Sejak tahun 2022, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah telah mendorong Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP). Proses ini dimulai dengan berkonsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada bulan Oktober 2022 untuk mendapatkan masukan-masukan terkait peran dan fungsi KPH serta regulasi terbaru sebagai panduan penyusunan RPHJP.

Pada bulan November 2022, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mengundang Unit Pengelola Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Sulawesi Tengah untuk berdiskusi mengenai rencana penyusunan RPHJP. Dari kegiatan ini, dibentuk Tim Revisi RPHJP yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, seluruh KPH, dan seluruh UPT KLHK di Sulawesi Tengah untuk berbagi data dan rencana program sebagai masukan dan arahan penyusunan RPHJP KPH. FORCLIME juga tergabung dalam tim ini. Selanjutnya, dilaksanakan pertemuan Tim Revisi RPHJP untuk memaparkan kegiatan yang akan dilakukan serta ketersediaan data untuk dapat disinkronisasikan dengan RPHJP. Selama bulan Desember, dilaksanakan proses analisis data dan penyusunan dokumen dan pada akhir tahun 2022, draf awal RPHJP di seluruh KPH telah tersedia.

Lokakarya dan coaching clinic untuk penyempurnaan RPHJP dilaksanakan pada tanggal 16-17 Maret 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan dipimpin oleh Bapak Kepala Dinas, Ir. A. Rachmansyah Ismail, M.Agr., MP. Bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako dan Libu Perempuan Sulawesi Tengah, FORCLIME memfasilitasi kegiatan lokakarya dan coaching clinic ini. Beberapa hal yang dibahas adalah terkait tata hutan dan pengarusutamaan gender dalam dokumen RPHJP. Coaching clinic akan terus berlangsung sampai dengan pertengahan bulan April dan harapannya dokumen RPHJP bisa difinalisasi setelahnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Muhammad Yusuf, Junior Advisor, Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Lestari
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 31 Maret 2023

Terkait dengan rencana kegiatan bersama, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (Balai BKSDA) Papua Barat bersama FORCLIME mengadakan pertemuan untuk menyusun rencana kerja tahun 2023. Pertemuan yang diadakan secara daring tersebut diadakan pada tanggal 28 Februari 2023 dan dipimpin oleh Kepala Bidang Teknis Balai BKSDA Papua Barat, bapak Tasliman, S.P., M.P. Pada pertemuan tersebut disepakati beberapa kegiatan yang akan dilakukan bersama pada tahun ini, antara lain adalah:

• Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Cagar Alam (CA) Pantai Sausapor. Terkait dengan kegiatan ini, FORCLIME akan mendukung finalisasi dokumen RPJP yang saat ini sedang dikaji ulang oleh Tim Universitas Papua. Selain itu, FORCLIME juga akan mendukung pelaksanaan konsultasi publik yang direncanakan pada bulan Mei atau Juni 2023.
• Pelaksanaan penilaian kawasan konservasi dengan menggunakan pendekatan Management Effectiveness Tracking Tools (METT). Dalam kegiatan ini, FORCLIME akan mendukung pelaksanaan METT di wilayah Bidang I yang meliputi CA Pulau Misool, CA Pulau Salawati, CA Pantai Sausapor, CA Pegunungan Tambrauw Utara, Taman Wisata Alam Beriat. Kegiatan ini rencananya dilaksanakan di Sorong pada bulan Juni atau Agustus 2023.
• Penyusunan buku Kawasan Konservasi Provinsi Papua Barat. FORCLIME akan mendukung penyusunan dan pencetakan buku. Diharapkan draf final buku tersebut dapat dipresentasikan kepada Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Mei 2023.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: 08 Maret 2023

Dalam rangka melanjutkan proses penyusunan proposal dan studi kelayakan proyek pendanaan iklim kepada Green Climate Fund (GCF), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan pertemuan dengan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Delegasi Kalimantan Barat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas LHK Bapak Ir H Adiyani, MH., dan diterima oleh Sekditjen Pengendalian Perubahan Iklim (Sekditjen PPI), KLHK, Bapak Agus Rusli, SPi, M.Si., pada tanggal 24 Februari 2023 bertempat di ruang Rapat Sekditjen PPI, di Gedung Manggala Wanabakti.
Koordinasi ini merupakan tindaklanjut dari hasil pertemuan Dinas LHK dengan Sekjen KLHK pada bulan Desember 2022 lalu, dan merupakan sarana komunikasi dan koordinasi terkait kondisi terkini proses persiapan proyek GCF. Selain itu, pertemuan tersebut juga dimaksudkan untuk mendapatkan arahan berkenaan dengan tahapan dan langkah lanjut pelaksanaan proyek GCF di Kalimantan Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas LHK kembali menyampaikan komitmen Pemprov Kalimantan Barat melalui kontribusi proyek ini untuk mendukung program nasional terkait dengan pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dan NDC. Selain itu, juga disampaikan usulan kandidat mitra proyek yang akan bersama Pemprov Kalimantan Barat mengimplementasikan GCF, dan mengusulkan focal point untuk Proyek GCF pada Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 08 Maret 2023