Pusat Diklat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan lokakarya penyusunan standar bahan ajar mengenai pengelolaan hutan bagi tenaga bakti rimbawan di Bogor pada tanggal 4 -5 Maret. Lokakarya yang dilaksanakan atas kerja sama dengan GIZ FORCLIME ini bertujuan untuk menyusun standar materi pengajaran bagi tenaga bakti rimbawan. Bakti rimbawan adalah program KLHK merekrut profesional muda kehutanan untuk ditempatkan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh Indonesia. Program kementerian ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis kehutanan dalam rangka pembangunan KPH. Tenaga bakti rimbawan juga dapat ditempatkan di instansi Kehutanan daerah untuk membantu pelaksanaan pengelolaan hutan di lapangan.

Di dalam lokakarya ini dihadirkan beberapa narasumber, misalnya dari KPH Rinjani Barat serta direktorat teknis KLHK yang terkait dengan pembangunan KPH untuk memberikan masukan dan saran atas bahan ajar yang telah disusun agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Hingga awal tahun 2016 sekitar 600 orang dengan latar belakang sarjana kehutanan maupun lulusan dari SMK Kehutanan direkrut melalui Program Bakti Rimbawan, yang kemudian ditempatkan di KPH dan atau di instansi kehutanan daerah.

Untuk informasi lebih lengkap dapat menghubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Suherdi, staf Pusat Diklat Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK

Dibuat: 10 Maret 2016

Pusat Pendidikan dan Latihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusdiklat LHK) bekerja sama dengan GIZ FORCLIME menyelenggarakan lokakarya untuk mengevaluasi penerapan blended learning pada tanggal 4 – 5 Maret 2016 di Bogor. Tujuan lokakarya ini adalah untuk mengkaji hasil uji coba metoda blended learning dalam kegiatan diklat. Selain itu, juga untuk mendesain penjaminan kualitas (quality guarantee) e-learning di masa depan. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta yang berasal dari Pusdiklat LHK dan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK).

Melalui penjaminan kualitas e-learning dimaksudkan agar Pusat Diklat LHK dan BDLHK selaku penyelenggara e-learning dapat mengukur sejauhmana keberhasilan program e-learning. Selain itu juga mampu mengidentifikasi perbaikan secara berkelanjutan (continuous improvement). Penjaminan kualitas e-learning mencakup kriteria dan indikator, serta standarisasi e-learning. Penyusunan kriteria dan indikator mengacu pada ECBCheck dan Caucasus Elearning Quality Checklist yang kemudian diadaptasi sesuai kondisi Pusdiklat LHK serta BDLHK. Kriteria dan indikator e-learning meliputi: manajemen dan organisasi (peran dan tanggung jawab, manajemen waktu, sumberdaya), konten (modul, media dan evaluasi), serta program dan implementasi diklat. Diskusi mengenai standarisasi diklat e-learning antara lain mencakup; pola (template) tentang desain/kurikulum diklat, komunikasi di dalam diklat, isi diklat, implementasi dan evaluasi diklat.

Untuk menindaklanjuti penguatan kelembagaan e-learning, Pusat Diklat LHK dan BDLHK akan menyelenggarakan lokakarya pada bulan April dan Mei 2016.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Strategic Area Manager Human Capacity Development
Suherdi, Tim E-Learning Pusat Diklat LHK

Dibuat: 10 Maret 2016

Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat pemahaman serta keterampilan sumber daya manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) KLHK dan FORCLIME mengadakan Training of Trainers (ToT) tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan fasilitasi isu gender. Peserta pelatihan, yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Februari 2016 di Jakarta, adalah focal point Pokja PUG dan dari 2 provinsi model KLHK (Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Barat), focal point dari FORCLIME Demonstration Areas dan juga unit manajemen proyek (District  Project Management Unit – DPMU) FORCLIME kerja sama finasial (Financial Cooperation – FC).

Pada hari pertama, pserta mendapatkan materi mengenai kesetaraan gender dan berbagi pengalaman dari daerah percontohan dalam menerapkan kesetaraan gender dan Pengantar PPRG. Langkah-langkah penyusunan PPRG dan kerja kelompok, sebagai latihan disampaikan pada hari kedua. Dasar-dasar moderasi dan fasilitasi mengenai isu gender diberikan pada hari ketiga. Pada hari terakhir, materi mengenai micro-teaching diberikan melalui kegiatan kelompok kerja.

TOT mengenai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan fasilitasi gender telah diselenggarakan dengan sukses. Banyak peserta merasa ToT harus diadakan lagi untuk memperbanyak fasilitator untuk isu-isu gender.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohamad Rayan, FORCLIME Gender Officer

Dibuat: 07 Maret 2016