Bersama Dinas Kehutanan Papua Barat, FORCLIME mengadakan sosialisasi mengenai perhutanan sosial dan program FORCLIME di kampung-kampung dukungan, Wendi dan Haha, di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat pada tanggal 27 – 29 Juli 2022. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip Free, Prior Informed Consent (FPIC).

Pertemuan yang dibuka oleh Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, bapak Yunus W. Krey, S.Hut., M.Si., dihadiri oleh perwakilan pemerintahan Kecamatan Sawiat, Kampung Wendi, Kecamatan Seremuk, Kampung Haha, Kelompok Tani Hutan (KTH) dari Kampung Wendi (KTH Wendi 1, KTH Wendi 2, KTH Lembah Hijau) serta KTH dari Kampung Haha (KTH Imian, KTH Sesna, KTH Nagi).

Kelompok tani hutan di kedua kampung dukungan telah memiliki izin skema Hutan Desa. Oleh karenanya mereka diperbolehkan mendapat bantuan dari pihak lain, dalam hal ini FORCLIME. Melalui sosialisasi ini, anggota kelompok tani mengerti bahwa bantuan yang akan diberikan bukan berupa materi atau dalam bentuk finasial. Dukungan yang akan diberikan FORCLIME berupa pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan mengembangkan potensi usahanya, misalnya hasil hutan bukan kayu.

“Kami pemerintahan Kampung Wendi sangat berterima kasih kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Potensi yang ada di sini banyak, namun kapasitas SDM terbatas. Sehingga, harapannya Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan FORCLIME dapat memberikan pendampingan”, kata Sekretaris Kampung Wendi, Bapak Yeremias Krimadi.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah kelompok tani di Kampung Wendi dan Kampung Haha, dibantu oleh fasilitator kampung, menyusun rencana kerja lebih detail. Fasilitator kampung ini telah mendapatkan pelatihan untuk pelaksanaan kegiatan di kampung-kampung dampingan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 21 Juli 2022

Bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, FORCLIME mengadakan pertemuan informal bersama seluruh kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Sulawesi Tengah pada tanggal 21 Juni 2022 di Kota Palu. Pertemuan tersebut merupakan agenda tambahan dari kunjungan dua pemenang kuiz saat closing workshop FORCLIME fase 3 pada bulan Desember 2020. Karena pandemic Covid-19, maka pelaksanaan field trip ke lokasi FORCLIME baru dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Kedua pemenang kuiz tersebut adalah Bapak Maidiward (mantan Kepala Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) dan Bapak Khulfi M. Khalwani (Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

“Saya menyambut baik ketika FORCLIME mengusulkan sesi berbagi informasi saat kunjungan pak Maidi-ward dan pak Khulfi. Para KPH ‘haus’ informasi mengenai perkembangan terkait pelaksanaan KPH pasca UUCK”, kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. H. Nahardi, MM., IPU, dalam sam-butannya saat membuka pertemuan.

Pada pertemuan tersebut, beberapa kepala kesatuan pengelolaan hutan menyampaikan kendala dan tan-tangan yang dihadapi dalam operasionalisasi KPH, utamanya terkait dengan sumber daya manusia dan keuangan. Terlebih setelah adanya perubahan tugas dan fungsi KPH menjadi fasilitasi. Dalam pertemuan tersebut hadir pula unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Sulawesi Ten-gah, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu.

Sebagai topik utama pada pertemuan informal tersebut, bapak Maidiward menyampaikan informasi terkait dengan fasilitasi dana pembangunan dan pengembangan KPH seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan. Selain itu, juga disampaikan peran eselon I Kementerian LHK dalam mendukung tugas dan fungsi KPH seperti tertuang dalam Pasal23 PermenLHKP.8/Menlhk-II/2021.

Setelah pertemuan informal ini, pertemuan berkala Forum KPH Sulawesi Tengah akan diaktifkan kembali setelah vakum selama pandemi Covid-19. Pertemuan semacam ini sangat bermanfaat bagi para kepala KPH agar dapat berbagi informasi untuk mendukung tugas dan fungsi KPH.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Muhammad Yusuf, Junior Advisor, Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Lestari
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 18 Juli 2022

Terdapat banyak tantangan penerapan skema perhutanan sosial di lapangan, termasuk yang terjadi di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kulawi di Sulawesi Tengah. Desa Doda, salah satu desa binaan KPH Kulawi, telah memiliki Hak Pengelolaan Hutan Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, hingga saat ini pengelolaan Hutan Desa tersebut belum berjalan. Oleh karena itu, FORCLIME melakukan pertemuan dengan KPH Kulawi mendiskusikan rencana kolaborasi untuk penguatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), penyusunan rencana kelola hutan dan operasionalisasi Hutan Desa Doda. Diskusi awal dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 di Kantor KPH Kulawi.

Selanjutnya, tim FORCLIME dan penyuluh kehutanan KPH Kulawi melaksanakan kunjungan lapangan ke Desa Doda untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan kendala implementasi perhutanan sosial di tingkat tapak, dan juga mengidentifikasi local champion atau ketua komunitas setempat, yang nantinya akan diajak untuk berpartisipasi dalam penguatan LPHD.

Pada tanggal 11 Juli 2022, FORCLIME kembali melaksanakan pertemuan dengan KPH Kulawi untuk membahas hasil kunjungan lapangan dan rencana tahapan fasilitasi penguatan LPHD di Desa Doda. Dalam pertemuan tersebut, disepakati juga rencana penguatan LPHD di Desa Rogo yang juga merupakan desa binaan KPH Kulawi.

Bapak Dodi, S.Hut., M.Si., selaku Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat KPH Kulawi menyampaikan kendala utama dalam pengembangan pengelolaan Hutan Desa di Desa Doda dan Desa Rogo adalah keterbatasan sumber daya, sehingga perlu adanya kerja sama dengan pihak lain. “GIZ sudah sering bermitra dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, kami berharap KPH Kulawi juga memiliki kolaborasi kegiatan di tingkat tapak dengan GIZ”, ujarnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Muhammad Yusuf, Junior Advisor, Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Lestari
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 14 Juli 2022