Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan diskusi bersama mitra-mitranya membahas rancangan Perda tentang Pengelolaan Hutan di Kalimantan Barat. Rancangan Perda tersebut disusun atas inisiatif pihak legislatif berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur kewenangan pengelolaan hutan berpindah ke pemerintah provinsi. Diskusi yang diadakan di Pontianak tanggal 19 November ini bertujuan untuk membesut rancangan Perda Pengelolaan Hutan berdasarkan pengalaman empiris pengelolaan hutan. Pertemuan ini didukung oleh IDH Kalimantan Barat dan GIZ, dan dihadiri oleh lembaga mitra pembangunan pengelolaan sumberdaya alam dan kehutanan di Kalimantan Barat serta unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di provinsi tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Wandojo Siswanto, Manajer untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 29 November 2018

Pusat Perencanaan dan Pengembangan (Pusrenbang) SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan GIZ menyelenggarakan Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ganis PHPL) pada tanggal 24 - 26 Oktober di Bogor. Acara ini merupakan tahapan akhir proses penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang bertujuan untuk menjamin Rancangan SKKNI yang disusun memiliki pengakuan dan keberterimaan secara nasional. 60 orang hadir dalam Konvensi Nasional tersebut mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pakar, lembaga sertifikasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan serta industri/praktisi lapangan.

Kepala Pusrenbang SDM dalam sambutannya menekankan bahwa SKKNI Ganis PHPL ini penting untuk segera diterapkan mengingat industri di bidang Kehutanan harus ditangani secara profesional oleh tenaga yang kompeten di lapangan sehingga pengelolaan hutan secara lestari dapat tercapai.

Hasil konvensi akan disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Sedangkan pengemasan kompetensi akan dirumuskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Suryani Garjitowati, Pusrenbang SDM – KLHK 
Azhuardi Rheza Fauzi, Pusrenbang SDM – KLHK  
Edy Marbyanto, Manajer Strategis bidang Pengembangan Kapasitas SDM

Dibuat: 08 November 2018

Manajemen Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum dan FORCLIME mengunjungi Bupati Kabupaten Kapuas Hulu pada 23 Oktober di Putussibau, Kalimantan Barat. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan dukungan GIZ pada Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu, yang baru-baru ini dipilih oleh Man and the Biosphere Program (MAB) UNESCO. Dukungan akan diberikan melalui kegiatan program yang terkait dengan 'Rantai Pasokan Bebas Deforestasi' (Deforestation-Free Supply Chains) dan mempromosikan branding produk dari cagar biosfer. “Produk yang dihasilkan dari rantai pasok yang lestari dipanen atau diproduksi dengan menggunakan metode intensifikasi lahan, tidak membuka lahan hutan; barang diproduksi secara berkelanjutan, asal produk dapat dilacak kembali (traceable) dan tanpa eksploitasi tenaga kerja', jelas Georg Buchholz, Direktur Program FORCLIME.

Bupati Kapuas Hulu menyambut baik dukungan yang diberikan oleh GIZ. "Status baru sebagai Cagar Biosfer mendorong kami untuk terus bekerja mendukung konservasi dan perlindungan kabupaten Kapuas Hulu," kata Bupati. "Saya berharap program yang didukung oleh GIZ akan bermanfaat bagi masyarakat di Kapuas Hulu," tambahnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Yuliana Suliyanti, Advisor bidang Rantai Nilai Pertanian Berkelajutan
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat

Dibuat: 25 Oktober 2018