Dalam rangka mempersiapkan program kegiatan bersama untuk tahun 2023, Universitas Papua bersama FORCLIME mengadakan rapat koordinasi pada 3 April 2023 di Kampus Universitas Papua (UNIPA) di Manokwari, Papua Barat. Pertemuan dipimpin oleh Dekan Fakultas Kehutanan, Dr. Jonni Marwa, membahas tentang siswa Unipa yang telah selesai mengikuti program magang di FORCLIME tahun 2022, selain membicarakan rencana untuk tahun 2023. Ada enam siswa UNIPA yang mengikuti program tersebut dan mereka telah menyusun laporan sesuai dengan ketentuan dari universitas.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai laporan kegiatan kerja sama FORCLIME dan UNIPA yang sedang berjalan, yaitu laporan pelaksanaan bimbingan teknis (coaching clinic) penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Papua Barat, selain itu, penyusunan laporan kegiatan inventarisasi geofisik dan sosial-ekonomi-budaya di wilayah KPH Tambrauw. Dua kegiatan kerja sama ini didukung FORCLIME melalui skema subsidi lokal (local subsidy), dimana kegiatan didanai dan mengikuti standar pengelolaan keuangan GIZ.

Terkait dengan kegiatan magang yang telah dimulai sejak tahun 2019, akan berlanjut di tahun 2023 ini. Proses persiapan kegiatan magang baru dapat dimulai pada bulan Juli – Agustus setelah masa perkuliahan selesai. Sementara jumlah siswa yang akan mengikuti magang akan menyesuaikan dengan kebutuhan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: 10 April 2023

Sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan perhutanan sosial di Provinsi Papua, Seksi Wilayah III Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Maluku-Papua mengadakan pertemuan koordinasi dengan FORCLIME untuk mendiskusikan beberapa program yang dapat dilakukan bersama dalam mendukung pengembangan Program Perhutanan Sosial di Provinsi Papua pada tanggal 20 Maret 2023 di kantor FORCLIME di Jayapura. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai rencana kegiatan bersama untuk mendukung Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua terkait dengan pengembangan Program Perhutanan Sosial, termasuk restrukturisasi Pokja Perhutanan Sosial, yang keanggotaannya akan berakhir tahun ini. Selain itu, juga dibahas rencana kegiatan untuk mendorong proses penyelesaian pengajuan hutan adat di Kampung Babrongko dan mengenai persiapan penyusunan road map Program Perhutanan Sosial di Provinsi Papua.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: 04 April 2023

Sejak tahun 2022, FORCLIME mendukung Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua dalam menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP). Proses tersebut diawali dengan kick off meeting yang diselenggarakan pada bulan November 2022, dan dilanjutkan dengan serangkaian pertemuan dan diskusi hingga awal tahun 2023.

Draf RKTP telah selesai disusun pada Maret 2023. Untuk mendapatkan masukan para pihak, DKLH Papua, didukung FORCLIME, mengadakan konsultasi publik pada tanggal 17 Maret 2023 di Kota Jayapura yang juga dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Papua, Suzana Wainggai, S.pd, M.SocSc, dan dihadiri oleh Kepala DKLH Provinsi Papua, Jan Jap L. Ormuseray S.H., M.Si, Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPPWPH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Unit Pengelola Teknis (UPT) KLHK di Provinsi Papua, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (CDLHK) di Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Bidang Lingkungan dan Kehutanan, Lembaga Masyarakat Adat, serta perwakilan masyarakat adat dan mitra pembangunan di Papua.

Dalam sambutan pembukaannya, Ibu Suzana Wainggai menyampaikan: “Sesuai Visi 2100 Papua yang mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dan rendah emisi serta pendekatan budaya dan kearifan lokal, harus dipastikan komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata yang berdasar pada perencanaan kehutanan yang baik, salah satunya melalui RKTP“. Sambutan tersebut dilanjutkan dengan arahan dari Ir. Neni Supreni, M.Si dari Direktorat RPPWPH KLHK yang merupakan Ketua Kelompok Kerja Rencana Makro Kehutanan, yang memberikan materi terkait RKTP bagi perencanaan nasional dan daerah.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan draf dokumen RKTP dari tim penyusun untuk mendapatkan masukan dari peserta yang hadir. Kemudian para peserta memberikan kontribusi pemikiran sesuai kewenangan, Tupoksi dan tanggung jawab dari masing-masing institusi.

Dokumen ini selanjutnya akan difinalisasi berdasarkan masukan dari publik dan nantinya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Papua.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: 31 Maret 2023