Dinas Kehutanan Papua Barat bersama unit teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah Tambrauw dan Sorong Selatan telah mengembangkan program pemberdayaan masyarakat hutan adat (MHA) di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk mewujudkan visi dan misi provinsi/kabupaten konservasi di Papua Barat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan skema perhutanan sosial melalui Kelompok Tani Hutan (KTH). Menurut Kepala Dinas Kehutanan, Bapak Ir. Runaweri, F.H., MM, kelompok MHA yang saat ini berada di wilayah kerja KPH perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam mengelola kelembagaan kelompok, mengelola kebunnya, dan mengelola usaha melalui bimbingan teknis, pelatihan, studi banding dan lain lain, sehingga dapat mendukung pengelolaan hutan lestari dan konservasi keanekaragaman hayati di Papua Barat.

Dinas Kehutanan Papua Barat merekomendasikan beberapa kampung untuk diidentifikasi lebih mendalam tentang potensi kampung-kampung dan kebutuhan peningkatan kapasitas KTH-nya sehingga dapat disinergikan bersama dengan FORCLIME. Kegiatan survei telah dilakukan di 10 kampung pada bulan November 2021 lalu, dilanjutkan pada bulan Desember 2021 pembahasan bersama Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat. Ada empat kampung yang dipilih, yakni Kampung Haha Distrik Saremuk dan Kampung Wendi Distrik Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan; serta Kampung Emaus Distrik Sausapor dan Kampung Bikar Distrik Bikar, Kabupaten Tambrauw. Keempat kampung ini akan menjadi target pelaksanaan program bersama Dinas Kehutanan Papua Barat dan FORCLIME, dengan fokus kegiatan pada pengembangan potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan, pembinaan KTH, dan mendorong implementasi program perhutanan sosial termasuk inisiatif lokal terkait Hutan Adat di wilayah KPHP Tambrauw dan KPHP Sorong Selatan.

Beberapa hal strategis lain yang dibahas dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Kehutanan adalah bentuk dukungan FORCLIME untuk kegiatan di tahun 2022, yakni untuk:
1. Mendukung Dinas Kehutanan Papua Barat dalam mensosialisasikan kebijakan kehutanan pasca Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, khususnya yang terkait dengan PP No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. Mendukung kegiatan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Papua Barat.
3. Mendukung KPH dalam penyusunan dokumen revisi rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP).
4. Mendukung KTH pada empat kampung terpilih terkait dengan kelola kelembagaan KTH, kelola kawasan, dan kelola usaha HHBK termasuk jasa lingkungan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 30 Desember 2021

Dalam rangka mempersiapkan rencana kerja tahun 2022, FORCLIME dan Pusat Diklat Sumberdaya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat SDM LHK) mengadakan diskusi awal terkait pengembangan kapasitas SDM. Diskusi ini dilaksanakan secara hybrid di Ruang Sonokeling, Pusat Diklat SDM LHK dan juga via Microsoft Teams pada hari Selasa, 21 Desember 2021. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk menyusun rencana kerja FORCLIME tahun 2022 yang sinergis dan saling mengisi (filling the gap) dengan Rencana Kerja Pusat Diklat SDM LHK. Rencana Kerja 2022 yang berkaitan dengan kerja sama dengan Pusat Diklat SDM LHK, FORCLIME akan memfokuskan pada beberapa kegiatan utama seperti pengembangan e-learning, pengembangan modul elektronik untuk SDM KPH dan pengembangan kapasitas widyaiswara.

Pada akhir sesi diskusi, Ibu Puji Iswari, Pelaksana harian Kepala Pusdiklat LHK, mengatakan “Walaupun fokus utama FORCLIME saat ini berada di wilayah timur Indonesia, kami berharap kegiatan yang dilaksanakan FORCLIME terkait pengembangan kapasitas tetap bermuara di Pusat Diklat SDM LHK sehingga kebermanfaatannya dapat diterapkan di tujuh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan di seluruh Indonesia”.

Sebagai tindaklanjut dari rapat ini, pada bulan Januari 2022, Pusat Diklat SDM LHK akan mengundang FORCLIME dan lembaga mitra Pusat Diklat SDM LHK yang lain untuk membahas finalisasi Rencana Kerja 2022.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wira Hakim, Advisor Junior bidang pengembangan kapasitas SDM
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan kapasitas SDM

Dibuat: 29 Desember 2021

Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Papua Barat merupakan salah satu bentuk wadah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat, dimana koordinasi dibawah Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Dalam Pokja PPS terdapat empat unit kerja, yaitu: Pengembangan Kapasitas; Penyiapan Areal Kerja; Fasilitas Usaha Pasca Izin; Pengelolaan Pesona Mart. Dengan adanya Pokja PPS diharapkan program – program Perhutanan Sosial di Provinsi Papua Barat dapat terorganisasi dan diimplementasikan mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat tapak. Anggota Pokja PPS berasal dari berbagai instansi, termasuk, Organisasi Perangkat Daerah (OPD): Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Perindustrian dan Koperasi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari), akademisi Fakultas Kehutanan Unipa, dan lembaga terkait lainnya. Terdapat dua anggota tambahan salah satunya adalah FORCLIME yang bergabung di kesekretariatan Pokja PPS. Keanggotaan baru ini sedang dalam proses revisi dalam SK Gubernur Nomor 522/15/VII/2021 di Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja tahun 2021, Pokja PPS Papua Barat mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 10 Desember 2021 di ruang pertemuan Dinas Kehutanan di Manokwari. Pertemuan yang dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Ir. Hendrik Runaweri, MM, yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja PPS Papua Barat, membahas rencana program kerja tahun 2022.

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah perumusan program kerja masing-masing unit kerja, penetapan waktu rapat koordinasi, serta membuat grup kanal komunikasi untuk memudahkan koordinasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 29 Desember 2021