Dalam rangka mempersiapkan program kegiatan bersama dengan Universitas Papua, Tim FORCLIME Papua Barat bersama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Papua mengadakan rapat koordinasi pada 21 Juni 2021 di Manokwari, Papua Barat. Tim FORCLIME dipandu oleh Manajer bidang strategis untuk pengelolaan hutan lestari, Mohammad Sidiq. Sedangkan dari Universitas Papua (Unipa) diwakili oleh Dekan Fakultas Kehutanan, Dr. Jonni Marwa.

Program yang akan dilakukan bersama antara lain adalah kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa Unipa yang akan ditampung melalui program magang di FORCLIME. Para siswa magang ini nantinya akan dilibatkan dalam program kerja FORCLIME di desa – desa binaan (Tambrauw dan Sorong Selatan). Namun karena periode KKN tahun 2021 telah berakhir, maka kegiatan akan dilaksanakan tahun 2022.

Pada tahun 2019, FORCLIME menyelenggarakan program magang bagi siswa dari Universitas Papua dan Universitas Cenderawasih. Pada periode tersebut, tujuh sarjana baru Unipa melakukan magang dan ditempatkan di kantor dan wilayah kerja FORCLIME (Jakarta, Bogor, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah). Program magang ini berlanjut di tahun 2020, dengan lima orang dari Unipa dan satu siswa dari Universitas Ottow Geissler. Namun karena adanya pandemi COVID 19, maka magang dilakukan secara daring dibawah supervisi Advisor FORCLIME.

“Kami berterimakasih atas kerja sama FORCLIME dan Fakultas Kehutanan. Melalui kerja sama ini, mahasiswa kami diberi kesempatan untuk mengikuti magang, bahkan ada juga yang sudah direkrut sebagai staf FORCLIME”, kata Dr. Jonni Marwa, Dekan Fakultas Kehutanan Unipa.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Papua dan Papua Barat
Nita Yohana, Koordinator Provinsi Papua Barat

Dibuat: 24 Jun 2021

Sebagai tindak lanjut pertemuan terkait dengan rencana evaluasi program Bakti Rimbawan 2021, Pusat Perencanaan dan Pengembangan (Pusrenbang) SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama FORCLIME mengadakan pertemuan koordinasi pada tanggal 23 Juni 2021 untuk membahas persiapan evaluasi Program Bakti Rimbawan 2021. Pertemuan yang diadakan secara daring dan luring tersebut dibuka oleh Dr Iwan Setiawan, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi SDM non-aparatur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Evaluasi Program Bakti Rimbawan tersebut akan fokus pada:
1. Analisis cakupan bidang kerja Program Bakti Rimbawan;
2. Analisis dampak Program Bakti Rimbawan terhadap Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
3. Tantangan dan kendala Program Bakti Rimbawan, mencakup pra-penempatan, pasca-penempatan, dan pengaruh dari Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah 23/2021 terhadap program Bakti Rimbawan;
4. Keberlanjutan dan exit strategy Program Bakti Rimbawan, termasuk kebijakan, kelembagaan, dan program.

Salah satu kunci yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan evaluasi Program Bakti Rimbawan 2021 adalah penentuan lokasi. Perlu adanya keterwakilan dari provinsi yang sudah siap dan belum siap untuk membiayai Program Bakti Rimbawan secara swadaya. Dalam pertemuan tersebut, Dr Iwan Setiawan mengusulkan kriteria pemilihan lokasi yang berdasarkan: 1) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DBH-DR) dari pemerintah provinsi yang tinggi; serta 2) KPH yang sudah mandiri secara finansial. Dalam hal ini ada empat provinsi yang bisa dijadikan sebagai model, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Beberapa provinsi lain yang potensial adalah: Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat.

“Tentu kami ingin melihat seberapa besar dampak serta keberadaan dari Program Bakti Rimbawan ini terhadap KPH, serta keberlanjutannya. Kami ingin program Bakti Rimbawan juga bisa diadopsi oleh pemerintah provinsi. Kita harapkan adanya alternatif kebijakan untuk Program Bakti Rimbawan di daerah yang bisa kami usulkan setelah mendapatkan hasil evaluasi”, kata Dr Iwan Setiawan.

Pertemuan koordinasi tersebut juga menyepakati jadwal pelaksanaan evaluasi. Laporan hasil evaluasi diharapkan sudah selesai pada bulan September 2021.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis pengembangan SDM
Wira Hakim, Advisor junior pengembangan SDM

Dibuat: 23 Jun 2021

Komunikasi dan sinergi antar program GIZ telah diakui sebagai salah satu elemen kunci yang berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan program. Semangat tersebut menyatukan FORCLIME (Forests and Climate Change Programme), PROPEAT (Peatland Management and Rehabilitation), SASCI (Sustainable Agricultural Supply Chains in Indonesia), dan SASCI+ (Sustainability and Value-Added in Agricultural Supply Chains in Indonesia) mengadakan konferensi bersama perdana yang diadakan pada 14-15 Juni 2021. Konferensi yang dilaksanakan secara daring menggunakan Microsoft Teams ini dihadiri oleh lebih dari 40 peserta. Konferensi dibuka dengan pemaparan secara umum dari masing-masing pimpinan program, yang kemudian dilanjutkan dengan presentasi tematik tentang HCV (High Conservation Value), kegiatan berbasis masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, penilaian skala lahan (landscale assessment), dan sesi berbagi pengalaman dan pembelajaran terkait dengan pengelolaan pengetahuan (knowledge management) di dalam program.

“Salah satu manfaat tambahan dari konferensi ini, selain berbagi pengetahuan teknis, adalah bahwa kita bisa lebih saling kenal satu sama lain dan ini mengakibatkan komunikasi informal yang lebih baik di antar program”, kata Per Rasmussen, pimpinan program SASCI, pada sesi penutupan acara.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Sekar Yunita, Advisor bidang Monitoring & Evaluasi/Pengelolaan Hutan Lestari, FORCLIME
Karlina Kartika, Advisor bidang Pembangunan KPH, Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Pengetahuan, PROPEAT
Hiswaty, Advisor bidang Monitoring & Evaluasi dan Pengeloaan Pengetahuan, SASCI
Cecilia Novarina, Advisor bidang Pengelolaan Pengetahuan dan Komunikasi, SASCI+

Dibuat: 18 Jun 2021