Sebagai bagian dari kajian pengembangan kebijakan nasional bioekonomi hutan di Indonesia, FORCLIME mendukung Bappenas mengadakan kunjungan ke laboratorium Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan (BBPSIK) Yogyakarta dan laboratorium Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (Fahutan UGM). Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan termutakhir dari bio-based products serta pandangan peneliti/akademisi terhadap potensi pengembangan bioekonomi di Indonesia. Dengan dipimpin oleh Ibu Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, MSc selaku Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas, kunjungan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2022.

Di BBPSIK Yogyakarta, tim Bappenas dan FORCLIME disambut oleh Kepala BBPSIK Yogyakarta, Bapak Dwi Prabowo Yuga Suseno, S.Si., M.Sc., PhD. Dalam sambutannya, Bapak Dwi Prabowo menyampaikan sekilas tentang peran BBPSIK pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, fasilitas yang dimiliki oleh BBPSIK seperti laboratorium dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Tertentu, serta kegiatan pengembangan bioenergi dari tanaman nyamplung (Calophyllum inophyllum). Pengembangan tanaman nyamplung di BBPSIK telah diinisiasi sejak tahun 2008. Fokus awal pengembangannya adalah perbaikan hulu dengan menyeleksi induk unggul dan melakukan perbanyakan sehingga didapatkan tanaman dengan produktivitas tinggi. Namun, saat ini pengembangannya sudah berhasil dilanjutkan untuk ekstraksi dan pembuatan bioediesel. Turunan dari biodiesel ini dapat dijadikan bioenergi dan biofarmaka. Limbah pengolahan biodiesel juga dapat dimanfaatkan menjadi briket, asap cair, pakan, atau kosmetik.

Seusai diskusi, tim dibawa untuk mengunjungi Laboratorium Pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Penghasil Minyak untuk melihat proses ekstraksi minyak nabati dengan berbagai metode serta perbedaan kualitas minyak berdasarkan spesies dan proses pengolahan. Tim juga mengunjungi Laboratorium Pengujian Kultur Jaringan untuk melihat teknik kultur jaringan yang digunakan pada beberapa tanaman seperti nyamplung, cendana, eucalyptus, dan sengon.

Setelahnya, tim berpindah ke Fahutan UGM dan disambut oleh Dekan Fahutan UGM, Bapak Sigit Sunarta, S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D, serta jajaran dosen Fahutan UGM. Diskusi bersama para akademisi di UGM berfokus untuk mendapatkan pandangan terkait peluang dan tantangan pengembangan bioekonomi kehutanan di masa depan. Salah satu poin penting yang didiskusikan adalah perlunya melihat peluang pasar dan sinkronisasi hulu-hilir produk kehutanan untuk memastikan daya dukung tanah yang dialokasikan memiliki manfaat yang tepat dan menghindari isu degradasi lahan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nurdita Rahmadani, Advisor Junior Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
R. Rizka Dewi Zuleika, Advisor Junior Bidang Pengelolaan Hutan Lestari
Pipin Permadi, Advisor Senior dan Liaison Officer

Dibuat: 23 November 2022

Dalam rangka mempersiapkan peninjauan berkala (periodic review) Cagar Biosfer Lore Lindu (CBLL) yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang, Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu yang digawangi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Pertemuan Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu tahun 2022. Tema pertemuan tahunan kali ini adalah ‘‘Membangun Komitmen untuk Pembangunan Berkelanjutan“, dan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022 di Aula Pertemuan Polibu Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Pertemuan dibuka oleh Bapak Drs. H. Ma’mun Amir selaku Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yang memberikan apresiasi kepada Bappeda, para pihak dan mitra kerja terkait atas terlaksananya pertemuan tersebut. Beliau juga menyampaikan harapannya akan keterlibatan para pihak untuk mengintegrasikan aspek perencanaan dengan implementasinya, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka secara cukup.

Dalam pertemuan tersebut, dilaksanakan diskusi panel dengan mendatangkan dua pembicara yakni Prof. Dr. Ir. Y. Purwanto, DEA (Ketua Komite Nasional MAB Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang memberikan arahan tentang pengelolaan cagar biosfer, persiapan peninjauan berkala, dan branding produk, dan Christopher Eichhorn (GIZ FORCLIME Jakarta) yang berbagi pengalaman terkait pengelolaan Cagar Biosfer di Jerman. Terdapat pula video message dari Dr. Hans Decker Thulstrup (Kantor Pusat MAB UNESCO Paris). Selanjutnya, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman sebagai komitmen bersama dari para pemerintah kabupaten/kota yang berada dalam kawasan CBLL untuk berkontribusi menuju pengelolaan CBLL yang berkelanjutan, yang meliputi Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi. Selain itu, dilaksanakan penyerahan sertifikat produk Cagar Biosfer ke sembilan UMKM yang telah terverifikasi oleh Tim Registrasi dan Verifikasi Produk CBLL. Produk-produk UMKM tersebut diantaranya adalah cokelat, brownies crispy, bagea cokelat, bawang goreng, dan kopi.

