Inventarisasi hutan merupakan pengumpulan data dan informasi kehutanan secara sistematis untuk melakukan analisis lebih lanjut dan membuat tahapan perencanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) seperti yang tertuang dalam rencana jangka panjang serta rencana bisnis tahunannya.

Penerapan metode inventarisasi hutan yang baik dan efisien di tingkat KPH merupakan prasyarat untuk perumusan 10 tahun rencana pengelolaan serta rencana tahunan KPH dan merupakan hal penting utama dalam reformasi sektor kehutanan Indonesia. Inventarisasi khusus perlu dilakukan secara berkala di KPH dan resort (RPH) dan tingkat kompartemen untuk memberikan dasar bagi pengelolaan hutan dengan menentukan potensi hasil hutan dan hasil hutan bukan kayu, tetapi juga menilai keanekaragaman hayati, jasa lingkungan (misalnya karbon, air, konservasi tanah) dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada hutan.

Oleh sebab itu, pemilihan metode inventarisasi tergantung pada aspek-aspek berikut: 1) tujuan inventarisasi; 2) peraturan/standar; 3) kondisi hutan; 4) akurasi yang diinginkan; dan 5) anggaran yang tersedia, sumber daya manusia dan kerangka waktu yang diinginkan.

Dalam mendukung Direktorat Jenderal Perencanaan Hutan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), FORCLIME bekerja sama dengan Universitas Goettingen (ForestEye) sebagai konsultan internasional khusus dalam pengawasan hutan dan metode inventarisasi hutan. Tim ForestEye termasuk Dr. Lutz Fehrmann dan Nils Noelke memberikan dukungan ilmiah yang spesifik dan masukan pada revisi pedoman inventarisasi hutan dan metodologi pemantauan yang telah disusun oleh KemenLHK dan menawarkan modul pelatihan khusus bagi para pemangku kepentingan tingkat nasional dan subnasional dalam konteks perencanaan KPH.

Ketika acara pembukaan, Direktur Jenderal, Prof. San Afri Awang, dan Direktur Sumber Daya Hutan Inventarisasi dan Pemantauan, Ruandha Agung Sugardiman, menekankan pentingnya menerapkan metode inventarisasi hutan yang dapat mengatasi berbagai kebutuhan informasi dari suatu KPH. Oleh karena itu, pedoman yang direvisi harus memilliki kriteria minimum tetapi juga cukup fleksibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan informasi yang berbeda, serta kondisi ekologis dan sosial ekonomi yang berbeda KPH.

Hasil dari lokakarya ini akan digunakan untuk merevisi petunjuk teknis tata hutan, menyiapkan pelatihan-pelatihan khusus bagi mitra di tingkat nasional dan subnasional dan untuk menginisiasi revisi metodologi NFI.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Mathias Bertram (Strategic Area Manager Forest Policy): mathias.bertram@giz.de

Dibuat: 12 Agustus 2015

Dalam menyusun rencana kegiatan, FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) dan FORCLIME Kerja Sama Finansial (FC) menampung usulan dari masyarakat yang bersifat investasi jangka panjang. Salah satunya adalah kegiatan patroli untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan kegiatan liar serta pemantauan keanekaragaman hayati di Tana Olen. Kegiatan pengamanan hutan berbasis masyarakat ini akan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pengelolaan Hutan (KMPH) di 12 desa di Kecamatan Bahau Hulu dan Pujungan, Kabupaten Malinau.

Untuk itu, KMPH mendapat 3 hari pelatihan mengenai konsep patroli berbasis masyarakat, pemantauan keanekaragaman hayati, peraturan pemerintah dan peraturan adat yang terkait, dan mekanisme pelaporan serta pengenalan dan pengunaan alat. Nara sumber dan fasilitator selama pelatihan berlangsung adalah tenaga ahli dari District Project Management Unit (DPMU), Balai Taman Nasional Kayang Mentarang, konsultan GFA dan GIZ FORCLIME.

