Dalam rangka mencapai Kesatuan Pengelolan Hutan yang mandiri (KPH Mandiri), Dinas Kehutanan Kalimantan Timur mengadakan diskusi kelompok terarah (FGD) tentang pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) pada 5 - 7 Maret 2020 di Balikpapan. Sebagaimana diatur dalam UU No. 12/2018 tentang anggaran negara tahun 2019, kesatuan pengelolaan hutan sekarang dapat memperoleh dana rehabilitasi untuk mendukung kegiatan mereka. Karena itu, KPH perlu memahami cara memanfaatkan dana rehabilitasi (DBH DR) untuk mempercepat operasionalisasi bisnisnya. Lebih dari 100 orang berpartisipasi dalam acara tersebut, yang mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, lembaga pemerintah Kalimantan Timur (Bappeda, Keuangan Daerah, dan Manajemen Aset - BPKAD); Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kalimantan Timur; serta Dinas Kehutanan Kalimantan Barat, Utara dan Tengah.

Kegiatan diskusi ini dibagi menjadi tiga hari, pada hari pertama, semua KPH membahas komoditas potensial dan kegiatan bisnis di masing-masing KPH yang dapat didukung oleh dana rehabilitasi. Pada hari kedua, diskusi melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri, yang berfokus pada bagaimana KPH harus mempercepat penggunaan DBH DR melalui pembentukan dan pengoperasian bisnis KPH . Pada hari terakhir, setiap KPH berbagi rencana bisnisnya yang akan diajukan untuk mendapatkan dukungan dari DBH DR. Selain itu, mereka menyetujui penjadwalan untuk mengembangkan rencana bisnis di setiap KPH.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berbagi sesi diskusi di WhatsApp group, yang salah satu anggotanya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merespon: "Ini adalah program yang bagus, daerah lain juga harus memiliki inisiatif seperti provinsi Kalimantan Timur".

Menindaklanjuti lokakarya, masing-masing KPH akan menyiapkan proposal bisnis dan kegiatan untuk mendapatkan dukungan dari dana rehabilitasi (DBH-DR).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Arif Data Kusuma, Koordinator Provinsi Kalimantan Timur

Dibuat: 13 Maret 2020

Dalam rangka melihat perkembangan pelaksanaan program kerja sama bilateral pemerintah Jerman dan Indonesia, Forests and Climate Change Programme (FORCLIME), Wakil Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Mr Hendrik Barkeling, mengunjungi lokasi kerja FORCLIME di Kalimantan Timur pada tanggal 17 -19 Februari 2020. Kunjungan didampingi oleh Konselor Kerja Sama Pembangunan Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia, Mr David Tantow, dan Direktur GIZ Indonesia, Mr Martin Hansen.

Salah satu agenda adalah mengunjungi kampung Tepian Buah di Kabupaten Berau untuk melihat pengembangan desa ekowisata air terjun, yang dikelola bersama oleh masyarakat kampung Tepian Buah, perusahaan swasta dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau Barat, dibawah Kemitraan Kehutanan, salah satu skema Perhutanan Sosial.

Dalam kunjungan ke Kabupaten Berau, Mr Hendrik Barkeling diterima oleh Wakil Bupati Berau, Bapak Agus Tamtomo, dan juga beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah.

FORCLIME mendukung masyarakat Kampung Tepian Buah sejak persiapan dan penyusunan naskah kerja sama hingga diterbitkannya kemitraan kehutanan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (No. SK.8868/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018). Kemitraan kehutanan ini bertujuan untuk membantu pendapatan masyarakat Kampung Tepian Buah melalui pengelolaan jasa wisata air terjun Tembalang yang berada dalam kawasan konsesi hutan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Suprianto, Advisor Teknis Pengelolaan Hutan Lestari, Koordinator Kabupaten Berau
Arif Data Kusuma, Koordinator Provinsi Kalimantan Timur
Lutz Hofheinz, Manager bidang strategis, Pembangunan KPH

Dibuat: 26 Februari 2020

Pusat Diklat Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusdiklat SDM LHK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan FORCLIME melaksanakan lokakarya untuk membahas draf kurikulum pelatihan agroforestri bagi staf Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan masyarakat pada tanggal 6 Februari 2020 di Pusdiklat SDM LHK Bogor. Lokakarya ini bertujuan untuk menggali masukan guna penyempurnaan draf kurikulum pelatihan agroforestri yang disusun oleh FORCLIME. Penyempurnaan dilakukan dengan mengintegrasikan pengalaman pengembangan agroforestri di lapangan ke dalam kurikulum pelatihan agroforestri yang sudah ada sebelumnya. Peserta, sekitar 26 orang, merupakan pejabat struktural dan widyaiswara Pusdiklat SDM LHK, Forest Investment Programme (FIP II) dan FORCLIME. Dari workshop ini disepakati bahwa kurikulum yang disusun harus berorientasi praktis dan diajarkan dengan menggunakan pendekatan blended learning agar lebih efisien.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Wira Nastainul Hakim, Advisor junior, pengembangan kapasitas SDM
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan kapasitas SDM
Lutz Hofheinz, Manajer bidang strategis, pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Dibuat: 17 Februari 2020