modul yang memberikan materi yang sebagian besar di antaranya adalah baru bagi hampir setengah dari peserta (45 persen). Karena lebih dari 2/3 peserta (68 persen) mengatakan bahwa modul-modul E-Learning sangat membantu mereka dalam pekerjaan mereka di KPH di masa yang akan datang, maka dapat dikatakan bahwa E-Learning sukses besar. Dengan demikian, upaya lebih lanjut untuk menerapkan E-Learning dan Blended Learning di lingkungan CFET, balai-balai diklat kehutanan dan juga sekolah-sekolah kejuruan dapat dilakukan dengan bekal motivasi dan semangat yang besar.

Prospek ke depan

Pada akhir Maret 2015 diselenggarakan pertemuan dalam rangka membangun Sistem Manajemen Pembelajaran atau Learning Management System (LMS). Pertemuan ini membahas penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (P3K) dan balai-balai diklat kehutanan (BDK). Lulusan sekolah kejuruan di bidang kehutanan (SMKK) diundang agar mereka mendapatkan wawasan tentang kemungkinan belajar melalui E-Learning dan terdorong untuk ikut terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Tujuan yang sangat penting dari acara pertemuan ini adalah untuk mengidentifikasi pelatihan-pelatihan di masa yang akan datang yang sesuai sebagai pelatihan campuran (Blended Learning).

Setelah lokakarya tersebut, dalam rangka mengembangkan pelatihan campuran, beberapa pelatihan bagi pelatih (ToT) selanjutnya akan diselenggarakan. Salah satu di antaranya untuk membantu pelatih mendapatkan kemampuan dan keterampilan tentang bagaimana memfasilitasi peserta dalam proses pembelajaran E-Learning yang mereka lakukan. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, para pelatih dan anggota tim E-Learning diharapkan mampu menyelenggarakan dan mengembangkan sendiri pelatihan E-Learning/Blended Learning, pelatihan bagi pelatih untuk memfasilitasi pelatihan E-Learning dan sistem manajemen pembelajaran (LMS). Pada tahun 2016, Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan dan balai-balai diklat kehutanan diharapkan sanggup mengembangkan dan berhasil melaksanakan E-Learning guna memperkuat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia pegawai kehutanan tidak saja di Indonesia melainkan juga di kawasan ASEAN. Ini adalah langkah penting untuk mewujudkan visi menjadi pusat pelatihan kehutanan unggulan.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Anne-Cathrin Vonarx, Adviser for Human Capacity Development
Edy Marbyanto, Strategic Area Manager for Human Capacity Development

Dibuat: 11 Mei 2015

Latar belakang

Implementasi kebijakan Kementerian Kehutanan mengenai pengelolaan hutan desa melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. 49 tahun 2008 saat ini telah berjalan di tingkat kabupaten dan masyarakat. Khususnya masyarakat dusun Karangan Bunut di desa Menua Sadap, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat secara aktif berpartisipasi melaksanakan kebijakan tersebut.
Masyarakat dusun Karangan Bunut telah mengajukan proposal kepada Kementerian Kehutanan untuk mengelola hutannya seluas ± 1.640 Ha melalui skema Hutan Desa. Lokasi tersebut telah diverifikasi oleh tim Kementerian Kehutanan pada bulan September 2012.
Sambil menunggu dikeluarkannya surat keputusan izin pengelolaan hutan desa dari Kementerian Kehutanan, masyarakat desa melakukan inventarisasi potensi hutan, termasuk potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di kawasan yang diusulkan.

FORCLIME mendukung inventarisasi hutan di Karangan Bunut

FORCLIME bekerja sama dengan Universitas Tanjungpura di Pontianak, Kalimantan Barat memfasilitasi kegiatan inventarisasi potensi hutan di desa Menua Sadap. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan masyarakat dusun Karangan Bunut. Sebelum pelaksanaan pengambilan data, yang dilakukan selama 10 hari, masyarakat yang terlibat diberi pelatihan selama 5 hari, sehingga mereka mengerti bagaimana proses pengambilan data yang benar. Pelatihan ini juga bertujuan agar masyarakat dusun Karangan Bunut dapat melakukannya secara mandiri dikemudian hari.

