Sejak 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw melalui Sekretariat Pokja Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Hukum Adat Tambrauw telah menyusun perencanaan penyusunan dokumen master plan Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Adat. Untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen tersebut, keterlibatan dan kerja sama para pihak melalui kemitraan diperlukan. Dengan demikian, produk dokumen yang dihasilkan akan mampu mengakomodasi kepentingan para pihak serta memuat sebuah proses yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Mengawali proses penyusunannya, maka dirasa perlu untuk melaksanakan loka tulis guna menghadirkan semua pihak untuk berdiskusi dan menuangkan secara sistematis rencana pembangunan kabupaten konservasi dan masyarakat adat untuk jangka panjang (25 – 35 tahun). Tujuan kegiatan loka tulis tersebut adalah untuk:
1. Menyepakati pembagian tugas dan peran tiap mitra pembangunan dalam penyelesaian dokumen Master Plan Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Adat.
2. Memfasilitasi proses penulisan materi untuk dokumen Master Plan Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Adat Kabupaten Tambrauw.
3. Menyepakati pelaksanaan konsultasi publik: Master Plan Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Adat di Kabupaten Tambrauw.

Loka tulis tersebut dilaksanakan tanggal 10 Maret 2022 di Manokwari dan dibuka oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tambrauw, Mosce Woria, S.IP., MIP. Acara loka tulis ini, didukung FORCLIME, dihadiri oleh perwakilan dari instansi pemerintah Provinsi Papua Barat, akademisi, para mitra pembangunan dan lembaga swadaya masyarakat di Papua Barat.

Hasil yang diharapkan melalui loka tulis ini antara lain:
1. Aspek perikanan, konservasi dan pariwisata yang tertuang dalam Bab 2 dapat diselesaikan;
2. Permasalahan dan isu strategis pada setiap aspek teridentifikasi; dan
3. Arah pengelolaan dari masing – masing mitra pembangunan dalam jangka pendek (5 tahun), jangka menengah (10 tahun), dan jangka panjang (15 – 20 tahun) dapat teridentifikasi.

Loka tulis diawali dengan pemaparan terkait progres dokumen Master Plan Kabupaten Konservasi yang disampaikan oleh Dr. Sepus M. Fatem, Wakil Rektor 1 Universitas Papua dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Tambrauw. Kemudian dilanjut dengan pemaparan mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah oleh Zulfikar Mardiyadi, S.Hut., M.Si., dosen Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Sesi ini dipandu oleh Dr. Jonni Marwa, sebagai Tim Penulis Utama dari Universitas Papua.

Sebelum dilakukan diskusi tematik secara mendalam, beberapa mitra pembangunan memaparkan materi yang dikelompokkan dalam lima tema, yaitu:
1. Tema 1: Tutupan hutan, kondisi ekosistem, ekologi, kondisi pertambangan dan konsesis kehutanan dan kebun oleh WWF;
2. Tema 2: Masyarakat adat, pemetaan wilayah adat dan perlindungan hak adat dan pemberdayaan masyarakat oleh SAMDHANA;
3. Tema 3: Laut, pesisir pantai dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perairan oleh CI;
4. Tema 4: Ketahanan pangan, Kesehatan, perempuan adat dan pendidikan adat oleh Yayasan Kaoem Telapak;
5. Tema 5: Tata kelola pemerintahan yang bersih mendukung Kabupaten Konservasi dan MHA oleh GIZ CPFS.

Setelah setiap tema dipaparkan, kemudian Prof. Dr. Roni Bawole dan Dr. Rully Wurarah sebagai Tim Penulis Utama dari Universitas Papua memaparkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw 2023 – 2026. Rencana Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah;
3. Menerjemahkan visi dan misi; dan
4. Menetapkan berbagai program prioritas.

Dokumen yang dihasilkan kemudian akan dilanjutkan dengan konsultasi publik bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga menjadi dokumen publik yang wajib digunakan oleh semua pihak. Konsultasi publik ini akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2022 di Fef, Kabupaten Tambrauw.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 22 Maret 2022

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusdiklat SDM LHK) bersama GIZ dan Common Sense, lembaga konsultan yang berpengalaman dalam hal pengembangan kapasitas untuk digital learning dan penciptaan konten pembelajaran, melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) evaluasi pelaksanaan Learning Management System (LMS) pada hari Senin, 31 Januari 2022. Secara umum, LMS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. FGD dihadiri oleh perwakilan Pusat Diklat SDM LHK dan seluruh Balai Diklat LHK yang hadir secara online.

