Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPPWPH), mengadakan focus group discussion (FGD) Rancangan Rencana Makro Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada 10 November 2021. Acara yang dilaksanakan secara hybrid ini diikuti oleh 31 peserta yang mewakili Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan (PKTL) dan FORCLIME. FGD dibuka oleh Deputi Direktur Perencanaan Makro Hutan, Ibu Neni Supreni. Sementara FGD dipimpin oleh Dr Rinekso Soekmadi dan Dr Nandi Kosmaryandi, yang merupakan tenaga ahli yang menyusun rencana makro. Acara ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari para peserta dalam rangka penyempurnaan draft dokumen rencana makro, yang akan menjadi komponen vital dalam upaya KLHK untuk mengatur dan memfasilitasi upaya konservasi keanekaragaman hayati di seluruh Indonesia.

Dalam presentasinya, Dr Rinekso Soekmadi menyampaikan urgensi menempatkan rencana makro yang menyoroti pentingnya melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan juga mempromosikan upaya konservasi di luar kawasan lindung. Selain itu, Dr Soekmadi menambahkan bahwa karena Indonesia telah meratifikasi banyak konvensi internasional, perlu dibuat rencana makro yang mampu memperkuat berbagai komitmen negara. Selain itu, rencana makro juga akan memainkan peran penting dalam pengarusutamaan upaya konservasi dan pencapaian SDGs Indonesia.

Setelah ini, akan ada FGD kedua yang akan membahas lebih lanjut untuk mengatasi hal-hal di atas dengan tujuan menyelesaikan rencana makro sebelum akhir tahun.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
R. Rizka Dewi Zuleika, Advisor junior bidang pengelolaan hutan lestari
Mohammad Rayan, Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Dibuat: 26 November 2021

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang berbagai hak dan kewajiban kelompok tani hutan (KTH) di sekitar Hutan Diklat Tabo-Tabo, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar (BDLHK Makassar) mengadakan lokakarya selama dua hari dari tanggal 16 – 17 November 2021 di desa Tabo-Tabo di Sulawesi Selatan. Kepala BDLHK Makassar membuka rapat pada Selasa pagi melalui daring. Lokakarya yang didukung FORCLIME ini melibatkan tiga kelompok petani hutan yaitu Deswita, Mattiro Deceng dan Mappaenre Dalle.

Kelompok tani hutan di kawasan ini memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan usaha kecil lokal yang bergerak di bidang produksi gula aren, madu dan jambu mete, serta pariwisata. Usaha kecil tersebut juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan penduduk setempat.

Peserta lokakarya mendapatkan pelatihan terkait dengan manajemen kelembagaan (yaitu akuntansi, manajemen sumber daya manusia dan pengembangan kelompok), manajemen bisnis (termasuk pemasaran) dan manajemen mutu. Para peserta juga mendapatkan pelatihan tentang prinsip-prinsip dasar KTH, khususnya administrasi kelompok tani hutan dan penyusunan rencana kerja kelompok.

Selain itu, peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai hak dan kewajiban KTH, termasuk langkah-langkah yang diperlukan untuk mengajukan proyek, serta berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan pengembangan bisnis.

“Selama pelatihan, saya belajar banyak tentang pengembangan kelompok tani dan pemasaran produk. Saya harap bisa lebih banyak praktik pada pelatihan mendatang”, kata Bapak Arifin, anggota KTH Mappaenre Dalle.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Daniel Maertz, Advisor bidang Pendidikan Orang Dewasa dan Pelatihan
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan kapasitas SDM

Dibuat: 26 November 2021

Sejak 2014 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan telah memasuki dunia E-Learning. Untuk itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan E-learning tersebut. Pelaksanaan Monev ini didampingi oleh GIZ melalui konsultan berpengalaman, yaitu CommonSense. Dalam rangka pelaksanakan pendampingan dari CommonSense terhadap Monev pelaksanaan E-Learning, Pusdiklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusdiklat LHK) bersama dengan FORCLIME dan CommonSense mengadakan pertemuan daring pertama pada hari Senin – Selasa, 22 – 23 November 2021. Pertemuan ini merupakan yang pertama semenjak CommonSense melakukan pendampingan terhadap kegiatan yang serupa pada tahun 2014-2016. Common sense diharapkan bisa memberikan layanan pendampingan pengembangan E-learning di Pusdiklat LHK tahun 2021-2023.

Pendampingan oleh CommonSense diharapkan dapat mendukung pengembangan e-Learning melalui pengembangan kapasitas bagi Tim E-learning dan Widyaiswara, pengembangan Learning Management System (LMS), pengembangan kebijakan dan panduan pembelajaran LMS.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis pengembangan SDM
Wira Hakim, Advisor junior pengembangan SDM

Dibuat: 24 November 2021