Inventarisasi dilakukan menggunakan metode kuadran dengan jarak sistematis, dibuat dalam 18 plot sepanjang 1000 m. Pembagian plot ini berdasarkan kelas tutupan lahan, asas pemanfaatan oleh masyarakat dan pembagian keterwakilan luas.

Temuan dari inventarisasi hutan

Dari hasil pengambilan data potensi, diketahui bahwa masih terdapat banyak kayu komersial, seperti Tekam (Hopea Sp) dan Meranti (Shorea Sp) dan Kelansau (Dryobalanops Sp). Dari plot yang dibuat, terdapat 6 plot yang memiliki tutupan lahan sangat baik, dimana banyak ditemukan pohon dengan diameter diatas 35 cm, termasuk tekam dan meranti. Hal ini karena jarak keenam plot tersebut berada pada hulu sungai dan sulit dijangkau oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian 5 plot dengan tutupan sedang yang memiliki potensi kayu lebih rendah, dengan jenis kayu komersial rendah, seperti Kempas (Koompasia Malaccensis). Sedangkan pada 7 plot lainnya memiliki tutupan tajuk rendah atau bekas ladang dan memiliki potensi kayu yang rendah. Lokasi dari ketujuh plot tersebut berada di sekitar pemukiman masyarakat, sehingga aktivitas sehari-hari berada pada kawasan tersebut.

Tingginya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti rotan oleh masyarakat Karangan Bunut telah menyebabkan rendahnya temuan rotan dengan ukuran siap panen. Namun rotan masih sangat banyak ditemukan secara individu di hulu sungai. Lahan non-hutan yang berada pada tujuh plot di hilir sungai dimanfaatkan oleh warga untuk mendapatkan makanan untuk sayur, seperti Gambir (Syzygium polyanthum), Entaban (Poikilospermum suaveolens). Sedangkan jenis tanaman obat seperti Sirih hutan (Piper sp) atau Keminting (Melastoma affine) masih banyak ditemukan pada seluruh plot.

Suku Dayak Iban memiliki kearifan lokal yang sangat baik dalam pemanfaatan hutan dan isinya. Sebagai contoh, tidak seluruh hutan dijadikan ladang, namun dilakukan secara berkala. Sisa lahan yang tidak dijadikan ladang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karet dan tanaman buah seperti durian dan tengkawang, yang disebut dengan hutan Tembawang (tengkawang  adalah nama pohon dari suku Dipterocarpaceae, yang buahnya menghasilkan minyak yang berharga tinggi). Terkait dengan konservasi satwa liar, Suku Dayak Iban tidak dibolehkan untuk memburu orangutan (Pongo pygmaeus) karena dianggap merupakan nenek moyang suku dayak.

Harapan ke depan

Data hasil inventarisasi ini akan dijadikan rona awal untuk menyusun rencana pengelolaan hutan Karangan Bunut melalui skema Hutan Desa.
Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa potensi hutan Karangan Bunut masih sangat tinggi.
Dengan demikian, melalui pengelolaan hutan dengan skema Hutan Desa yang dipadukan dengan kearifan lokal dapat menjaga kelestarian hutan yang ada. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan penghidupan masyarakat dusun Karangan Bunut.

Untuk Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Ali Mustofa, Thematic Leader for Community Empowerment
Tunggul Butarbutar, Strategic Area Manager for FMU Development

Dibuat: 17 September 2013

FORCLIME membantu masyarakat dalam persiapan dan aplikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dengan tujuan memfasilitasi akses mereka terhadap sumberdaya hutan secara hukum, membangun kapasitas mereka untuk pengelolaan hutan berkelanjutan dan diversifikasi sumber pendapatan mereka sehingga dapat meningkatkan penghidupannya. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai pilot untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang di masa depan diharapkan dapat memfasilitasi dan membantu masyarakat dengan perkembangan PHBM di daerah mereka.

