Pusat Diklat Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan FORCLIME menyelenggarakan lokakarya mengenai Penjaminan Mutu Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 14-15 Oktober 2019 di Bogor, Jawa Barat. Lokakarya ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para pemangku kepentingan terkait dengan prosedur akreditasi lembaga Diklat dan prosedur pelaksanaan kerja sama kediklatan melalui mekanisme penjaminan mutu. Penjaminan mutu ini dilakukan melalui pendampingan oleh Pusat Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kepada lembaga Diklat pemerintah dan lembaga Diklat swasta agar kualitas lembaga tersebut memenuhi standar yang ditetapkan. Lokakarya ini diikuti oleh 60 orang yang mewakili Kementerian LHK, Badan Pengembangan SDM Diklat Pemerintah Provinsi, lembaga Diklat swasta, Lembaga Administrasi Negara dan lembaga Diklat perguruan tinggi.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa program kerja kabinet menekankan pada pengembangan sumber daya manusia, sehingga kualitas program Diklat perlu semakin ditingkatkan termasuk kemampuan para pengajarnya.

Kepala Pusat Diklat SDM LHK mengatakan bahwa dari target tahunan sekitar 7.500 orang dilatih, karena keterbatasan sumber daya maka Pusat Diklat LHK dan Badan Diklat LHK hanya mampu melatih 50% nya saja. Oleh karenanya pengembangan kerja sama dengan lembaga Diklat pemerintah dan swasta merupakan strategi yang perlu dikembangkan di masa depan.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer strategis bidang pengembangan SDM

Dibuat: 18 Oktober 2019

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Samarinda bekerja sama dengan FORCLIME mengadakan pelatihan budidaya lebah madu pada tanggal 8-10 Oktober 2019 di Kampung Batu Rajang, Kabupaten Berau. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi petani dalam merancang dan mengembangkan budidaya lebah madu. Peserta, 30 orang, adalah anggota Kelompok Tani Hutan di Kampung Batu Rajang. Materi yang didapat peserta termasuk penggunaan peralatan budidaya lebah, teknik memanen madu, pengelolaan pascapanen, pemasaran lebah madu. Pada akhir pelatihan, BD LHK Samarinda dan FORCLIME memberi lima kotak berisi koloni lebah Trigona itama sebagai stimulan pengembangan budidaya lebah madu.

Bersamaan dengan pelatihan budidaya lebah madu tersebut, di desa Batu Rajang juga dilaksanakan pelatihan wanatani (agroforestry) bagi 30 orang anggota Kelompok Tani Hutan. Dalam pelatihan ini para peserta belajar tentang teknik merancang dan mengembangkan agroforestri. Selain itu, peserta juga mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pengelolaan agroforestri, merancang plot agroforestri, serta menghitung biaya pengembangan agroforestri.

Program Perhutanan Sosial yang sedang dijalankan di Batu Rajang adalah skema Kemitraan Kehutanan. Skema Kemitraan Kehutanan adalah bentuk kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Suprianto, Advisor Teknis Pengelolaan Hutan Lestari, Koordinator Kabupaten Berau
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Peningkatan Kapasitas SDM

Dibuat: 11 Oktober 2019

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA DR) 2020 pada tanggal 9 Oktober di Balikpapan. Acara yang didukung oleh GIZ dan Global Green Growth Institute (GGGI) ini dihadiri 120 peserta yang mewakili semua Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalimantan Timur, serta perwakilan dinas kehutanan provinsi Kalimantan Utara, Barat dan Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan peluang penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi (DBH SDA DR), yang juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan KPH terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan.

Dalam paparannya, Kepala bidang ekonomi Bappeda Kalimantan Timur, Saur Paseroan, mengatakan bahwa pembangunan KPH dapat berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Pemateri lain dalam bimbingan teknis tersebut adalah perwakilan dari Kementerian Keuangan (Ardimansyah) dan Teguh Prio Adisulistyo, perwakilan dari Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Joko Tri Haryanto dari Badan Kebijakan Fiskal.

Pada akhir penyampaian materi, Joko Tri Haryanto menginformasikan peluang pembiayaan pembangunan sektor kehutanan, khususnya yang bisa diakses KPH, seperti: Green Sukuk, Green Climate Fund (GCF).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Suprianto, Advisor Teknis Pengelolaan Hutan Lestari, Koordinator Kabupaten Berau
Arif Data Kusuma, Koordinator Provinsi Kalimantan Timur
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, Kebijakan kehutanan

Dibuat: 10 Oktober 2019