Selama lima hari dari tanggal 5 sampai9 Mei 2014, perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat adat di Kapuas Hulu mengikuti pelatihan menggunakan perangkat analisis land tenure. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Working Group-Tenure dan didukung oleh GIZ melalui Forest Governance Program dan Forests and Climate Change Programme (FORCLIME). tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai identifikasi awal dan pemetaan konflik sehingga pihak-pihak terkait dapat merumuskan solusi yang dapat mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak.

Dalam pelatihan ini, lima desa yang berada di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Kapuas Hulu, yaitu Pulau Manak, Padua, Setulang, Tanjung Lasa dan Sadap, berbagi pengalaman permasalahan yang terkait dengan kawasan hutan maupun batas administratif. Studi kasus dari desa-desa tersebut membantu peserta untuk dapat memahami perangkat yang digunakan dalam menganalisis land tenure, yaitu RATA (Rapid and Tenure Assesment), AGATA (Analisis Gaya Bersengketa), pentingnya pendokumentasian (HuMA-Win) dan pengambilan data gender sebagai bagian dari analisis sosial. Selain dari studi kasus, pemahaman peserta juga diasah melalui praktek lapangan di desa Tanjung Lasa.  

Tindak lanjut dari pelatihan ini adalah akan dilakukannya penilaian (assesment) dan penggalian informasi di lima desa tersebut pada bulan Juli oleh tim Working Group Tenure dan dibantu oleh peserta yang memenuhi kualifikasi sebagai penilai (assesor). Hasil dari penilaian akan dipaparkan di tingkat kabupaten dan nasional agar pengambil kebijakan dapat melihat potret permasalahan tenurial di lokasi studi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mathias Bertram, Strategic Area Manager for Forest Policy

Dibuat: 21 Mei 2014

FORCLIME bekerja sama dengan Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Mahakam Berau dan Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) mengadakan acara pertemuan yang bertujuan untuk berbagi pengalaman dalam memfasilitasi kegiatan terkait dengan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada tanggal 25-26 April 2014. Acara tersebut dihadiri oleh 50 orang perwakilan para pihak terkait dengan kehutanan di Regional Kalimantan, utamanya organisasi atau lembaga yang melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk mengelola hutannya.
 
Catatan dari hasil diskusi selama pertemuan adalah sebagai berikut: di tingkat provinsi perlu adanya penetapan peraturan gubernur mengenai petunjuk teknis verifikasi Hak Pengelola Hutan Desa, di tingkat kabupaten perlu menyiapkan kelembagaan Hutan Desa untuk peningkatan lembaga maupun sumber daya manusia di tingkat tapak. Selain itu juga berbagi informasi mengenai situasi PHBM (Hutan Desa dan HKm-hutan kemasyakatan) di Kalimantan, serta metode yang digunakan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PHBM.

Tindak lanjut pertemuan ini adalah dibangunnya media komunikasi melalui layanan SMS Center dan jejaring sosial yang diharapkan mampu memberikan informasi terkini mengenai situasi PHBM sekaligus menjembatani keluhan dan kendala masyarakat dalam pelaksanaan hutan kemasyarakatan dan hutan desa di Regional Kalimantan.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Ali Mustofa, Thematic Leader of Community Empowerment

Dibuat: 08 Mei 2014

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Diklat Kehutanan) bekerja sama dengan GIZ FORCLIME menyelenggarakan pelatihan penulisan proposal untuk penggalangan dana (fund raising) bagi lembaga Diklat Kehutanan pada tanggal 21-25 April 2014 di Bandung.  Peserta yang berjumlah 30 orang berasal dari lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan (BP2SDM) yang meliputi unsur  Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat Kehutanan, Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan (Pusrenbang SDMK) dan Pusat Penyuluhan Kehutanan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajemen lembaga Diklat Kehutanan khususnya dalam penggalangan dana untuk mendukung kemandirian finansial instansi tersebut.

Topik yang dipelajari dalam pelatihan ini adalah: (1) Penyusunan proposal kegiatan dengan menggunakan logical framework yang jelas dan terstruktur, (2) Penyusunan proposal keuangan yang relevan dengan logical framework program yang ditawarkan, (3) Aspek pengorganisasian dan penyiapan kelembagaan (termasuk sumber daya manusia internal, monitoring dan evaluasi) yang diperlukan untuk menjalankan program yang dituangkan dalam proposal, (4)  Identifikasi lembaga donor atau alternatif sumber pendanaan, (5) Identifikasi strategi marketing untuk memasarkan proposal yang sudah disusun.

Dari pelatihan sudah tersusun lima draft proposal yang akan disempurnakan oleh Pelatih dan Tim Kerja dibawah koordinasi Pusat Diklat Kehutanan. Selanjutnya draft proposal tersebut akan dipromosikan kepada lembaga donor potensial yang relevan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Edy Marbyanto, Strategic Area Manager for Human Capacity Development

Dibuat: 07 Mei 2014