Sebagai ekosistem lahan basah terbesar di Tanah Papua, Taman Nasional Wasur berperan penting dan perlu terjaga kondisinya. Oleh karenanya perlu dukungan dan keterlibatan para pihak dalam mendukung pengelolaan taman nasional. Dalam rangka berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Merauke, Taman Nasional Wasur mengadakan pertemuan koordinasi pada tanggal 15 Agustus 2022. Pertemuan yang dibuka oleh Wakil Bupati Merauke, H.Riduan, S.sos.,M.Pd., juga dihadiri oleh Sekda Kabupaten Merauke, Ruslan Ramli.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Balai Taman Nasional Wasur menyampaikan perkembangan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di wilayah taman nasional. Selain itu, juga disampaikan kegiatan-kegiatan yang didukung oleh FORCLIME. Lebih jauh, pihak Taman Nasional Wasur menyampaikan perlunya penguatan peran Forum Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Wasur (FKPTNW) sebagai wadah komunikasi, koordinasi para pihak dalam mendukung pengelolaan taman nasional. Apalagi dengan penetapan Kabupaten Merauke sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan, maka tekanan terhadap TN Wasur juga akan lebih besar lagi.

Wakil Bupati Kabupaten Merauke dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa penguatan kembali FKPTNW dapat dilaksanakan setelah penetapan Provinsi Papua Selatan selesai dilaksanakan. Sehingga orang-orang yang akan menjadi anggota FKPTNW adalah para pengambil kebijakan yang dapat berperan dalam mendukung pengelolaan TN Wasur.

Setelah pertemuan ini akan dilanjutkan dengan seri pertemuan lanjutan untuk merevitalisasi Forum Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Wasur. Agar Forum tersebut berperan besar dalam mendukung pengelolaan taman nasional yang lebih efektif, yang tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat yang ada di dalamnya melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 15 Agustus 2022

GIZ melalui Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) telah bersinergi dengan Universitas Ottow Geissler Papua (UOGP) sejak 2021. Kegiatan yang dilakukan termasuk mengembangkan Pusat Pengelolaan Data Spasial dan Pemetaan, mengembangkan Hutan Pendidikan dan Latihan (Hutan Diklat) Kehutanan Nyei Toro serta program magang bagi mahasiswa UOGP. Berkenaan dengan Pusat Data Spasial dan Pemetaan, FORCLIME telah menyusun concept note, menganalisis kebutuhan Diklat berdasarkan identifkasi kebutuhan Diklat dan melihat metode yang cocok untuk pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas bagi dosen UOGP di masa mendatang.

Dalam rangka melihat perkembangan sinergi tersebut, Country Director GIZ Indonesia, ASEAN & Timor Leste dan Kedutaan Besar Jerman didampingi Tim FORCLIME mengadakan kunjungan ke Universitas Ottow Geissler Papua di Jayapura, Provinsi Papua pada tanggal 13 Agustus 2022. Delegasi diterima dengan baik oleh Wakil Rektor UOGP, George M. Satya, M.Sc., Ph.D. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Pertanian Kehutanan dan Kelautan (FPKK) serta dari Program Studi Kehutanan FPKK, Masyarakat Adat Necheibe yang diwakili oleh bapak Daniel Toto dan Ibu Orpa Nari dari Pokoh Perempuan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua.

Perkembangan terkait pembangunan Hutan Diklat Nyei Toro adalah penyusunan Surat Keputusan Bupati Jayapura sebagai bentuk legitimasi hutan Diklat tersebut. Saat ini dokumen sedang disiapkan tim UOGP untuk selanjutnya dikaji Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.

Saat ini Universitas Ottow Geissler melalui Program Studi Kehutanan telah mendesain rencana pengelolaan Hutan Diklat Nyei Toro sebagai tindak lanjut dari proses Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang telah dilaksanakan pada bulan November 2021 (FPIC) yang telah dilaksanakan pada bulan November 2021.

Pada tahun 2022 ini Universitas Ottow Geissler Papua dan FORCLIME menyepakati dua mahasiswa melaksanakan magang di FORCLIME melalui skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka selama enam bulan.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Ruben Yogi, Advisor Junior bidang GIS dan pemetaan hutan
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: 15 Agustus 2022

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki komitmen yang kuat dalam pencapaian target penurunan emisi. Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) sedang berproses untuk dapatkan pendanaan Green Climate Fund (GCF). Proyek GCF didesain sebagai salah satu sumber pendanaan yang direncanakan untuk membiayai aksi perubahan iklim sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Aksi Provinsi Kalimantan Barat. Project GCF yang diusulkan Pemprov Kalbar bersama GIZ, sebagai lembaga terakreditasi, sedang dalam tahap penyusunan proposal pembiayaan dan studi kelayakan. Perencanaan Proyek GCF ini perlu integrasikan menjadi bagian dari pencapaian komitmen dan kontribusi Pemprov Kalbar untuk penyerapan bersih karbon sektor hutan dan penggunaan lahan yang menjadi target yang dijanjikan Indonesia untuk dicapai hingga tahun 2030 atau lebih dikenal dengan Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030.

Oleh karenanya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK) Provinsi Kalimantan Barat, didukung FORCLIME, mengadakan pertemuan untuk membahas desain proyek GCF yang diintegrasikan dengan pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 3 Agustus 2022 di Pontianak. Pertemuan yang dibuka oleh Kepala Dinas LHK Pemprov Kalbar, Ir. H. Adiyani, MH, selain dihadiri oleh perwakilan dari instansi pemerintan provinsi, juga dihadiri oleh perwakilan akademisi dan LSM di Kalimantan Barat.

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah penyusunan proposal proyek GCF yang sudah terintegrasi dengan Rencana Operasional FOLU Net Sink Provinsi Kalimantan Barat 2030.

Untuk Informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 10 Agustus 2022