Dalam rangka berbagi pengalaman terkait dengan pengelolaan konflik, negosiasi kepemilikan tanah dan kemitraan publik swasta; empat program bilateral pemerintah Jerman dan Indonesia menyelenggarakan webinar pada tanggal 23 Juni 2020 dengan menggunakan aplikasi MS Teams.
Keempat program tersebut adalah: Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME), Rantai Pasokan Pertanian Berkelanjutan (SASCI), Produksi dan Pengadaan Minyak Sawit yang Berkelanjutan dan Ramah Iklim (SCPOPP) dan Pengembangan Kelapa Sawit Rendah Emisi (LEOPALD).
Peserta webinar adalah mitra lokal, dari keempat Program tersebut, di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantann Barat, yang mewakili lembaga pemerintah, LSM dan perusahaan swasta di tingkat provinsi dan kabupaten.

Kegiatan berbagi pengalaman dan informasi ini akan dilakukan secara berseri. Webinar pertama ini menyajikan pengalaman Tim Terpadu Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan Kabupaten Berau (Kalimantan Timur) dan Desk Resolusi Konflik (DRK) Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Selain itu, dalam webinar ini juga mempresentasikan kemajuan pengembangan “toolkit” untuk memfasilitasi kemitraan dan pengelolaan konflik di sektor perkebunan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Asman Aziz, Advisor bidang pelibatan para pihak dan kemitraan, LEOPALD
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan SDM, FORCLIME
Ananda Putri Permatasari, Advisor Junior bidang pengembangan rendah karbon, LEOPALD

Dibuat: 29 Jun 2020

Kesatuan Pengelolaan Hutan Tarakan (KPH Tarakan) sedang menyiapkan program ekowisata berbasis masyarakat di wilayah hutan lindungnya melalui konsep pembayaran untuk jasa lingkungan (PES). Objek ekowisata yang diproyeksikan adalah waduk air, Embung Binalatung, yang memasok air bersih untuk kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dalam rangka pengembangan ekowisata tersebut, KPH Tarakan, didukung FORCLIME, melakukan studi tentang detail engineering design (DED), yang hasilnya dipresentasikan oleh konsultan pada tanggal 29 Mei 2020 dengan menggunakan aplikasi MS Teams. Pertemuan virtual tersebut diikuti oleh 15 peserta yang mewakili Dinas Kehutanan Provinsi, KPH Tarakan dan FORCLIME.

Di dalam hasil kajian DED dipaparkan mengenai estimasi biaya dengan spesifikasi barang yang dirancang, serta prakiraan jadwal kerja. Berdasarkan kajian tersebut, KPH Tarakan akan menyiapkan proposal yang akan dikirim kepada pemerintah provinsi dan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan PES, yang disebut: "Ekowisata Hijau Slipi Embung Binalatung".

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, konsultan akan menyelesaikan laporan studi DED berdasarkan masukan yang dikumpulkan selama acara. Setelah itu, KPH Tarakan akan mengatur pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan kemitraan publik-swasta dalam pengembangan bisnis pariwisata.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohammad Sidiq, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara
Novita Andes Nurdiana, Koordinator Kabupaten Malinau dan Advisor teknis bidang Perhutanan Sosial

Dibuat: 09 Jun 2020

Rencana pengelolaan hutan yang baik sangat penting bagi kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dalam rangka mengelola hutannya. Karena itu, perlu dipersiapkan dengan baik. Dengan tujuan mempersiapkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) bagi KPH Malinau, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan unit teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPKH IV Samarinda), didukung FORCLIME, melakukan sesi coaching bagi KPH Malinau pada tanggal 29 Mei 2020 dengan menggunakan aplikasi MS Teams. "Terlepas dari pandemi coronovirus, kami berharap RPHJP KPH Malinau dapat diselesaikan tahun ini," kata Syafarudin, Kepala KPH Malinau.

Selama sesi pelatihan, diskusi meliputi data sosial-ekonomi dan biogeofisika yang telah dikumpulkan pada dua survei yang dilaksanakan tahun 2019. Data ini akan dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui potensi sumber daya hutan KPH Malinau, yang nantinya akan disajikan dalam rancangan RPHJP. Namun, untuk menyelesaikan dokumen RPHJP tersebut tidak dapat dilakukan secara virtual, para pihak perlu bertemu di kantor BPKH IV di Samarinda, Kalimantan Timur.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Novita Andes Nurdiana, Koordinator Kabupaten Malinau dan Advisor teknis bidang Perhutanan Sosial
Mohammad Sidiq, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara

Dibuat: 09 Jun 2020