Melanjutkan tahapan yang sudah dilalui sejak lolos seleksi akhir tahun lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berproses menyelesaikan perbaikan project concept note pembiayaan perubahan ilklim kepada Green Climate Fund (GCF). Bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan koordinasi pada tanggal 10 November 2020 untuk bersinergi dalam program penurunan emisi serta mendapatkan arahan nasional untuk proyek yang diusulkan.

Dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Bapak AL. Leysandri, Tim yang terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan , ahli ekonomi dan Pokja REDD+ diterima langsung oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Dr Ruandha Agung Sugardiman, bersama Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi. Dalam pertemuan tersebut, tim dari Kalimantan Barat mempresentasikan perkembangan concept note yang telah disusun dan telah dikaji ulang oleh Sekretariat National Designated Authority Green Climate Fund Indonesia.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mendukung inisiatif dan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Pokja REDD+ bersama GIZ selaku Accredited Entities, untuk mendapatkan aternatif pembiayaan perubahan iklim sebagai kontribusi sub nasional dalam pencapaian target nasional untuk penurunan emisi sebagaimana yang ditetapkan dalam National Determined Contribution.

Untuk informasi lanjut silakan hubungi:
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat

Dibuat: 23 November 2020

Dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sorong Selatan di Provinsi Papua Barat, empat orang tenaga magang FORCLIME yang merupakan alumni Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua melakukan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) bagi personel KPH Sorong Selatan pada tanggal 27-30 Oktober 2020. Tujuan kegiatan tersebut ini adalah untuk mengetahui kebutuhan pengembangan kompetensi masing-masing personel KPH Sorong Selatan agar mereka mampu menjalankan tugas secara profesional.

Pengumpulan data untuk IKD dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara, selain itu juga dengan data sekunder. Kegiatan wawancara dan pertemuan dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Secara umum kegiatan pegumpulan data berjalan lancar atas dukungan pimpinan dan staf KPH Sorong Selatan. Kendala yang dihadapi tim IKD adalah sebagian personel Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat tidak hadir di kantor secara rutin karena instansi tersebut sedang memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah akibat pandemi. Untuk mengatasi hal tersebut, pengumpulan data akan dilakukan pengumpulan data tambahan oleh personel KPH Sorong Selatan yang ditunjuk. Setelah data terkumpul lengkap, tim IKD didukung Advisor Teknis FORCLIME akan mengolah data dan menyusun laporan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Insoraki Restuanti Rumainum, siswa magang
Rosye Sifra Maryen, siswa magang
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan SDM

Dibuat: 12 November 2020

“Melihat sejarah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor manusia, maka hendaknya upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan lebih diprioritaskan dibanding upaya pemadaman”, kata Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam sambutan pembukaan pada acara Lokakarya Akhir Program Pengendalian Kebakaran Hutan pada tanggal 26-27 Oktober 2020.

Program Pengendalian Kebakaran Hutan (FORCLIME II Fire Management) dilaksanakan di KPH Kubu Raya, Kalimantan Barat sejak tahun 2017 hingga pertengahan 2020. Capaian atas pelaksanaan program disampaikan dalam lokakarya akhir tersebut, dengan topik Berbagi Pengalaman Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan Terpadu. Dalam acara tersebut juga dilakukan Peluncuran Panduan Pelaksanaan Pengelolaan Brigdalkarhutla Tingkat KPH Provinsi Kalimantan Barat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Lokakarya ini dilaksanakan atas kerja sama Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan didukung oleh FORCLIME.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Wira Hakim, Advisor Junior bidang Pengembangan SDM

Dibuat: 05 November 2020