Dalam rangka mensosialisasikan pencapaiannya terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) selama tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadakan serangkaian pertemuan pada 13 - 14 Maret 2022 di Bogor, Jawa Barat. Pertemuan hybrid (online dan offline) ini didukung oleh FORCLIME dan dibuka oleh Prof. Dr. Winarni Dien Monoarfa atas nama Sekjen KLHK. Lebih dari 400 peserta menghadiri pertemuan, yang sebagian besar merupakan perwakilan dari kantor kementerian.

Dalam pertemuan tersebut dipresentasikan pencapaian tujuan SDG, sebagai berikut:

• Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang diwakili oleh Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si dan Drs. Teguh Prio Adi Sulistyo, M.Si., menegaskan telah merestorasi sekitar 300.346 Ha lahan gambut di tujuh provinsi dan telah menanam 34.911 Ha mangrove di 32 provinsi selama tahun 2021. Proyek ini melibatkan sekitar 34.594 pekerja. Semua kegiatan BRGM ini selaras dengan upaya pencapaian SDG berikut: Tujuan 13 (Aksi Iklim), Tujuan 14 (Kehidupan di Bawah Air) dan Tujuan 15 (Kehidupan di Darat).
• Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang diwakili oleh Ir. Misran, MM., memaparkan pencapaian tahun 2021, khususnya terkait Goal 15 (Life on Land), yang disampaikan PHL melalui penanaman 457.036 Ha di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) – Hutan Alam, serta dalam kaitannya dengan Hutan Tanaman, Restorasi Ekosistem/Penyerapan Karbon (RAP-Karbon), Perum Perhutani dan Kesatuan Pengelolaan Hutan.
• Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), diwakili oleh Ir. Sri Handayaningsih, M.Si., mempresentasikan pencapaian terkait dengan pemeliharaan pengelolaan DAS (Goal 1 – No Poverty, Goal 6 – Clean Water and Sanitation, Goal 11 – Sustainable Cities and Communities, Goal 13 – Climate Action), serta terkait dengan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dan air (Tujuan 6 dan Tujuan 15 – Kehidupan di Darat), bibit tanaman hutan (Tujuan 6), pengendalian kerusakan perairan pedalaman (Tujuan 6), dan pengelolaan hutan lindung (Tujuan 15). PDASRH juga berhasil meraih kategori/predikat maju untuk 13 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung.
• Inspektorat Jenderal yang diwakili oleh Ir. Noer Adi Wardojo, M.Si., memaparkan pencapaian dalam hal pemantauan dan peningkatan akuntabilitas aparatur yang beroperasi di sektor lingkungan dan kehutanan, yang selaras dengan Tujuan 5 (Kesetaraan Gender) dan Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat).
• Ditjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) yang diwakili oleh Drs. Sayid Muhadhar, M.Si., memaparkan pencapaian SDG, khususnya terkait Tujuan 11 (Kota dan Masyarakat Berkelanjutan) melalui pengelolaan 14.773.283,29 ton sampah yang dihasilkan di dalam negeri maupun oleh dunia usaha, pasar, fasilitas umum dan sebagainya. PSLB3 juga memaparkan pencapaiannya terkait Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), melalui penurunan penggunaan merkuri menjadi 15,74 ton atau 31,48% dari target baseline 50 ton, serta pengelolaan 60.074.421,64 ton limbah bahan berbahaya (B3).
• Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) yang diwakili oleh Ir. Sri Parwati Murwani Budisusanti, M.Si., memaparkan pencapaian terkait Tujuan 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan) dan Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi) yang meliputi peningkatan indeks kualitas lingkungan menjadi 71,45, indeks mutu menjadi 52,82 dan indeks mutu udara sebesar 87,36; Tujuan 7 (Energi yang Terjangkau dan Bersih); Tujuan 11 (Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan) melalui pembangunan dan pengoperasian Sistem Pemantauan Kualitas Udara (AQMS) di 41 kota dan pemantauan kualitas udara ambien; Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) melalui Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dikenal dengan PROPER; Tujuan 14 (Kehidupan di Bawah Air) melalui restorasi karang dan pemantauan sampah laut; dan Tujuan 15 (Kehidupan di Darat) melalui pengembangan lahan basah buatan, dan restorasi lahan dan gambut.
• Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) yang diwakili oleh Novia Widyaningtyas, S.Hut., M.Si., memaparkan capaian terkait SDG, khususnya Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab) melalui penurunan 42,12 ton ODP dalam konsumsi bahan perusak ozon; Tujuan 13 (Climate Action) melalui pemutakhiran dan pengelolaan Sistem Data dan Informasi Indeks Kerentanan (SIDIK) secara aktif, serta penurunan emisi GRK sebesar 65,90% di sektor kehutanan dan persampahan (verified) dan pemilihan 313 lokasi Program Desa Iklim; dan Tujuan 15 (Kehidupan di Darat) melalui penurunan sebesar 21,76% dalam ukuran keseluruhan kebakaran hutan dan lahan di provinsi-provinsi yang rawan kebakaran.
• Ditjen Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup (PTKL) yang diwakili oleh Dr. Hanif Faisol Nurofiq memaparkan pencapaiannya terkait Goal 15 (Life on Land) melalui pencapaian PHTL (Proporsi Kawasan Hutan terhadap Total Luas Lahan) atau Proporsi Kawasan Hutan terhadap Total Luas Lahan. Luas Hutan terhadap Luas Daratan Tingkat 64,05% dan Indeks Tutupan Hijau Pegunungan (ITHP) sebesar 97,51%.
• Ditjen Penegakan Hukum (GAKKUM) yang diwakili oleh Dr. Sugeng Priyanto mempresentasikan pencapaian terkait Goal 14 (Life on Land) dan Goal 15 (Life Under Water) yang melibatkan memastikan ekosistem tetap aman dari kejahatan, gangguan dan ancaman; Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), yang melibatkan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil di semua orang, gender, individu dan perusahaan; Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi), yang meliputi memastikan bahwa kasus pencemaran air dan tanah diselesaikan melalui penerapan Sanksi Administratif, Penegakan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Perdata; Tujuan 7 (Energi Terjangkau dan Bersih) melalui peningkatan kepatuhan hukum oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang energi; dan Goal 13 (Climate Action) melalui penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan, yang telah dilaksanakan secara intensif sejak terjadinya kebakaran besar pertama pada tahun 2015 lalu.
• Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) yang diwakili oleh Ir. Erna Rosdiana, M.Si., memaparkan pencapaian terkait penyiapan kawasan perhutanan sosial dan penanganan konflik tenurial dan hutan adat dalam kaitannya dengan Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan); Tujuan 2 (Nol Kelaparan); Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi); Tujuan 8 (Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi); dan Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan); serta pengembangan kemitraan usaha perhutanan sosial dan lingkungan melalui pemberian status hukum kepada masyarakat hukum adat sesuai dengan Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat); dan dukungan manajemen serta kegiatan teknis lainnya (kegiatan pemanfaatan ramah lingkungan dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal) sejalan dengan Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk Tujuan).
• Ditjen Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan dan Kehutanan (BSILHK) yang diwakili oleh Dr. Nur Sumedi memaparkan capaian penelitian BSILHK terkait Goal 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 dan 15. Amanat BSILHK adalah untuk memastikan bahwa usaha kehutanan dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang berimplikasi pada kualitas lingkungan dan kelestarian hutan dapat dikendalikan dengan baik dalam hal pembangunan berkelanjutan.
• Ditjen Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) yang diwakili oleh Drs. Ade Palguna Ruteka, memaparkan capaian BP2SDM terkait Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab) dan Goal 13 (Climate Action) yang menjadi Indikator Tujuan. Berkaitan dengan hal tersebut, sumber data di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini berasal dari Badan BP2SDM dan diharapkan indikator-indikator tersebut dapat membantu pengembangan lembaga/masyarakat yang melaksanakan Gerakan Bela Lingkungan Hidup.
• Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) yang diwakili oleh Suharyono, SH, M.Si., M.Hum., memaparkan capaian KSDAE terkait Tujuan 14 (Kehidupan Bawah Air) melalui pengelolaan 12 laut lindung areal seluas 4.330.684,10 Ha; dan Goal 15 (Life on Land) melalui pelaksanaan inventarisasi Kawasan Konservasi Tinggi (HCV) seluas 24.246.110,64 Ha, serta pengelolaan Taman Nasional seluas 4.134.067,08 Ha, peningkatan populasi 25 spesies prioritas yang termasuk dalam Indeks Daftar Merah IUCN, pengumpulan data terkait perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar, serta pencegahan dan pengendalian spesies asing invasif.

