Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua, Balai Taman Nasional Wasur bersama FORCLIME memfasilitasi Kelompok Tani Hutan (KTH) dari kampung Tablasupa, Dosai, Maribu, Pasir 6, Yanggandur dan Wasur menghadiri perayaan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2022. Perayaan ini merupakan acara tahunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang tahun ini diadakan di Taman Nasional Bali Barat pada tanggal 31 Agustus sampai 2 September 2022 dengan tema Amertha Taksu Abhinaya, yang artinya memulihkan alam untuk masyarakat sejahtera. Acara ini dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan berbagai agenda, termasuk talkshow dan pameran yang diikuti oleh taman nasional dan balai konservasi dari seluruh Indonesia.

Melalui stan Taman Nasional Wasur, KTH binaan menampilkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari Kampung Wasur dan Yanggandur. Produk-produk yang ditampilkan termasuk teh sarang semut, madu dari jenis lebah trigona, minyak buah merah, minyak VCO, minyak kayu putih, minyak kemiri bakar, abon ikan gabus, kerupuk ikan gabus. Selain itu, juga ditampilkan anggrek hasil budidaya kelompok masyarakat dari Kampung Wasur dan Kampung Dosai. Berbagai jenis anggrek dipamerkan di dalam stan Taman Nasional Wasur, seperti anggrek macan, anggrek kribo, anggrek johanis, anggrek kelinci, dll. Perwakilan dari Kampung Dosai, ibu Agustina Kwano, menyerahkan anggrek kribo (Dendrobium spectabile) kepada Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dr. Bambang Hendroyono.

Selama perayaan HKAN berlangsung, perwakilan kelompok masyarakat juga mengikuti talkshow dan mendapatkan wawasan dan inspirasi dari para penggiat konservasi yang menjadi nara sumber pada acara tersebut. Salah satu nara sumber adalah ibu Ida Ayu Rusmarini, penerima Kalpataru tahun 2020, yang berbagi informasi dan inspirasi bagaimana ibu Ida memulai dan melakukan budidaya tanaman obat dan tanaman langka. Selain itu, kelompok masyarakat binaan juga berbagi informasi dan pengalaman dengan peserta pameran lainnya yang mengembangkan produk-produk HHBK dan jasa lingkungan.

Para perwakilan kelompok masyarakat binaan juga mengikuti field trip sebagai salah satu rangkaian acara perayaan HKAN tahun ini. Lokasi yang dikunjungi adalah tempat penangkaran jalak bali (Leucopsar rothschildi) di Taman Nasional Bali Barat. Mereka juga mengunjungi lokasi ekowisata di Pulau Menjangan dan Plataran Menjangan yang dikelola oleh swasta. Dalam kunjungan ini perwakilan masyarakat terutama dari kampung Tablasupa, Pasir 6 dan kampung Wasur yang juga mengembangkan ekowisata sangat antusias dan banyak berdiskusi dengan pengelola ekowisata dan juga dengan pendamping masyarakat dari Taman Nasional Bali Barat.

“Saya berterima kasih kepada FORCLIME, karena melalui kunjungan ini saya bisa melihat produk-produk HHBK kelompok lain dari berbagai daerah dan juga dapat berdiskusi dengan mereka. Sehingga menambah motivasi terutama untuk mengembangkan produk lain selain anggrek yang selama ini saya tekuni”, kata Agustina Kwano, perwakilan dari Kampung Dosai.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua

Dibuat: 14 September 2022

Dengan kondisi hutan tropis yang masif dan luas, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan potensi bioekonomi yang besar. Bioekonomi hutan ini berpotensi untuk berkontribusi ke sektor-sektor lain, seperti energi, pangan, dan farmasi. Namun demikian, pemahaman dari berbagai pemangku kepentingan dan penelitan terkait bioekonomi hutan ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan kajian untuk mengoptimalkan pemanfaatan bioekonomi hutan untuk jangka panjang.

FORCLIME memfasilitasi kick-off meeting kajian tersebut, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2022 di Sentul, Jawa Barat. Pertemuan dibuka oleh Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, MSc selaku Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas, dan dilanjutkan oleh pemaparan para pakar dari Insitut Teknologi Bandung. Selama diskusi, dibahas berbagai potensi bioekonomi yang dapat mendukung transisi dari perekonomian berbasis fosil menuju perekonomian berbasis sumber daya nabati. Oleh karena itu, riset dan penggunaan inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil hutan menjadi hal yang sangat penting untuk dieksplorasi. Selain itu, diperlukan data yang komprehensif terkait Hasil Hutan Bukan Kayu dari hulu ke hilir.

Di bulan September, serial diskusi dengan para pihak terkait akan dilaksanakan, mulai dari para akademisi, kementerian/lembaga terkait, BUMN, LSM, dan pihak swasta.

“Kita mengharapkan kajian ini dapat memberikan gambaran bagaimana memanfaatkan potensi-potensi di hutan dengan melihat situasi saat ini di Indonesia, baik kondisi di tingkat tapak, regulasinya, maupun pendanaannya. Kita akan memproyeksikan kebutuhan 20 tahun ke depan dan harapannya hasil studi ini bisa memberikan masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2026-2045,” kata Ibu Nur Hygiawati Rahayu.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nurdita Rahmadani, Advisor Junior Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pipin Permadi, Advisor Senior dan Liaison Officer FORCLIME
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 02 September 2022

Dalam rangka percepatan program perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Papua, didukung FORCLIME, menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 8 – 9 Agustus 2022 di Kota Sorong. Pertemuan yang dibuka oleh Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi Pembangunan, Dr. Niko U. Tike, SE.MM, dihadiri oleh lebih dari 100 orang yang merupakan perwakilan dari pemerintah, akademisi, LSM dan mitra pembangunan Provinsi Papua Barat. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Ir. Runaweri F.H, MM., menyampaikan bahwa tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk mengkoordinasikan dan sinergitas perkembangan terbaru Perhutanan Sosial di Provinsi Papua Barat, serta dukungan Mitra Pembangunan Papua Barat untuk implementasi Program Kerja Perhutanan Sosial di Provinsi Papua Barat.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai isu, termasuk tentang skema izin yang telah dikeluarkan. Di Provinsi Papua Barat baru ada dua skema izin perhutanan sosial yang telah diterbitkan, yaitu skema hutan desa (73) dan skema hutan kemasyarakatan (9). Hal lain yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai ketersediaan fasilitator. Dari 22 fasilitator yang telah disetujui, namun yang tersedia di lapangan hanya 17 orang. Fasilitator tersebut berasal dari masyarakat yang ternyata tidak dapat bekerja secara penuh karena memiliki tanggung jawab lain, dan kapasitas mereka berbeda antara satu dengan yang lain. Selain itu, juga dibahas mengenai keterlibatan instansi terkait dalam pengembangan perhutanan sosial, misalnya dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Dari diskusi yang terjadi selama pertemuan tersebut, muncul berbagai saran termasuk mengupayakan sinergitas antara instansi dengan fasilitator dan juga fasilitator lain dari kementerian lain (misalnya Kementerian Percepatan Pembangunan Desa).

Saran lain adalah meningkatkan kapasitas fasilitator agar memiliki kompetensi yang kurang lebih sama. Oleh karenanya FORCLIME berencana melakukan Training Needs Assessment (TNA) bagi para fasilitator untuk membuat konsep pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua

Dibuat: 19 Agustus 2022