Menindaklanjuti evaluasi program kerja Pokja REDD+ Kalimantan Barat tahun 2021, tim Pokja REDD+ melaksanakan diskusi lanjutan untuk membahas rencana kerja tahun 2022. Pertemuan yang difasilitasi FORCLIME ini dilaksanakan tanggal 16 Desember 2021 di Pontianak, Kalimantan Barat.

Pertemuan dibuka oleh Bapak Ir. Adiyani, MH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kalimantan Barat, yang memberikan sambutan dan arahan mengenai pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat dan pentingnya sinergi para pihak dalam pencapaian tujuan pembangunan, yang diawali dengan harmonisasi rencana kerja bersama. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan pemerintah provinsi, akademisi, mitra pembangunan, dan LSM.

Pertemuan dilanjutkan dengan presentasi rencana kerja Pokja REDD+ tahun 2022 dan diikuti dengan penyampaian rencana kegiatan masing-masing lembaga dalam upaya aksi penurunan emisi. Selanjutnya, draf rencana kerja bersama ini akan dikompilasikan dan dituangkan menjadi rencana kerja Pokja REDD+ tahun 2022.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Yenny, S.Hut, MT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, anggota Pokja REDD+ Kalimantan Barat
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF
Wandojo Siswanto, Manajer Bidang Strategis, Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 16 Desember 2021

Sebagai tindak lanjut diskusi internal revisi kelembagaan Pokja REDD+ Kalimantan Barat tanggal 9 Desember 2021, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kalimantan Barat, didukung FORCLIME, melanjutkan diskusi para pihak melalui konsultasi penyusunan draf Keputusan Gubernur tentang kelembagaan Pokja REDD+ tanggal 15 Desember 2021 di Pontianak, Kalimantan Barat. Konsultasi dilaksanakan secara luring dan daring, dibuka oleh Kepala Dinas LHK Kalimantan Barat yang diwakili oleh Ibu Lasmi Yulistiana, SP., M.Si selaku Kepala Bidang Penanganan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, akademisi, mitra pembangunan, dan perwakilan pihak swasta.

Kegiatan konsultasi ini menghasilkan draf final Keputusan Gubernur tentang Kelembagaan Pokja REDD+, dan menempatkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Ketua Pokja REDD+ dan Kepala Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat sebagai Sekretaris Pokja sekaligus sebagai Kepala Sekretariat Pokja REDD+. Pokja REDD+ akan terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu bidang REDD+, bidang komoditas berkelanjutan, dan bidang pertumbuhan hijau. Sedangkan, sekretariat Pokja REDD+ akan terdiri dari 5 (lima) bidang, yaitu bidang administrasi dan kebijakan, bidang perencanaan dan pengganggaran, bidang MRV dan safeguard, bidang mobilisasi dana dan benefit sharing, serta bidang pengelolaan pengetahuan, komunikasi dan publikasi. Draf ini juga memungkinkan pelibatan para pihak yang lebih luas ke dalam kelembagaan Pokja REDD+.

Draf final ini kemudian akan disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk proses lebih lanjut.

Revisi kelembagaan ini merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana disampaikan oleh Imanul Huda, S.Hut, M.Hut selaku Direktur PRCF Indonesia, “Kepastian hukum Pokja REDD+ menjadi penting untuk mendukung Pokja bisa melaksanakan kegiatan. Revisi ini penting sebagai bahan refleksi kelembagaan dan mendukung efisiensi dan efektivitas kerja dari Pokja REDD+ Kalimantan Barat”.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Yenny, S.Hut, MT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, anggota Pokja REDD+ Kalimantan Barat
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF
Wandojo Siswanto, Manajer Bidang Strategis, Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 15 Desember 2021

Pada hari Kamis, 9 Desember 2021, Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama GIZ dan Common Sense mengadakan Kick Off Meeting terkait Rencana Pendampingan Pengembangan E-Learning di lingkup Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BD LHK) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan untuk beberapa tahun kedepan. Pertemuan dilaksanakan pada pukul 13.30-16.30 WIB (7.30-10.30 Vienna Time) via daring. Pertemuan ini dibuka oleh Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ibu Mariana Lubis.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pendampingan dari GIZ terhadap pengembangan e-Learning di Pusdiklat SDM LHK yang telah dimulai sejak 2014. Kegiatan pendampingan ini berfokus kepada peningkatan kapasitas untuk tingkat manajemen, trainer, tim administrasi dan penyelenggara pelatihan untuk program pengembangan e-learning di Pusdiklat SDM LHK. Pendampingan ini akan dilakukan oleh Common Sense, lembaga konsultan yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam hal pengembangan kapasitas untuk digital learning dan penciptaan konten pembelajaran. Saat ini, common sense telah bekerja lebih dari 60 negara di seluruh dunia.

Untuk mengumpulkan data awal terkait dengan kondisi pembelajaran melalui E-Learning, GIZ bersama dengan Common Sense memfasilitasi diskusi dengan menggunakan aplikasi Mentimeter Wordcloud dan Padlet. Dari aplikasi yang digunakan, para peserta dapat berkontribusi secara aktif dalam memberikan informasi terkait penulisan visi, tujuan dan hasil yang diinginkan untuk masa depan e-learning. Selanjutnya, para peserta diminta untuk menganalisis kebutuhan para pemangku kepentingan di lingkup Pusdiklat SDM LHK untuk pengembangan e-Learning.

Kick-off meeting ditutup dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut, berupa pembentukan tiga kelompok kerja, yaitu: a) Tim Evaluasi Learning Management System/LMS; b) Tim penilaian kompetensi pembelajaran secara digital untuk Widyaiswara; dan c) Tim pengembangan dan pemilihan konten e-learning.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wira Hakim, Advisor Junior bidang pengembangan kapasitas SDM
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan kapasitas SDM

Dibuat: 14 Desember 2021