Pendampingan oleh GIZ mengenai evaluasi LMS didasari oleh banyaknya isu yang dihadapi dalam pengembangan eLearning. Topik lain yang berkaitan dengan pengembangan eLearning seperti software untuk interaktif modul akan dilaksanakan secara terpisah. FGD ini juga fokus kepada dua output, yaitu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mengakses LMS serta perbaikan apa yang perlu dilakukan kedepannya.

“eLearning telah dikembangkan sejak tahun 2014. Sejauh ini, penggunaan LMS masih belum maksimal. Tidak semua pelatihan efektif untuk ditransformasi menjadi eLearning, perlu ditinjau lebih lanjut target dan jumlah peserta’, kata Bapak Erfan Noor Yulian, S.Hut, M.Si., perwakilan Pusat Diklat SDM LHK, dalam sambutannya.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam FGD adalah:
1. Kondisi server, versi Moodle yang digunakan dan kapasitas LMS.
2. Urgensi LMS untuk diintegrasi dengan software lain.
3. Kondisi mengenai user (literacy digital, perangkat yang digunakan untuk akses LMS, keaktifan dalam kelas, reporting dan lainnya).
4. Masalah umum yang dihadapi, serta fitur yang perlu untuk ditambahkan.

Setelah FGD tersebut, selanjutnya konsultan Common Sense akan melakukan rekapitulasi dari hasil diskusi serta membuat bahan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pusat Diklat SDM LHK untuk pengembangan LMS kedepannya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wira Hakim, Junior Advisor pengembangan SDM
Nisrina Alissabila, Trainee FORCLIME Bogor
Verda Emmelinda Satyawan, Trainee FORCLIME Bogor

Dibuat: 13 Maret 2022

Desa Toro, salah satu desa di kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu, memiliki Sekolah Adat yang berfungsi sebagai tempat mengajarkan bahasa daerah, pembuatan kerajinan tradisional, hukum adat, tradisi budaya, dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menjaga keseimbangan ekologi kepada generasi muda. Untuk memperkuat peran dari Sekolah Adat, Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT) menyusun modul ajar yang dapat menjadi pedoman pengembangan perangkat pembelajaran, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan belajar, serta peraturan untuk para pengajar. Modul ajar ini akan bermanfaat bagi para pengajar di Sekolah Adat yang saat ini berjumlah sekitar 10 orang, karena masing-masing pengajar memiliki keahlian yang berbeda, mulai dari Katuwua (tatanan hubungan manusia dengan alam), Hintuwu (tatanan hubungan manusia dengan manusia), Pomebila (tata krama di keluarga dan masyarakat), kesenian dan kebudayaan, kelembagaan adat, dan keterampilan.

Modul ajar Sekolah Adat telah disusun pada tanggal 9-16 Desember 2021 lalu. Rangkaian kegiatan penyusunan modul ajar ini ditutup dengan kegiatan penanaman pohon di sepanjang aliran sungai terdekat dari areal sawah di Desa Toro. Kegiatan penanaman pohon dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022, dan merupakan inisiasi aktivitas awal bagi para siswa dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, melestarikan atau melindungi jenis tumbuhan lokal, dan menjaga sawah agar tidak tergenang dari luapan air sungai.

Kegiatan penanaman pohon diawali dengan upacara adat bersih kampung yang disebut dengan Potapahi Tana atau Popee Hiaka, yang dipimpin oleh ketua adat Desa Toro, Bapak Andreas Lagimpu. Upacara diawali dengan pembacaan doa oleh para pemuka agama setempat dan dilanjutkan dengan makan siang bersama menggunakan alat makan tradisional dulang. Pada penghujung upacara, dilakukan penyampaian harapan agar diberikan kesehatan dan panen yang berlimpah serta ucapan syukur oleh pemuka adat, yang ditandai dengan pemotongan ayam di aliran sungai.

Rangkaian kegiatan penanaman ditutup oleh Ketua OPANT, Ibu Rukmini, yang menyampaikan harapannya kepada FORCLIME untuk terus mendukung kegiatan di Sekolah Adat, seperti penyusunan lembar kerja atau aktivitas siswa, pelatihan manajemen bencana alam bagi para siswa, pelatihan pengelolaan sampah plastik bagi para siswa dan masyarakat, dan peningkatan kapasitas para guru dalam mengajar.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan modul ajar ini, Sekolah Adat akan melakukan uji coba bahan ajar selama enam bulan. Apabila sudah diuji, akan dilakukan penyempurnaan sehingga dapat menjadi contoh bagi desa lain.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah
Fikty Aprilinayati, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengelolaan Cagar Biosfer

Dibuat: 11 Maret 2022