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah penyusunan masterplan CBLL dan pengisian formulir peninjauan berkala CBLL.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Fikty Aprilinayati, Advisor bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengelolaan Cagar Biosfer
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 23 November 2022

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, didukung FORCLIME dan mitra pembangunan lainnya (Global Green Growth Institute-GGGI), mengadakan bimbingan teknis (coaching clinic) mengenai penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) bagi empat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Papua, yaitu: KPHP Unit XXI Lintas Sarmi-Mamberamo, KPHP Unit XXIII Sarmi, KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura, KPHP Unit XXIX Keerom. Kegiatan tersebut dilakukan secara hybrid (online dan offline) pada tanggal 16 – 17 November 2022, dan dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Jan Jab Ormuseray, S.H, M.Si.

Sesi ini merupakan tahapan sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Bimbingan teknis ini dilakukan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi tim penyusunan RPHJP di KPH bagaimana tahapan dan proses dalam melakukan revisi/penyusunan dokumen perencanaan tersebut.

Narasumber dalam acara bimbingan teknis tersebut, termasuk dari:

• Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (Kementerian LHK), Kepala Subdit Pemolaan kawasan KPHL, bapak Drajat Kurniadi, S.Hut, M.Si., membawakan materi tentang kebijakan pengelolaan hutan dan penyusunan peta arahan pemafaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung untuk perencanaan bina pemanfaatan hutan.
• Pokja Pengarusutamaan Gender (Kementerian LHK), ibu Ernawati Eko Hartono, S.Hut., M.Si., memberikan materi terkait pengarusutamaan gender dalam perencanaan kehutanan. Dalam sesinya dibahas bagaimana mengintegrasikan isu gender dalam kegiatan pengelolaan hutan termasuk di KPH.
• Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan KLHK (Kementerian LHK), Ketua Pokja II subdit Pembinaan KPH, ibu Ir. Eleonora Poerwanty, M.M., memberikan materi terkait penyusunan RPHJP melalui sistem informasi RPHJP, selain itu, juga membahas hal-hal terkait penyusunan, penilaian dan pengesahan RPHJP.
• Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah X Papua (Kementerian LHK), bapak Rahmat Suprianto, S.Hut., memberikan materi terkait analisis spatial dalam perencanaan kawasan hutan di KPH.
• Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, bapak Ridwan Atmojo ST.,M.Si., menjelaskan pentingnya perencanaan kehutanan di tingkat KPH. Selain itu, juga menjelaskan bahwa 84% kampung ada di dalam kawasan hutan yang artinya saling berkaitan erat antara masyarakat dan hutan, sehingga dalam perencanaan kehutanan perlu juga diperhatikan aspek sosialnya.

Dalam diskusi disampaikan oleh para peserta tantangan pengelolaan hutan di Papua, seperti sebagai berikut:
• Wilayah pengelolaan yang cukup luas dan akses yang sangat sulit.
• Sumber daya manusia, jumlah tidak sesuai dengan luas wilayah. Selain itu, jumlah tenaga teknis yang terbatas, misanya bidang khusus: GIS.
• Sarana dan prasarana. Masih ada KPH yang belum memiliki ruang kantor sendiri (masih sewa), peralatan kerja terbatas, termasuk kendaraan operasional.

Dalam pertemuan ini Kepala KPHP Boven Digoel, Ade Jhon Moisiri, S.Hut., menyampaikan pengalaman dalam penyusunan RPHJP. KPHP Boven Digoel adalah satu-satunya KPH di Papua bahkan di Indonesia yang telah selesai menyusun dokumen RPHJP berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 8 tahun 2021.

‘Dengan adanya pemekaran provinsi, KPH-KPH akan terbagi ke dalam provinsi-provinsi yang baru. KPH yang ada di Provinsi Papua harus menjadi contoh bagi provinsi yang baru terbentuk, baik dalam perencanaan hutan, juga dalam upaya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi Papua saat membuka acara.

Tindak lanjut kegiatan bimbingan teknis ini adalah masing-masing KPH akan melakukan revisi atas RPHJP-nya. Termasuk juga KPH yang didukung FORCLIME, yaitu: KPHP Unit XXI Lintas Sarmi-Mamberamo, KPHP Unit XXIII Sarmi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: 22 November 2022