Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial (BPDAS-PS) melakukan verifikasi atas 7 usulan pengelolaan hutan dengan skema Hutan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu  pada tanggal 4 – 7 Desember 2013. Ketujuh usulan pengelolaan hutan desa tersebut berada di desa Tanjung, Sriwangi, Nanga Jemah, Penepian Raya, Ujung Said, Menua sadap (Karangan Bunut)  dan Nanga Lauk di Kecamatan Embaloh Hilir. Selain perwakilan dari Kementerian Kehutanan, Tim Verifikasi juga didampingi oleh perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat dan GIZ FORCLIME.

Dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan ini, GIZ FORCLIME terlibat langsung dalam membantu masyarakat desa Karangan Bunut dan desa Nanga Lauk dalam persiapan teknis. Selain itu, FORCLIME membantu dalam melakukan koordinasi antara masyarakat desa Karangan Bunut dan desa Nanga Lauk, Pemda Kapuas Hulu dengan Tim Verifikasi dari Kementerian Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Ali Mustofa, Thematic Leader of Community Empowerment

Dibuat: 13 Desember 2013

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan FORCLIME mengadakan kunjungan belajar ke wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat di Nusa Tenggara Barat.  Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tentang  pengalaman dan pencapaian KPH Rinjani Barat, terutama mengenai kelembagaan, mekanisme finansial serta tantangan yang dihadapi dan langkah strategis yang diambil. Peserta kunjungan belajar ini terdiri dari perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau dan FORCLIME.

Dari kunjungan ini diharapkan peserta mendapat pembelajaran terkait dengan kelembagaan dan pengelolaan KPH. Saat ini Pemda Kalimantan Timur sedang mengkaji konsep susunan organisasi KPH dan menelaah tugas pokok dan fungsi masing-masing personil dalam organisasi KPH.  Sedangkan Pemda Kabupaten Malinau akan melakukan konsultasi publik terkait naskah akademik tentang KPH Kabupaten Malinau.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan FORCLIME terkait dengan pembangunan KPH, silahkan hubungi:
Tunggul Butarbutar, Strategic Area Manager for FMU Development
Gatot Moeryanto, Senior Adviser for Forest Management Unit Development

Dibuat: 11 Desember 2013

Perwakilan Pemerintah Jerman, Kementerian Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) dan Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Keamanan Nuklir (BMU), mengunjungi Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk melihat kemajuan pelaksanaan program bilateral antara pemerintah Indonesia dan Jerman mengenai hutan dan perubahan iklim. "Pemerintah Jerman secara serius berkomitmen dalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia mengenai program hutan dan perubahan iklim," jelas Ibu Katja Hummel dari BMZ.

Sehubungan dengan kunjungan tersebut, pemerintah daerah menyambut delegasi Jerman ke lokasi mereka, seperti yang diungkapkan oleh Asisten 2 Provinsi Kalimantan Barat, Lensus Kandri, "Kami menyambut Delegasi ini untuk melihat secara langsung bagaimana kami mengelola hutan dan menangani permasalahan lainnya yang berkaitan dengan perubahan iklim dan ekonomi hijau".

Selain BMZ dan BMU, delegasi Jerman juga disertai oleh perwakilan dari Kedutaan Besar Pemerintah Federal Jerman di Indonesia dan Bank Pembangunan Jerman (KFW). Sementara dari negara tuan rumah terdiri dari perwakilan dari Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,  dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Selama kunjungan, juga hadir perwakilan dari masyarakat madani dan LSM serta dari program GIZ  FORCLIME. Kunjungan dilakukan pada 16-19 November 2013.

Untuk informasi lebih lanjut tentang FORCLIME, silakan hubungi:
Rolf Krezdorn, Direktur Program FORCLIME

Dibuat: 06 Desember 2013