Pada akhir pelatihan, hampir setiap desa siap untuk memulai patroli hutan di wilayah tana olen. Pelaksaan patroli ini akan dipantau untuk memperolah pembelajaran dan perbaikan pekasanaan selanjutnya. Lebih lanjut, program FORCLIME diharapkan dapat memberikan dukungan untuk melakukan pendampingan dalam penyusunan aturan lokal terkait pengelolaan sumberdaya alam di kedua kecamatan tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Indah Astuti – Tenaga Ahli Kehutanan DPMU Malinau
Ismet Khaeruddin, Manager Area Strategis untuk keanekaragaman hayati dan kawasan lindung

Dibuat: 05 Agustus 2015

"Penawaran E-Learning tampaknya menjadi kesempatan besar bagi kami", sambut Peter Reger dari Kamar Dagang Indonesia dan Industri (KADIN) dengan antusias. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat Kehutanan) dan GIZ FORCLIME dengan semangat berbagi pengalaman dengan KADIN Business Helpdesk pada 12 Juni 2015 di Jakarta. Sejak September 2015, salah satu area strategis pada FORCLIME, yaitu Pengembangan Kapasitas Manusia mendukung Pudiklat Kehutanan dalam pelaksanaan E-Learning. Membangun berbagai jenis media seperti teks, audio, gambar, animasi, dan video streaming. Pendekatan pembelajaran berbasis komputer ini juga didukung oleh lembaga dukungan GIZ seperti Pusat Pelatihan Geologi. Sulamith Kastl dari program BGR Georisk mengatakan, "Kami pikir ini adalah kesempatan besar untuk belajar dari pengalaman lembaga pelatihan lain di Indonesia. Hal ini memungkinkan kami untuk lebih memahami pilihan dan tantangan yang dihadapi oleh rekan-rekan di Bogor".

Saat ini Pusdiklat Kehutanan sangat aktif dalam mengembangkan tiga pelatihan menggunakan pendekatan blended learning yang merupakan kombinasi dari E-learning dan pelatihan klasik: 1) REDD+ dan Perubahan Iklim; 2) Pengembangan Kolaborasi di Kesatuan Pengelolaan Hutan; dan 3) Pemetaan lahan hutan konflik berdasarkan kepemilikan melalui metode rapid land tenure assessment. Pengembangan ketiga pelatihan tersebut merupakan kegiatan bersama dari tujuh pusat pelatihan kehutanan daerah (BDK). Ketiga pelatihan akan memiliki fase online untuk memperkenalkan pengetahuan penting dan pelatihan klasik secara tatap muka (f2f). Melalui diskusi tentang Sistem Manajemen Pembelajaran (Moodle) serta kunjungan lapangan pertama, pelatihan f2f memungkinkan peserta untuk membangun kompetensi sesuai dengan tuntutan di lapangan. Proyek percontohan akan dilakukan pada bulan Oktober 2015. Oleh karena itu Moodle harus disesuaikan, modul secara online harus dikembangkan dan fasilitasi secara online harus direncanakan. Untuk memperkaya kompetensi E-Learning, 50 orang dari Pusdiklat Kehutanan dan BDK saat ini mengikuti pelatihan online dari bulan Juni sampai Agustus 2015. Pelatihan online ini ditujukan untuk meningkatkan modul E-Learning dan mendiskusikan tantangan serta dilakukan tanya-jawab.

Sesi tanya-jawab akan ditangani bersama oleh Program GIZ dan proyek Indonesia-Jerman lainnya, yang saat ini sedang melaksanakan E-Learning di lembaga pemerintah di Indonesia. Perlu ada diskusi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN), sebagai otoritas yang bertanggung jawab dan pembuat peraturan, dalam hal penggunaan E-Learning untuk lembaga-lembaga pelatihan milik pemerintah.

"Kami pikir program-program kerja sama Indonesia-GIZ merupakan kesempatan besar untuk mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pelatihan secara E-Learning dengan mitra kami", kata Anne-Cathrin Vonarx, tenaga ahli Pengembangan Kapasitas Manusia dari FORCLIME. Mitra kerja sama yang dimaksud adalah Pusat Pelatihan Geologi, yang didukung oleh Program BGR Georisk, Pusat Pelatihan dari Kementerian Sosial, yang didukung oleh Program GIZ Perlindungan Sosial, serta Pusat Pelatihan Kementerian Keuangan, yang didukung oleh GIZ TRANSFORMASI. "Melalui upaya-upaya ini kami ingin berkontribusi pada keberlanjutan dan efisiensi pelaksanaan program-program GIZ di Indonesia", jelas Edy Marbyanto, Manager bidang Pengembangan Kapasitas Manusia dari FORCLIME.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: Anne-Cathrin Vonarx, tenaga ahli Pengembagangan Kapasitas Manusia

Dibuat: 27 Juli 2015