Setelah melalui serangkaian diskusi dan wawancara dengan para pihak, pada tanggal 11 Desember 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) tentang Tata Hubungan Kerja, Pemilahan dan Delegasi Kewenangan urusan Kehutanan antara Dinas LHK dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Kalimantan Barat. FGD atas dokumen tersebut dimaksudkan untuk memilah, mendelegasikan tugas dan fungsi pengelolaan hutan sebagaimana amanat regulasi pembentukan organisasi KPH sebagai operator pengelolaan hutan di tingkat tapak. Dokumen dimaksud diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas operasionalisasi KPH. Pertemuan yang didukung oleh FORCLIME dan IDH Kalimantan Barat dihadiri oleh pejabat Dinas LHK dan Kepala KPH Kalimantan Barat.

Hasil dari FGD adalah dokumen pemilahan dan pendelegasian kewenangan urusan kehutanan kepada KPH, yang akan dituangkan dalam sebuah surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Dibuat: 14 Desember 2020

Pada tanggal 3 Desember 2020, FORCLIME menyelenggarakan soft launching ringkasan dalam bahasa Inggris dari buku Seka Sengketa di Manggala Wanabakti di Jakarta. Buku Seka Sengketa merupakan buku yang mendokumentasikan pengalaman dan pembelajaran mediasi multi pihak dalam upaya penanganan dan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Buku ini bukan tentang tip resolusi konflik, atau kisah sukses, tapi lebih pada pembelajaran yang didapat dari proses resolusi konflik. Karena buku tersebut ditulis dalam Bahasa Indonesia, maka diperlukan ringkasan dalam Bahasa Inggris. FORCLIME dan Conflict Resolution Unit (CRU), Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bekerja sama mendistribusikan pembelajaran dari Seka Sengketa kepada organisasi internasional, dengan judul: “SUPPORTING CONFLICT SENSITIVE DEVELOPMENT. Insights from Mediation Practitioners in Indonesia”. 

Dalam sambutan pembukaan, Dr Apik Karyana, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mewakili Dirjen PSKL mengatakan “Salah satu program di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Perhutanan Sosial, bertujuan untuk memberikan lebih banyak akses ke masyarakat lokal dengan maksud untuk mengelola konflik tenurial”. Lebih lanjut Dr Apik mengatakan, “Di Kementerian, saat ini konflik tenurial ditangani di eselon 2, yaitu Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Georg Buchholz, Direktur Program FORCLIME
Arief Wicaksono, Direktur Conflict Resolution Unit

Dibuat: 07 Desember 2020

Dalam rangka menerapkan praktik terbaik di dalam demplot agroforestri di kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di Kapuas Hulu, KPH Kapuas Hulu Timur, didukung FORCLIME, menyelenggarakan pelatihan budidaya kopi pada tanggal 24 hingga 26 November 2020 di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Pelatihan kopi ini sejalan dengan pembuatan kebun bibit (nursery) di resort KPH Kapuas Hulu Timur. Dua puluh satu peserta mengikuti pelatihan, termasuk fasilitator lapangan dari organisasi lokal dan beberapa petani. Instruktur pada pelatihan ini adalah para ahli budidaya kopi dari ASF, pusat penelitian yang berbasis di Jember, Jawa Timur.

Pada pelatihan tersebut, Kepala Desa Bahenap mengatakan, “Pelatihan dengan praktik seperti ini sangat efektif, karena peserta memahami bagaimana cara mengaplikasikan ilmu yang didapat dari pada hanya teori saja seperti dalam seminar”.

Usai pelatihan, KPH Kapuas Hulu Timur membagikan bibit kepada peserta. Jadi tidak hanya ilmu yang dibawa pulang tapi juga bibit kopi yang berkualitas.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Petrus Derani, Advisor bidang pengelolaan hutan berbasis masyarakat
Reinhard Hilliger, Advisor bidang kesatuan pengelolaan hutan in Putussibau

Dibuat: 30 November 2020