Dalam rangka memastikan cagar biosfer dapat berfungsi sesuai penetapannya, Man and the Biosphere-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (MAB-UNESCO) melakukan peninjauan berkala terhadap keberadaan cagar biosfer secara berkala setiap 10 tahun sekali. Peninjauan berkala ini akan dilaksanakan di Cagar Biosfer Lore Lindu (CBLL) pada tahun 2023 atau 2024 mendatang.

Untuk mempersiapkan peninjauan berkala CBLL, diperlukan data dan informasi yang komprehensif terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan di setiap zona (inti, penyangga, dan transisi). FORCLIME mendukung Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan CBLL dalam melaksanakan kegiatan asistensi pengumpulan data dan sinkronisasi program kegiatan terintegrasi di CBLL pada periode 2021-2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 26 September 2022 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan dibuka oleh Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, MT selaku Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan CBLL.

Kegiatan asistensi ini mengundang Organisasi Perangkat Daerah yang berkegiatan di CBLL untuk bertukar data dan informasi terkait program yang dilaksanakan di masing-masing zona. Selain itu, diskusi juga dilakukan untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam berkegiatan di kawasan CBLL. Melalui kegiatan asistensi ini, diharapkan terkumpul rangkaian kegiatan pembangunan berkelanjutan dari berbagai pihak yang memberi gambaran tentang keadaan CBLL sekarang, sekaligus sebagai masukan untuk penyusunan rencana aksi Cagar Biospher Lore Lindu ke depannya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Fikty Aprilinayati, Advisor bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengelolaan Cagar Biosfer
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 05 Oktober 2022

Dalam rangka koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Ekoregion Papua, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua (P3E Papua), didukung FORCLIME, mengadakan FGD mengenai Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 23 hingga 24 September 2022 di Kota Sorong, Papua Barat. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengnyinergikan agenda perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan nasional dengan organisasi perangkat daerah terkait dengan Agenda Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu pelaksanaan FOLU Net Sink 2030, seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022.

FGD yang dibuka oleh Sekjen KLHK, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M., yang juga selaku pelaksana teknis Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, dihadiri oleh organisasi perangkat daerah terkait dari Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, juga hadir semua unit pelaksana teknis KLHK yang ada di Papua dan Papua Barat.

Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi sinergi antara unit pelaksana teknis KLHK dan organisasi perangkat daerah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target FOLU Net Sink Indonesia 2030, khususnya di Ekoregion Papua.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
R. Rizka Dewi Zuleika, Advisor junior bidang pengelolaan hutan lestari
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Dibuat: 30 September 2022

Sejak penerapan “Omnibus Law” atau UUCK Cipta Kerja, peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bergeser dari orientasi bisnis menjadi pemantau i operasi hutan dan fasilitator investasi kehutanan, termasuk sebagai penyedia layanan publik bagi masyarakat lokal. Oleh karenanya, KPH harus dikelola oleh SDM yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas. Memadai secara kuantitas berarti jumlah SDM di KPH sebanding dengan beban kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan memadai secara kualitas berarti sumber daya manusia pengelola KPH memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan standar dan tujuan pengelolaan KPH.

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas personel KPH di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama FORCLIME melakukan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) atau Training Needs Assessment (TNA) melalui focus group discussion (FGD). Tujuan pelaksanaan FGD ini adalah pertama, untuk mensosialisasikan kegiatan penjajakan kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan bagi institusi KPH di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; Kedua, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas level individu dan organisasi bagi KPH dan CDK yang ada di Tanah Papua. Pada FGD ini para peserta juga melakukan ujicoba pengisian formulir kuisioner IKD secara online.

FGD Identifikasi kebutuhan pelatihan di Provinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 3 September 2022 di Jayapua dan dihadiri oleh 20 peserta yang mewakili KPH dan CDK di Provinsi Papua
Sedangkan di Provinsi Papua Barat dilaksanakan pada tanggal 17 September 2022 di Sorong, Papua Barat, dibuka oleh Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan dihadiri oleh 18 orang peserta yang mewakili KPH dan CDK di Provinsi Papua Barat.

Pelaksanaan lokakarya dibantu oleh Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), sebuah lembaga konsultan yang telah berpengalaman dalam pengembangan SDM untuk mendukung pembangunan kehutanan khususnya Program Perhutanan Sosial termasuk dalam pengembangan SDM-nya. Hasil dari pelaksanaan lokakarya ini adalah daftar kebutuhan pengembangan kompetensi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk proses perencanaan pendidikan dan pelatihan bagi para pihak terkait, khususnya , Pusat Diklat SDM LHK, Balai Diklat LHK, Dinas Kehutanan/KPH, lembaga donor dan lain-lain.

Tindak lanjut dari lokakarya ini adalah konsultan akan melakukan kunjungan ke beberapa KPH untuk melakukan indepth interview dengan pejabat dan staf KPH di beberapa KPH terpilih, penggalian data secara daring kepada pejabat dan staf KPH di KPH-KPH di Tanah Papua yang tidak bisa dikunjungi, dan penyusunan laporan. Selanjutnya, akan dilakukan lokakarya untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan draft laporan yang telah tersusun.

“Kami sangat berharap hasil identifikasi kebutuhan Diklat ini dikomunikasikan ke KLHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat agar ada kejelasan Tupoksi dan peran KPH dalam pembangunan kehutanan di Papua Barat, serta dapat dirancang pengembangan SDM yang sesuai kebutuhan di lapangan”, kata Donny N. Bosawer, S.Hut., M.Sc. dari CDK Sorong Selatan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM

Dibuat: 20 September 2022