Dalam pertemuan tersebut, Prof. Dr. Winarni Dien Monoarfa mengingatkan peserta akan pentingnya dokumentasi yang baik. Sejalan dengan prinsip tersebut, hasil rapat capaian KLHK terkait SDG tahun 2021 akan dituangkan dalam sebuah buku yang didukung oleh FORCLIME. Buku ini diharapkan akan diterbitkan pada Juni 2022.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
R. Rizka Dewi Zuleika, Advisor junior bidang pengelolaan hutan lestari
Mohammad Rayan, Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Dibuat: 25 Maret 2022

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyiapkan draft Rencana Makro Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (RM KSDAHE) yang telah dibahas sejak November 2021. Draft tersebut telah diperbaiki berdasarkan masukan dari peserta melalui FGD. Oleh karenanya, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) menggelar konsultasi publik pada 9 Maret 2022 melalui Zoom meeting dan live streaming YouTube. Konsultasi publik tersebut bertujuan untuk membahas lebih lanjut draft rencana makro dan untuk mencari titik temu dengan pihak internal KLHK mengenai dokumen tersebut dan sebagai upaya untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan rencana makro.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Bpk. Wiratno, membuka acara konsultasi public secara virtual dan menyampaikan serangkaian pedoman yang membahas penguatan komitmen Indonesia untuk terlibat dalam konservasi keanekaragaman hayati. Selama proses konsultasi publik ini, FORCLIME mendukung tenaga ahli konsultan senior dan junior yang bertanggung jawab atas presentasi, pengembangan dan penyusunan draft rencana makro (RM KSDAHE).

Rencana makro tersebut menetapkan berbagai arah, sasaran, kebijakan dan strategi ke depan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan konservasi ekosistem. Manajer konservasi yang beroperasi di tingkat nasional dan sub-nasional akan diminta untuk mengacu pada rencana ini dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, rencana makro tersebut menguraikan posisi Indonesia dalam pembicaraan internasional tentang hal-hal terkait. Dokumen RM KSDAHE ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan Renstra dan dapat dijadikan pedoman dalam kaitannya dengan upaya perlindungan keanekaragaman hayati di berbagai wilayah.

RM KSDAHE merupakan dokumen turunan dari Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011 - 2030 dan memiliki jangka waktu 20 tahun (2022 - 2042). RKTN menetapkan rencana pengelolaan ekosistem dan konservasi di dalam kawasan lindung.

Semua masukan yang terkumpul selama acara akan ditampung dan dijadikan sumber materi pada saat finalisasi draft RM KSDAHE. Proses konsultasi publik ini akan ditindaklanjuti dengan proses konsultasi publik kedua, yang akan dilakukan dengan pemangku kepentingan di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah rencana makro (RM KSDAHE) final, selanjutnya akan diproses lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Kehutanan dan Perencanaan Lingkungan untuk disahkan menjadi peraturan menteri.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
R. Rizka Dewi Zuleika, Advisor junior bidang pengelolaan hutan lestari
Mohammad Rayan, Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Dibuat: 24 Maret 2022

Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu program prioritas pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan. Dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kebijakan PS selama ini adalah mewujudkan capaian alokasi percepatan perhutanan sosial. Hingga akhir tahun 2021 persetujuan pengelolaan PS di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 95.448,22 Ha, dengan jumlah surat keputusan sebanyak 165. Capaian ini dapat menjadi potensi dalam mewujudkan kemandirian desa di sekitar hutan, peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus menurunkan tekanan yang mengarah pada deforestasi dan degradasi hutan yang berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim.

Pengembangan perhutanan sosial (PS) di Provinsi Sulawesi Tengah belum optimal pada kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan lokal. Salah satu masalah yang dihadapi adalah program PS ini belum menjadi program bersama dan seolah hanya merupakan program kehutanan. Akibatnya program PS kurang mendapatkan dukungan dari organisasi pemerintah daerah selain kehutanan. Meski telah terbentuk kelompok kerja perhutanan sosial yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, namun dukungan program kerja dan pendanaan dari OPD terkait belum tersedia secara optimal. Hal ini menjadi dasar kuat dan penting untuk menyusun rencana aksi penguatan PS Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar pijakan bersama para pihak, terutama oleh Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (Pokja PS Sulteng) untuk mewujudkan tujuan kebijakan PS agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Dimotori oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan didukung oleh FORCLIME, Pokja PS Sulteng menyusun Rencana Aksi Perhutanan Sosial. Tujuan penyusunan dokumen rencana aksi PS ini adalah:
a. Terwujudnya kemandirian kelembagaan lokal PS.
b. Peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui aneka usaha perhutanan sosial.
c. Terwujudnya kelestarian fungsi kawasan hutan.
d. Tercapainya target penambahan luasan PS yang optimal di Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk memfinalisasi dokumen Rencana Aksi Perhutanan Sosial 2022-2024, dilaksanakan lokakarya pada 9 – 11 Maret 2022 di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Acara yang dibuka oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Mohammad Rizal Budjang, MM, dihadiri oleh perwakilan dari instansi pemerintah provinsi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat Sulawesi Tengah.

Lokakarya ini menghasilkan draf Rencana Aksi Perhutanan Sosial Sulawesi Tengah yang kemudian akan digunakan sebagai kerangka acuan kerja bagi para pihak dalam rangka mewujudnya capaian tujuan kebijakan PS di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tindak lanjut lokakarya ini, Pokja PS yang diketuai oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan audiensi kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan guna menyukseskan program Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Fikty Aprilinayati, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengelolaan Cagar Biosfer
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 22 Maret 2022