Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sorong Selatan berkoordinasi dengan FORCLIME untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan bersama pada tahun 2023. Pertemuan yang dipimpin oleh Kepala KPHP Sorong Selatan, Reynold Kesaulija, S.Hut., M.Si., diadakan pada tanggal 21 Januari 2023 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam pertemuan ini dibahas rencana kerja termasuk penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) serta kegiatan terkait dengan program perhutanan sosial.

Untuk mendukung penyusunan dokumen RPHJP, akan disusun Tim Penyusunan Tata Hutan yang akan melakukan proses pembagian blok dan petak pada bulan Februari 2023.

Terkait Perhutanan Sosial, beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan bersama pada tahun 2023 adalah:

• Menyusun Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) di Kampung Haha yang telah mendapatkan izin untuk Skema Hutan Desa. Kegiatan ini dilaksanakan setelah dokumen RPHJP KPH Sorong Selatan disyahkan.
• Mengurus izin BPOM untuk prooduk hasil hutan bukan kayu di kampung dampingan FORCLIME, yakni Kampung Haha dan Kampung Wendi. Pengurusan perizinan ini akan dilakukan sekitar bulan Mei atau Juni 2023, setelah pembangunan resort di Kampung Haha selesai dibangun. Tempat ini akan menjadi rumah produksi hasil hutan bukan kayu.
• Penilaian kelas kelompok tani hutan (KTH). Setelah dilakukan pendampingan, KTH di kampung-kampung yang didukung FORCLIME, telah mengalami kenaikan kelas berdasarkan Indikator Penilaian KTH yang dikeluarkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proses penilaian KTH akan dilaksanakan sekitar bulan Juni atau Juli 2023.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua Barat.
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: 01 Februari 2023

Pada bulan September – Desember 2022, FORCLIME telah melaksanakan Identifikasi Kebutuhan Diklat (Training Need Assessment-TNA) untuk personel Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hasil TNA tersebut dipresentasikan kepada Balai Pelatihan Lingkungan Hidup Makassar pada tanggal 19 Januari 2023, karena Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari wilayah pelayanan Balai Pelatihan LHK Makassar. Kajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas KPH di Provinsi Papua dan Papua Barat dilakukan dengan menggunakan capacity development strategy yang mencakup kajian tingkat: sistem dan kebijakan; organisasi; dan individu/SDM. Hasil TNA ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat SDM LHK), Balai Pelatihan LHK di daerah, Dinas Kehutanan Provinsi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan program pengembangan kapasitas personel KPH di kedua provinsi tersebut. Hal penting yang mengemuka dalam presentasi dan diskusi ini adalah (1) Keterbatasan jumlah SDM dibandingkan luas wilayah kelola; (2) Perlunya penguatan kapasitas KPH dalam penyusunan perencanaan hutan (inventarisasi, rencana pengelolaan hutan-RPHJP dll); serta (3) Perlunya penguatan kapasitas SDM KPH untuk pemberdayaan masyarakat. Di tingkat organisasi, tata hubungan kerja KPH dengan institusi lain perlu dirumuskan dengan lebih jelas dan ketersediaan anggaran untuk implementasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) oleh KPH perlu ditingkatkan.

Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Widyaiswara Balai Pelatihan LHK Makassar, Dr.Sujarwo, S.Pd, M.Si., menyampaikan terima kasih atas hasil TNA yang telah dilakukan oleh FORCLIME. Menurutnya, kedua provinsi tersebut mempunyai karakter sosial budaya yang unik sehingga perlu analisis mendalam dan pen-dekatan yang tepat.

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah akan dilaksanakan seminar yang akan menyampaikan hasil TNA ini, dengan mengundang Dinas Kehutanan dan KPH dari kedua provinsi, Pusat Diklat SDM LHK, Balai Pelatihan LHK Makassar dan direktorat teknis yang membidangi pembangunan KPH.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM
Daniel Maertz, Advisor bidang Pendidikan dan Pelatihan Orang Dewasa

Dibuat: 01 Februari 2023

Setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 113/MENLHK/SETJENT/PLA.2/2/2022 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Papua Barat, wilayah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) tidak lagi berdasarkan wilayah aliran sungai (DAS), namun berdasarkan admistrasi. Sehingga mengubah luasan dan jumlah KPH yang ada di Provinsi Papua Barat, yang saat ini berjumlah 14 unit. Oleh karena itu, Dinas Kehutanan Papua Barat mengadakan bimbingan teknis (coaching clinic) bagi seluruh KPH di provinsi tersebut pada tanggal 19 – 21 Januari 2023 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk membantu para manajer KPH menyusun Rencana Pengelolaan Hu-tan Jangka Panjang (RPHJP) serta penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai dengan aturan yang baru. Pelaksanaan coaching clinic ini merupakan kolaborasi dari Dinas Kehutanan Papua Barat, Fakultas Kehu-tanan Universitas Papua dan GIZ FORCLIME. Sehingga masing-masing pihak berkontribusi terhadap penyelenggaraan pembinaan teknis ini.

Pertemuan yang dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Ir. Runaweri F.H., MM., juga dihadiri oleh pejabat dari provinsi baru, Provinsi Papua Barat Daya, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan, Julian Kelly Kambu, ST., M.SI.

Dalam kegiatan ini, narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan materi sebagai berikut:

1. Penjelasan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.8 Tahun 2021 oleh Ir. Roni Saefullah Burhani, M.Si., dari Direktorat Bina Rencana Pemafaatan Hutan, KLHK.
2. Perencanaan dan Pengelolaan Hutan Lingkup KPH oleh Ir. Eleonora Purwanty, M.M dari Direktorat Bina Rencana Pemafaatan Hutan, KLHK.
3. Outline Penyusunan Laporan RPHJP oleh Ir. Eleonora Purwanty, M.M., dan Indah Diana Puspita, S.Hut., ME., dari Direktorat Bina Rencana Pemafaatan Hutan, KLHK.
4. Informasi Geospasial Tematik di Provinsi Papua Barat dan Perencanaan Tata Hutan yang dibawakan oleh Bapak Syarifuddin S.Hut., dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XVII Manokwari, KLHK.

Narasumber lainnya adalah Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Ir. Runaweri F.H., MM., yang menyampaikan materi mengenai Perkembangan KPH di Provinsi Papua Barat. Selain itu, Tim Fakultas Kehutanan Universitas Papua dengan materi Metode Inventarisasi Biogeofisik dan Metode Inventarisasi Sosial, Ekonomi dan Budaya.

Dari pertemuan tiga hari tersebut, dihasilkan beberapa catatan terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan hutan, antara lain:

• Akan membentuk Tim Percepatan Penyusunan RPHJP Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
• Akan membangun Pusat Data yang dibutuhkan dalam penyusunan RPHJP KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya.
• Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya akan mengalokasikan anggaran untuk penyusunan dokumen RPHJP, termasuk untuk melaksanakan survei biogeofisik-sosekbud, penyusunan tata hutan, dan konsultasi publik.
• Kedua dinas tersebut juga akan mengalokasikan anggaran dan berkolaborasi dengan Mitra Pembangunan dalam peningkatan kapasitas SDM KPH melalui pembinaan teknis (coaching clinic), pelatihan, dan lain-lain.
• Pemantauan percepatan penyusunan RPHJP KPH di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya akan dilakukan oleh Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, KLHK.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 27 Januari 2023