Bekerja sama dengan dinas kehutanan kabupaten, FORCLIME secara komprehensif mendukung proses pembangunan PHBM di dua desa, Setulang di Kabupaten Malinau (5.300 ha) dan Manua Sadap        (1.600 ha) di Kabupaten Kapuas Hulu bersama-sama dengan mitra lain seperti Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) dan LSM seperti Flora Fauna International dan Perkumpulan Kaban. Sebagai langkah pertama dan berdasarkan informasi tentang pilihan PHBM yang berbeda, masyarakat memilih skema PHBM yang tampaknya paling tepat untuk mereka, dalam kedua kasus ini adalah Hutan Desa. Selama periode 2010-2012, kegiatan fasilitasi di dua desa termasuk penyusunan usulan pengembangan Hutan Desa, pelatihan dan pendampingan untuk memperkuat organisasi pengelolaan hutan desa, dan pelatihan penulisan legal drafting. FORCLIME membantu pembuatan peta batas desa secara partisipatif, verifikasi lapangan kawasan hutan desa dan inventarisasi potensi hasil hutan non-kayu secara partisipatif. Pengembangan kapasitas meliputi keterampilan tentang bagaimana menilai dan mendaftarkan jumlah dan kualitas sumber daya hutan yang tersedia dan bagaimana mempersiapkan rencana pengelolaan hutan lestari. Selain itu, dilakukan pelatihan pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan non-kayu atau produk agroforestry seperti madu dan minyak kelapa. Lembaga pengelolaan hutan telah dibentuk di desa-desa dan saat ini sedang menunggu izin kerja untuk wilayah kerja hutan desa dari Kementerian Kehutanan.

Selain itu, untuk memperkuat dukungan fasilitasi Dinas Kehutanan Kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan hutan desa, serangkaian studi banding telah dilakukan, termasuk ke Jambi, Yogyakarta dan Sumatera Barat, di samping pelatihan untuk fasilitator hutan desa dari Dinas Kehutanan Malinau. Saat ini, suatu studi dilakukan untuk meninjau kurikulum dan modul pelatihan untuk fasilitator hutan desa dalam rangka meningkatkan materi pelatihan sehingga di masa depan mereka akan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Kegiatan lain yang akan ditindaklanjuti antara lain: (a) Inventarisasi hutan partisipatif di hutan Desa Manua Sadap; (b) Penyusunan rencana kerja untuk Hutan Desa Setulang dan Desa Manua Sadap, setelah wilayah kerja hutan desa ditetapkan; (c) Penyampaian usulan pengelolaan hutan desa kepada Gubernur; (d) Memperkuat kapasitas PHBM bagi penyuluh kehutanan dan LSM; (e) Memfasilitasi pengembangan tingkat masyarakat usaha kehutanan (madu, gaharu, rotan); (f) Replikasi pengembangan PHBM di desa-desa lainnya di Kabupaten Malinau, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Langkah-langkah pengembangan kapasitas telah memberdayakan masyarakat untuk membuat permohonan pengembangan hutan desa sesuai dengan prosedur administrasi yang kadang-kadang kompleks. Mereka sekarang berada di posisi yang lebih baik untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dan mendapatkan manfaat untuk perbaikan mata pencaharian mereka. Dinas kehutanan kabupaten telah dapat mengambil pengalaman dari daerah lain di Indonesia dan diuntungkan dari proses belajar seraya melakukan dalam menangani proses administrasi yang masih baru bagi para pihak yang terlibat.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Ali Mustofa, Thematic Leader of Community Empowerment
Tunggul Butarbutar, Intervention Area Manager of FMU development

Dibuat: 12 Juli 2013