Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Utara dan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat bersama dengan FORCLIME menyelenggarakan pelatihan bagi perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, serta perwakilan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bogor, Makassar dan Samarinda). Pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 5-8 Agustus 2019 di Bogor ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta dalam menginisiasi pengembangan usaha. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pelatihan terkait dengan kewirausahaan yang telah dimulai tahun lalu dan awal tahun 2019 (Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Dasar dan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis). Selama pelatihan, para peserta mempelajari: Teknologi finansial; Organisasi/kelembagaan; Perkembangan produk; Menciptakan pasar; Digital marketing.

Sebagai rangkaian pelatihan, para peserta mengunjungi Café Malabar yang telah mengembangkan kegiatan konservasi hutan dengan menerapkan wanatani (agroforestry) kopi di Pangalengan, Jawa Barat. Selama diskusi, peserta mendapat pembelajaran bagaimana Café Malabar mempertahankan tanaman pokok kehutanan yang ada, dan bahkan melakukan pengayaan tanaman hutan bila diperlukan. Pengetahuan yang didapat dari pelatihan ini sangat berguna karena beberapa peserta sudah merencanakan mengembangkan wanatani kopi di wilayahnya masing-masing.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohammad Sidiq, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara
Edy Marbyanto, Manajer strategis bidang pengembangan SDM
Chichy Arofah Waita, siswa magang, Universitas Papua

Dibuat: 21 Agustus 2019

Dalam rangka mengelola potensi hutan desa sebagai destinasi wisata, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Menua Sadap di Kalimantan Barat mengembangkan ekowisata. Keinginan LPHD memajukan kegiatan ekowisata tersebut ditunjukkan dengan pengajuan proposal bantuan sarana dan prasarana kepada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proposal tersebut kemudian diverifikasi oleh BPSKL pada bulan Maret 2019 untuk memastikan usulan LPHD adalah kebutuhan. Pada awal bulan Juni 2019, usaha LPHD mencari dukungan dana membuahkan hasil dengan adanya realisasi dana sebesar Rp45.500.000 untuk membeli peralatan, seperti: motor perahu, perahu, tangki air, baju pelampung, spring bed dan tenda. Dengan adanya bantuan tersebut, LPHD dan masyarakat merasa senang dan termotivasi mengembangkan ekowisata di hutan desa.

FORCLIME memfasilitasi penyusunan proposal tersebut, dengan tujuan untuk melatih kemandirian LPHD dan sebagai bagian dari exit strategy FORCLIME agar mereka mengetahui sumber-sumber pendanaan yang dapat membantu pengelolaan hutan desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Petrus Derani, Advisor Teknis, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Kapuas Hulu
Lutz Hofheinz, Manajer bidang strategis, pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Dibuat: 20 Agustus 2019

GIZ bekerja sama dengan LSM Working Group Tenure (WG-T) mengadakan lokakarya tentang "Penyusunan Kesepakatan atasi Konflik Multi-Pihak dalam Sektor Sumber Daya Alam" pada 13-15 Agustus di Bogor. Pesertanya adalah tiga perwakilan pemerintah dan dua LSM dari Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), sembilan peserta dari Berau (Kalimantan Timur) dan tiga perwakilan CRU-IBCSD (Unit Resolusi Konflik Dewan Bisnis Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan). Lokakarya ini bertujuan untuk mengajarkan para calon mentor bagaimana menyusun sebuah kesepakatan setelah mediasi konflik multi-pihak berhasil dilakukan.

Para peserta belajar tentang berbagai langkah yang perlu diambil untuk menulis perjanjian resmi, latar belakang hukum dan latar belakang formal perjanjian di sektor sumber daya alam, berbagai teknik untuk mencapai konsensus antara para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut dan mengubah perjanjian lisan menjadi sebuah dokumen tertulis. Di samping presentasi tematik, para pelatih mengutamakan praktik dan simulasi mediasi konflik untuk meningkatkan keterampilan tentang metode yang diterapkan untuk mencapai kesepakatan konsensus dalam konflik multi-pihak, serta mendokumentasikan hasilnya dengan cara yang tepat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Johanna Riedmann, Advisor teknis bidang Resolusi Konflik, Monitoring & Evaluasi

Dibuat: 19 Agustus 2019