Dalam rangka menyusun kriteria dan indikator lembaga Diklat yang responsif gender, Badan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan lokakarya Pengarusutamaan Gender dalam Program Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 27-29 November di Bogor, Jawa Barat. Dalam acara tersebut juga disusun strategi untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dalam program Diklat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lokakarya yang dihadiri 45 peserta ini dilaksanakan atas kerja sama Pokja Gender KLHK dan GIZ.

Dalam sambutannya, Sekretaris BP2SDM mengatakan bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu poin penting dalam perencanaan penganggaran dan penilaian kinerja satuan kerja.

Hasil lokakarya ini adalah draf kriteria dan indikator lembaga Diklat responsif gender dan draf kurikulum Diklat responsif gender. Kedua draf tersebut akan disempurnakan dan akan diberlakukan pada tahun 2020.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan kapasitas SDM
M. Rayan, Advisor, cross-cutting issues

Dibuat: 03 Desember 2019

Dalam upaya pengembangan strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan GIZ dan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Bogor menyelenggarakan lokakarya untuk membahas hasil identifikasi kebutuhan Diklat KPH pada tanggal 19 November 2019 di Pontianak, Kalimantan Barat. Tujuan lokakarya ini adalah untuk memvalidasi hasil identifikasi kebutuhan Diklat yang telah dilakukan di beberapa KPH di Kapuas Hulu. Dari hasil identifiaksi tsb, diperolah gambaran kondisi sumber daya manusia KPH di Kalimantan Barat. Lokakarya dihadiri 40 peserta, yang mewakili Badan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK), unit pelaksana teknis Kementerian LHK di Kalimantan Barat, instansi Pemprov Kalimantan Barat, perguruan tinggi, LSM dan perwakilan masyarakat desa hutan.

Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan dibuat regulasi untuk mempertegas pembagian peran antara Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH, serta menyusun Roadmap percepatan pembangunan KPH Mandiri di Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil lokakarya ini adalah Diklat prioritas bagi KPH di Provinsi Kalimantan Barat, antara lain: Pelatihan GIS (pengukuran dan pemetaan), pelatihan mengoperasikan Drone, dan pelatihan Pemasaran dan Promosi Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wira Nastainul Hakim, Advisor junior, Pengembangan Kapasitas SDM
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan Kapasitas SDM

Dibuat: 02 Desember 2019

Dalam rangka penyesuaian terhadap nomenklatur nama lembaga, peraturan-peraturan terbaru yang telah diterbitkan dan program pemerintah berkenaan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan diskusi terfokus mengenai revisi Perda 1998 tentang pencegahan dan penanganan Karhutla. Kegiatan ini, didukung GIZ, dilaksanakan pada tanggal 18 November 2019 dengan mengundang beberapa instansi pemerintah yang menangani pengelolaan sumber daya alam, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Manggala Agni Daops Pontianak, LSM setempat. Dalam diskusi, para pihak memberi masukan, termasuk langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan Karhutla, peran serta para pihak, dan peningkatan kesadaran masyarakat, pasca penanggulangan Karhutla, serta pasal mengenai sanksi bagi pelaku Karhutla.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Ir. Untat Dharmawan, M.Si, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Jumtani Syolihin, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Gatot Moeryanto, Tenaga Ahli-Eco Consult untuk Pengelolaan Pencegahan Karhutla

Dibuat: 22 November 2019