Dalam rangka berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat bersama FORCLIME mengadakan pertemuan pada tanggal 5 Juni 2023 di Kantor BBKSDA di Manokwari, Papua Barat. Pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Bapak Tasliman S.P., M.P., membahas beberapa hal, termasuk:

• Perkembangan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Cagar Alam Pantai Sausapor.
• Penyelenggaraan diskusi publik RPJP Cagar Alam Pantai Sausapor yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 di Kota Fef, Kabupaten Tambrauw.
• Pelaksanaan monitoring pengelolaan kawasan konservasi dengan menggunakan metoda Management Effectiveness Tracking Tools (METT) di empat cagar alam (CA) di Papua Barat, yaitu: CA Pulau Misool, CA Pulau Salawati, CA Pantai Sausapor, CA Pegunungan Tambrauw Utara, dan satu Taman Wisata Alam (TWA) Beriat.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai rencana survei anggrek dalam rangka penyusunan database anggrek di wilayah kerja BBKSDA Papua Barat. Hasil survei tersebut akan disusun menjadi buku Anggrek Papua Barat, yang rencananya akan ditampilkan dalam acara Symposium Flora Malesiana di Manokwari di Pertengahan Tahun 2025. Mengenai survei anggrek ini, akan dibahas lebih lanjut karena belum tercantum dalam rencana kerja kerja tahun 2023.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: 09 Jun 2023

Dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kulawi mengadakan seri pertemuan untuk mendukung pengelolaan hutan dan implementasi kegiatan perhutanan sosial di Desa Doda bersama dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Pertemuan terakhir diadakan pada tanggal 30 Mei 2023 di Dusun 1, Desa Doda, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Pertemuan tersebut selain dihadiri oleh perangkat pemerintah desa, pengurus LPHD, KUPS di Desa Doda, dan KPH Kulawi, juga dihadiri oleh Direktur Program FORCLIME, bapak Georg Buchholz, sebagai salah satu rangkaian agenda kunjungannya selama tiga hari di Palu.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati beberapa hal yang akan ditindaklanjuti kemudian, antara lain:
- KUPS Sintuwu Singgani akan menguji coba alat pemecah kemiri yang telah diberikan oleh KPH Kulawi, yang hasilnya akan menjadi modal awal kelompok dalam berusaha.
- KUPS Namoni Singgani akan mengidentifikasi jumlah panen nenas, untuk kemudian merumuskan hal apa yang akan dilakukan terkait hasil yang diperoleh tersebut.
- Sebagai fasilitator, KPH Kulawi, akan mendampingi kedua KUPS tersebut dalam melaksanakan kegiatan yang telah disepakati dalam pertemuan tersebut.

Diakhir pertemuan, pak Georg memberi semangat kepada LPHD dan KUPS yang telah terbentuk, agar terus beroperasi dengan baik. Karena hal ini dapat menjadi pertimbangan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa maupun lembaga lainnya, untuk memberikan dukungan terkait peningkatan kapasitas untuk kemajuan kelompok.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Muhammad Yusuf, Junior Advisor, Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Lestari
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 08 Jun 2023

Pada tanggal 25 Mei 2023, FORCLIME bersama Seksi Wilayah III Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Sekwil III BPSKL) Maluku-Papua mengadakan pertemuan dalam rangka membangun sinergi pasca dibukanya kantor kantor Sekwil III BPSKL di Kota Jayapura. Pertemuan tersebut dibuka oleh Kepala Sekwil III BPSKL, Bapak Nelson Kainama, S.Hut., M.Si., dan dihadiri oleh tim teknis FORCLIME yang berkantor di Jayapura. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mendukung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DKLH Papua) terkait pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Provinsi Papua periode 2023 – 2025 serta rencana penyusunan road map PPS Provinsi Papua yang mana sejalan dengan Peraturan Presiden RI No 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana kerja sama untuk mendukung penyusunan 27 dokumen Rencana Kerja Perhutanan Sosial untuk Kota Jayapura (1 Kelompok Usaha Perhutanan Sosila-KUPS), Kabupaten Jayapura (16 KUPS), dan Kabupaten Sarmi (6 KUPS). Dari kerja sama ini diharapkan kampung-kampung dukungan FORCLIME bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua, Taman Nasional Wasur dan DKLH menjadi model untuk Perhutanan Sosial lintas direktorat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Rut M Ohoiwutun, Advisor Junior bidang hutan kemasyarakatan dan hutan adat, Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 01 Jun 2023